LONDON (RIAUPOS.CO) — Duta Besar Iran untuk Inggris, Hamid Baeidinejad meminta pemerintah negeri tersebut untuk menghentikan provokasi. Peringatan itu dikeluarkan setelah ada laporan muncul yang menyebut bahwa pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan pembekuan aset Iran dan langkah-langkah lain juga dalam perselisihan antara kedua negara.
“Pemerintah Inggris harus menahan kekuatan politik domestik yang ingin meningkatkan ketegangan yang ada antara Iran dan Inggris di luar masalah kapal,†kata Baeidinejad dalam sebuah cuitan, Ahad (21/7).
“Ini sangat berbahaya dan tidak bijaksana pada waktu yang sensitif di wilayah ini (Timur Tengah),†tambahnya. Dia menambahkan, walau bagaimanapun, Iran selalu siap untuk menghadapi skenario yang berbeda.
Diketahui bahwa ketegangan antara Iran dan Inggris bermula dari penangkapan sebuah kapal supertanker Iran oleh Inggris karena diduga melanggar sanksi unilateral Uni Eropa.
Sebagai balasan, Iran menyita sebuah kapal tanker Inggris karena dianggap gagal menghormati aturan maritim internasional.(jpnn)
Editor: Eko Faizin
LONDON (RIAUPOS.CO) — Duta Besar Iran untuk Inggris, Hamid Baeidinejad meminta pemerintah negeri tersebut untuk menghentikan provokasi. Peringatan itu dikeluarkan setelah ada laporan muncul yang menyebut bahwa pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan pembekuan aset Iran dan langkah-langkah lain juga dalam perselisihan antara kedua negara.
“Pemerintah Inggris harus menahan kekuatan politik domestik yang ingin meningkatkan ketegangan yang ada antara Iran dan Inggris di luar masalah kapal,†kata Baeidinejad dalam sebuah cuitan, Ahad (21/7).
“Ini sangat berbahaya dan tidak bijaksana pada waktu yang sensitif di wilayah ini (Timur Tengah),†tambahnya. Dia menambahkan, walau bagaimanapun, Iran selalu siap untuk menghadapi skenario yang berbeda.
Diketahui bahwa ketegangan antara Iran dan Inggris bermula dari penangkapan sebuah kapal supertanker Iran oleh Inggris karena diduga melanggar sanksi unilateral Uni Eropa.
Sebagai balasan, Iran menyita sebuah kapal tanker Inggris karena dianggap gagal menghormati aturan maritim internasional.(jpnn)
Editor: Eko Faizin
