JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, kabarnya menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggerakkan negara Islam guna membantu Palestina. Seperti dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Haniyeh menyurati Jokowi pada Selasa lalu (18/5). Dia meminta agar Jokowi mempelopori dukungan negara Islam dan Internasional untuk menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza.
"Termasuk Yudaisasi, pengusiran paksa, dan diskriminasi rasial," tuturnya dalam surat tersebut.
Dia juga meminta agar Israel tidak menyerang di pintu gerbang dan lingkungan di Masji Al-Aqsa. Terutama lingkungan Sheikh Jarrah. Jamaah yang ingin menjalankan ibadah diminta untuk tidak diserang. Dalam hal ini Jokowi diminta agar bersikap tegas.
Jawa Pos (JPG) telah menghubungi Juru Bicara Fadjroel Rachman untuk mengetahui tanggapan Jokowi terkait hal ini. Namun hingga berita ini ditulis, Fadjroel belum memberikan jawaban. Di kesempatan lain, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan sikap negara atas hubungan yang memanas antara Palestina dan Israel tidak pernah berubah. Menurutnya Indonesia telah mengecam tindakan kekerasan dan serangan Israel yang menewaskan banyak korban.
"Penyerangan kantor berita Aljazeera yang melanggar kode pers internasional," ungkapnya.
Selain itu Indonesia juga prihatin adanya krisis kemanusiaan di sana. "Untuk itu Indonesia mengecam dengan keras," ujar Moeldoko.
Dia juga menyatakan bahwa Presiden maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memimpin berbagai megara agar dapat membantu penyelesaian tindak kekerasan di wilayah tersebut. Selain itu juga menghadirkan keadilan di Palestina.
"Kita mesti pahami bahwa ada persoalan domestik di wilayah itu," kata Moeldoko. Sehingga dia meminta masyarakat Indonesia untuk menghentikan perdebatan yang tidak produktif.
"Jangan situasi antara Palestina dan Israel justru menimbulkan perpecahan di Indonesia," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi juga telah terbang ke New York, Amerika Serikat (AS) untuk mengikuti pertemuan khusus Majelis Umum PBB. Di mana, pertemuan ini diselenggarakan khusus membahas situasi Palestina saat ini.
Setibanya di NY, Rabu (19/5) waktu setempat, Retno pun langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Majelis Umum PBB untuk membahas persiapan pertemuan yang dijadwalkan Kamis (20/5) pagi. Setelahnya, ia juga bertemu dengan Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB yang saat ini dipegang oleh Cina. Dalam pertemuan tersebut, Retno meminta agar DK PBB dapat mengambil langkah konkrit mengatasi situasi di Palestina yang kian memburuk.
"Saya juga akan hadir bersama sejumlah menlu lain dalam pertemuan khusus majelis umum PBB. Ini pertemuan pertama in person yang dihadiri oleh para menlu. Ini menunjukkan betapa pentingnya isu Palestina untuk dibahas," paparnya.(lyn/mia/jpg)
