JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I. Posisinya di perusahaan BUMN itu kini digantikan oleh Achmad Djamaludin.
Saat dikonfirmasi, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menegaskan, pergantian posisi tersebut adalah hal yang lumrah.
"Jadi pergantian itu refreshing saja. Artinya perlu penyegaran di Pelindo. Sehingga kita ganti empat orang," ujar Arya kepada wartawan, Selasa (24/4).
Arya berharap dengan refreshing tersebut mudah-mudahan Pelindo I bisa meningkatkan kinerjanya menjadi semakin baik dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan.
"Mudah-mudahan dengan refresihing ini membuat Pelindo I akan semakin bergairah kinerjanya," katanya.
Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menegaskan, pencopotan Refly Harun bukan karena hal-hal politis, lantaran seringnya Refly mengkritik pemerintah.
"Jadi bisa dipastikan pemberhentian Refly Harun tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada hubungannya dengan sikap pemerintah anti-kritik," ujar Donny.
Donny juga mengatakan pemerintah tidak mempermasalahkan adanya pihak-pihak yang mengkritik. Karena hal itu sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia.
Sumber: JawaPos.com
Editor: Erizal
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I. Posisinya di perusahaan BUMN itu kini digantikan oleh Achmad Djamaludin.
Saat dikonfirmasi, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menegaskan, pergantian posisi tersebut adalah hal yang lumrah.
- Advertisement -
"Jadi pergantian itu refreshing saja. Artinya perlu penyegaran di Pelindo. Sehingga kita ganti empat orang," ujar Arya kepada wartawan, Selasa (24/4).
Arya berharap dengan refreshing tersebut mudah-mudahan Pelindo I bisa meningkatkan kinerjanya menjadi semakin baik dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan.
- Advertisement -
"Mudah-mudahan dengan refresihing ini membuat Pelindo I akan semakin bergairah kinerjanya," katanya.
Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menegaskan, pencopotan Refly Harun bukan karena hal-hal politis, lantaran seringnya Refly mengkritik pemerintah.
"Jadi bisa dipastikan pemberhentian Refly Harun tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada hubungannya dengan sikap pemerintah anti-kritik," ujar Donny.
Donny juga mengatakan pemerintah tidak mempermasalahkan adanya pihak-pihak yang mengkritik. Karena hal itu sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia.
Sumber: JawaPos.com
Editor: Erizal