JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memerintahkan kepada jajaran Polri dan TNI untuk menjaga kondisi keamanan di berbagai aksi demo di berbagai daerah.
Termasuk di DKI Jakarta yang puncaknya akan berlangsung pada Selasa besok (24/9).
Arahan itu disampaikan Jokowi dalam rapat membahas situasi keamanan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Ya sudah. Tadi sudah (ada arahan-red), kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya. Semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Rapat itu juga dihadiri oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, untuk merespons penolakan terhadap pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Moeldoko juga mengatakan dalam rapat soal situasi keamanan itu, juga dibahas skala-skala prioritas terutama agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, berjalan dengan baik.
Saat disinggung apakah ada indikasi situasi keamanan jelang 20 Oktober 2019 lebih memanas, atau upaya untuk menjegal pelantikan Jokow – Ma'ruf Amin? Moeldoko mengamininya.
"Ada yang mengharapkan seperti itu (tidak dilantik-red)," tandas mantan Panglima TNI itu.(fat/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memerintahkan kepada jajaran Polri dan TNI untuk menjaga kondisi keamanan di berbagai aksi demo di berbagai daerah.
Termasuk di DKI Jakarta yang puncaknya akan berlangsung pada Selasa besok (24/9).
- Advertisement -
Arahan itu disampaikan Jokowi dalam rapat membahas situasi keamanan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Ya sudah. Tadi sudah (ada arahan-red), kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya. Semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
- Advertisement -
Rapat itu juga dihadiri oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, untuk merespons penolakan terhadap pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Moeldoko juga mengatakan dalam rapat soal situasi keamanan itu, juga dibahas skala-skala prioritas terutama agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, berjalan dengan baik.
Saat disinggung apakah ada indikasi situasi keamanan jelang 20 Oktober 2019 lebih memanas, atau upaya untuk menjegal pelantikan Jokow – Ma'ruf Amin? Moeldoko mengamininya.
"Ada yang mengharapkan seperti itu (tidak dilantik-red)," tandas mantan Panglima TNI itu.(fat/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
