Minggu, 10 November 2024

Tak Hanya Polri, KPK Juga Perlu Bergerak

- Advertisement -

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Penuntasan kasus Novel Baswedan yang diliputi keraguan harus ditepis. Penanganan kasus yang saat ini fokus di Tim Teknis Polri, seharusnya bisa diperkuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Caranya dengan menerapkan obstruction of justice, merintangi penanganan perkara korupsi yang merupakan kewenangan KPK.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan, proses penyelidikan terhadap kasus Novel harus dilakukan secara maksimal. Untuk itu, bukan hanya polisi, pihaknya juga mendesak dilakukannya upaya lain.

- Advertisement -

Anam menjelaskan, salah satu langkah yang perlu diambil adalah obstruction of justice atau penindakan terhadap dugaan upaya merintangi penangan perkara korupsi. Kewenangan tersebut dimiliki oleh KPK sebagaimana di atas dalam UU 31 tahun 1999.

Baca Juga:  Kasus Cabul di Bawah Umur Libatkan Pelajar SMP dan SD

“KPK punya perangkat untuk melakukannya,” ujarnya kepada Jawa Pos (JPG), Ahad (21/7).

Dia menilai, sejak awal, penyerangan Novel sangat mungkin berkaitan dengan kasus yang tengah ditanganinya. Dan hal itu, kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan tim gabungan. Di mana ada enam kasus high profile yang diduga terkait dengan aksi penyerangan. Mulai dari kasus KTP-el, kasus hakim MK Akil Mochtar, kasus Mantan Sekjen MA, Nurhadi, kasus korupsi mantan Bupati Buol, Amran Batalipu, dan kasus korupsi Wisma Atlet. Dengan mengerucutnya dugaan keenam kasus, Anam menilai kerja KPK dalam menangani obstruction of justice relatif lebih mudah.

- Advertisement -

“Dulu kan KPK bilang kasus yang ditangani Novel banyak, ini sudah ada petunjuk ke enam kasus saja,” tuturnya.(idr/far/jpg)

Baca Juga:  PJJ,  Murid Diberi Buku Paket dan Tugas

>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos

Editor: Eko Faizin

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Penuntasan kasus Novel Baswedan yang diliputi keraguan harus ditepis. Penanganan kasus yang saat ini fokus di Tim Teknis Polri, seharusnya bisa diperkuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Caranya dengan menerapkan obstruction of justice, merintangi penanganan perkara korupsi yang merupakan kewenangan KPK.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan, proses penyelidikan terhadap kasus Novel harus dilakukan secara maksimal. Untuk itu, bukan hanya polisi, pihaknya juga mendesak dilakukannya upaya lain.

- Advertisement -

Anam menjelaskan, salah satu langkah yang perlu diambil adalah obstruction of justice atau penindakan terhadap dugaan upaya merintangi penangan perkara korupsi. Kewenangan tersebut dimiliki oleh KPK sebagaimana di atas dalam UU 31 tahun 1999.

Baca Juga:  Rekaan Revolusi Sosial Novel Segala yang Diisap Langit

“KPK punya perangkat untuk melakukannya,” ujarnya kepada Jawa Pos (JPG), Ahad (21/7).

- Advertisement -

Dia menilai, sejak awal, penyerangan Novel sangat mungkin berkaitan dengan kasus yang tengah ditanganinya. Dan hal itu, kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan tim gabungan. Di mana ada enam kasus high profile yang diduga terkait dengan aksi penyerangan. Mulai dari kasus KTP-el, kasus hakim MK Akil Mochtar, kasus Mantan Sekjen MA, Nurhadi, kasus korupsi mantan Bupati Buol, Amran Batalipu, dan kasus korupsi Wisma Atlet. Dengan mengerucutnya dugaan keenam kasus, Anam menilai kerja KPK dalam menangani obstruction of justice relatif lebih mudah.

“Dulu kan KPK bilang kasus yang ditangani Novel banyak, ini sudah ada petunjuk ke enam kasus saja,” tuturnya.(idr/far/jpg)

Baca Juga:  Apa Status Jakarta Setelah Tidak Jadi DKI?

>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos

Editor: Eko Faizin

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari