Puasa, Vaksinasi Dilakukan Malam Hari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pro­gram vaksinasi terus dijalankan pemerintah tahun ini. Bahkan, vaksinasi tidak dihentikan meski umat muslim menjalankan ibadah puasa saat Ramadan mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi pada bulan Ramadan akan dilakukan pada malam hari.

“Bulan Ramadan kita tetap akan melakukan vaksinasi di malam hari, untuk daerah-daerah yang nonmuslim dilakukan siang hari, dan akan dilakukan terus di bulan Ramadan,” ujar Jokowi dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2).

Jokowi menegaskan distribusi vaksin bakal dilakukan secara merata ke seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan hitung-hitungan target pemerintah adalah melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Jadi memerlukan vaksin itu sebanyak 426 juta,” katanya.

Jokowi mengatakan Indonesia sudah mendapatkan komitmen mendapatkan vaksin dengan total 426 juta. Namun belum tahu kapan vaksin tersebut tiba ke Indonesia. “Tapi sekali lagi komitmen yang terus akan kita kejar akan segera bisa kita ambil barangnya,” ungkapnya.

Jokowi berujar, Indonesia dalam mendapatkan vaksin berlomba-lomba dengan 512 negara lain. Namun bersyukur Indonesia sudah mendapatkan komitmen vaksin sebanyak 426 juta. “Karena ini rebutan 512 negara jadi bukan sesuatu yang gampang,” ujarnya.

Disinggung penyelesaian Vaksin Merah Putih, Jokowi mengatakan pemerintah tidak bisa mendorong terlalu keras untuk penyelesaian vaksin ini karena proses pembuatan vaksin Covid-19 memiliki tahap yang harus dilalui dengan baik dan teliti.

”Kita juga enggak bisa nekan atau mendorong terlalu kencang karena proses tahap-tahapnya ada ketemu vaksinnya, platform-nya berbeda. Nanti  diberikan ke Bio Farma ada tahap uji klinis, urut-urutannya enggak bisa dikejar-kejar,”  ujar Jokowi.

Namun demikian, Jokowi bangga karena vaksin Merah Putih adalah milik Indonesia. Sebab, dibuat dan diteliti oleh para anak bangsa. ”Ini pengalaman pertama Indonesia membuat vaksin full 100 persen dari nol sendiri dari vaksin Merah Putih,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, vaksin Merah Putih berbeda dengan vaksin-vaksin yang dipesan Indonesia dari luar negeri. Vaksin Merah Putih adalah hasil buah karya dari para peneliti Indonesia. ”Kalau vaksin yang lain-lain join. Tapi ini full kita sendiri 100 persen vaksin Merah Putih,” ucap Jokowi.

Vaksin Merah Putih saat ini dikembangkan enam institusi di Indonesia. Vaksin Merah Putih menjadi vaksin alternatif yang disiapkan pemerintah. Pemerintah masih mengandalkan sejumlah vaksin hasil kerja sama internasional sebagai pilihan utama dan yang paling cepat akan didapat masyarakat.

Di satu sisi, Jokowi mengakui sosialisasi mengenai vaksin Covid-19 masih kurang. Sehingga dia pernah melakukan survei ke pedagang pasar banyak yang tidak ingin disuntik vaksin. “Ternyata dari yang dilakukan ke pedagang pasar, dari 10 yang kami tanya yang mau divaksin ada tiga, yang tujuh enggak mau,” ujarnya.

Namun demikian, Jokowi mengatakan saat proses vaksinasi di Tanah Abang yang dilakukan beberapa waktu lalu, masyarakat sudah banyak yang ingin disuntik vaksin. “Tapi waktu saya di Tanah Abang semuanya berbondong-bondong karena begitu satu berani, yang lain berani, kemudian yang lain mengikuti. Dan waktu saya masuk juga bersorak-sorak karena senang divaksin dan bukan ketemu Presiden,” katanya.

“Mungkin psikologisnya yang dulunya enggak mau menjadi mau. Sehingga saya tidak tahu terbawa duduk di kursi yang sudah disediakan. Karena kita melakukannya di tempat, di lokasi,” tambahnya.

Jokowi mengatakan, masyarakat tidak ingin divaksin karena belum ada contoh orang lain. Sehingga setelah orang lain divaksin maka masyarakat juga akan mengikutinya. “Kalau saya lihat yang satu dua disuntik kemudian melawati temannya enggak apa-apa. Mungkin itu pada senang dan mungkin enggak apa-apa,” ungkapnya.

Jokowi menuturkan pemerintah sudah melakukan sosialisasi di televisi dan media sosial. Namun masyarakat banyak yang tidak mengikutinya. Sehingga kampanye dari mulut ke mulut sangat penting. “Karena kita jelasin juga di medsos mereka enggak buka medsos. Kita jelaskan di TV mereka pas enggak lihat TV. Itu juga sulit kadang-kadang,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif untuk mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan. Di antaranya berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Presiden Jokowi  mengungkapkan alasan pemerintah menerapkan pembatasan dengan lingkup yang lebih kecil.

”Kenapa saya ngomong pada awal pekan itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi. Kasus aktif juga kalau kita ingat, mungkin tiga pekan yang lalu, itu masih di angka-angka 14 ribu bahkan 15 ribu. Sekarang minggu-minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8 ribu–9 ribu,” ujarnya.

Menurut Jokowi pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang luas. Kepala negara mencontohkan, jika hanya ada satu orang di satu RT yang terinfeksi Covid-19. Cukup RT tersebut yang dikarantina.

”Awal-awal sebetulnya juga saya sudah sampaikan, PSBB skala mikro. Karena enggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, yang di-lockdown, di-PSBB-kan satu kota, ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena satu kelurahan, ya sudah satu kelurahan itu saja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan satu kota,” tutur Jokowi.

Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga telah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain di India. Kepala negara menyebut, India berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas. Melainkan lockdown dalam skala mikro.

”Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini? Ternyata strateginya sama, PPKM skala mikro,” papar Jokowi.

Jokowi memandang Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Yakni, perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.

”Saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT/RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang. Memang kalau nanti kita di dashboard kita sudah sampai ke level RT, itu memudahkan sekali,” ujar Jokowi.(jpg/das)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pro­gram vaksinasi terus dijalankan pemerintah tahun ini. Bahkan, vaksinasi tidak dihentikan meski umat muslim menjalankan ibadah puasa saat Ramadan mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi pada bulan Ramadan akan dilakukan pada malam hari.

“Bulan Ramadan kita tetap akan melakukan vaksinasi di malam hari, untuk daerah-daerah yang nonmuslim dilakukan siang hari, dan akan dilakukan terus di bulan Ramadan,” ujar Jokowi dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2).

Jokowi menegaskan distribusi vaksin bakal dilakukan secara merata ke seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan hitung-hitungan target pemerintah adalah melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Jadi memerlukan vaksin itu sebanyak 426 juta,” katanya.

Jokowi mengatakan Indonesia sudah mendapatkan komitmen mendapatkan vaksin dengan total 426 juta. Namun belum tahu kapan vaksin tersebut tiba ke Indonesia. “Tapi sekali lagi komitmen yang terus akan kita kejar akan segera bisa kita ambil barangnya,” ungkapnya.

Jokowi berujar, Indonesia dalam mendapatkan vaksin berlomba-lomba dengan 512 negara lain. Namun bersyukur Indonesia sudah mendapatkan komitmen vaksin sebanyak 426 juta. “Karena ini rebutan 512 negara jadi bukan sesuatu yang gampang,” ujarnya.

Disinggung penyelesaian Vaksin Merah Putih, Jokowi mengatakan pemerintah tidak bisa mendorong terlalu keras untuk penyelesaian vaksin ini karena proses pembuatan vaksin Covid-19 memiliki tahap yang harus dilalui dengan baik dan teliti.

”Kita juga enggak bisa nekan atau mendorong terlalu kencang karena proses tahap-tahapnya ada ketemu vaksinnya, platform-nya berbeda. Nanti  diberikan ke Bio Farma ada tahap uji klinis, urut-urutannya enggak bisa dikejar-kejar,”  ujar Jokowi.

Namun demikian, Jokowi bangga karena vaksin Merah Putih adalah milik Indonesia. Sebab, dibuat dan diteliti oleh para anak bangsa. ”Ini pengalaman pertama Indonesia membuat vaksin full 100 persen dari nol sendiri dari vaksin Merah Putih,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, vaksin Merah Putih berbeda dengan vaksin-vaksin yang dipesan Indonesia dari luar negeri. Vaksin Merah Putih adalah hasil buah karya dari para peneliti Indonesia. ”Kalau vaksin yang lain-lain join. Tapi ini full kita sendiri 100 persen vaksin Merah Putih,” ucap Jokowi.

Vaksin Merah Putih saat ini dikembangkan enam institusi di Indonesia. Vaksin Merah Putih menjadi vaksin alternatif yang disiapkan pemerintah. Pemerintah masih mengandalkan sejumlah vaksin hasil kerja sama internasional sebagai pilihan utama dan yang paling cepat akan didapat masyarakat.

Di satu sisi, Jokowi mengakui sosialisasi mengenai vaksin Covid-19 masih kurang. Sehingga dia pernah melakukan survei ke pedagang pasar banyak yang tidak ingin disuntik vaksin. “Ternyata dari yang dilakukan ke pedagang pasar, dari 10 yang kami tanya yang mau divaksin ada tiga, yang tujuh enggak mau,” ujarnya.

Namun demikian, Jokowi mengatakan saat proses vaksinasi di Tanah Abang yang dilakukan beberapa waktu lalu, masyarakat sudah banyak yang ingin disuntik vaksin. “Tapi waktu saya di Tanah Abang semuanya berbondong-bondong karena begitu satu berani, yang lain berani, kemudian yang lain mengikuti. Dan waktu saya masuk juga bersorak-sorak karena senang divaksin dan bukan ketemu Presiden,” katanya.

“Mungkin psikologisnya yang dulunya enggak mau menjadi mau. Sehingga saya tidak tahu terbawa duduk di kursi yang sudah disediakan. Karena kita melakukannya di tempat, di lokasi,” tambahnya.

Jokowi mengatakan, masyarakat tidak ingin divaksin karena belum ada contoh orang lain. Sehingga setelah orang lain divaksin maka masyarakat juga akan mengikutinya. “Kalau saya lihat yang satu dua disuntik kemudian melawati temannya enggak apa-apa. Mungkin itu pada senang dan mungkin enggak apa-apa,” ungkapnya.

Jokowi menuturkan pemerintah sudah melakukan sosialisasi di televisi dan media sosial. Namun masyarakat banyak yang tidak mengikutinya. Sehingga kampanye dari mulut ke mulut sangat penting. “Karena kita jelasin juga di medsos mereka enggak buka medsos. Kita jelaskan di TV mereka pas enggak lihat TV. Itu juga sulit kadang-kadang,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif untuk mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan. Di antaranya berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Presiden Jokowi  mengungkapkan alasan pemerintah menerapkan pembatasan dengan lingkup yang lebih kecil.

”Kenapa saya ngomong pada awal pekan itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi. Kasus aktif juga kalau kita ingat, mungkin tiga pekan yang lalu, itu masih di angka-angka 14 ribu bahkan 15 ribu. Sekarang minggu-minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8 ribu–9 ribu,” ujarnya.

Menurut Jokowi pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang luas. Kepala negara mencontohkan, jika hanya ada satu orang di satu RT yang terinfeksi Covid-19. Cukup RT tersebut yang dikarantina.

”Awal-awal sebetulnya juga saya sudah sampaikan, PSBB skala mikro. Karena enggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, yang di-lockdown, di-PSBB-kan satu kota, ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena satu kelurahan, ya sudah satu kelurahan itu saja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan satu kota,” tutur Jokowi.

Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga telah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain di India. Kepala negara menyebut, India berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas. Melainkan lockdown dalam skala mikro.

”Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini? Ternyata strateginya sama, PPKM skala mikro,” papar Jokowi.

Jokowi memandang Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Yakni, perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.

”Saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT/RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang. Memang kalau nanti kita di dashboard kita sudah sampai ke level RT, itu memudahkan sekali,” ujar Jokowi.(jpg/das)