JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan lima program prioritas yang akan dikerjakannya bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, lima tahun ke depan, dalam pidato perdana usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10).

Program prioritas pertamanya adalaah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja keras yang dinamis. "Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ucap Jokowi.

Program pertama itu menurutnya tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, namun harus dengan pengembangan cara baru. Sebab, bangsa ini perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Program keduanya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, serta mendongkrak lapangan kerja baru, sehingga mengakselerasi nilai tambah perekonomian bagi rakyat.

Ketiga, menyederhanakan bahkan memotong segala bentuk kendala regulasi. "Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," ungkap suami Iriana itu.

Masing-masing UU tersebut menurut Jokowi, akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja sekaligus. UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung diubah.

Keempat, Menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tegas Jokowi.

Terakhir, transformasi ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah akan beralih dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (fat/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan lima program prioritas yang akan dikerjakannya bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, lima tahun ke depan, dalam pidato perdana usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10).

Program prioritas pertamanya adalaah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja keras yang dinamis. "Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ucap Jokowi.

Program pertama itu menurutnya tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, namun harus dengan pengembangan cara baru. Sebab, bangsa ini perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Program keduanya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, serta mendongkrak lapangan kerja baru, sehingga mengakselerasi nilai tambah perekonomian bagi rakyat.

Ketiga, menyederhanakan bahkan memotong segala bentuk kendala regulasi. "Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," ungkap suami Iriana itu.

Masing-masing UU tersebut menurut Jokowi, akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja sekaligus. UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung diubah.

Keempat, Menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tegas Jokowi.

Terakhir, transformasi ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah akan beralih dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (fat/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan lima program prioritas yang akan dikerjakannya bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, lima tahun ke depan, dalam pidato perdana usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10).

Program prioritas pertamanya adalaah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja keras yang dinamis. "Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ucap Jokowi.

Program pertama itu menurutnya tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, namun harus dengan pengembangan cara baru. Sebab, bangsa ini perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Program keduanya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, serta mendongkrak lapangan kerja baru, sehingga mengakselerasi nilai tambah perekonomian bagi rakyat.

Ketiga, menyederhanakan bahkan memotong segala bentuk kendala regulasi. "Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," ungkap suami Iriana itu.

Masing-masing UU tersebut menurut Jokowi, akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja sekaligus. UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung diubah.

Keempat, Menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tegas Jokowi.

Terakhir, transformasi ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah akan beralih dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (fat/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan lima program prioritas yang akan dikerjakannya bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, lima tahun ke depan, dalam pidato perdana usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10).

Program prioritas pertamanya adalaah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja keras yang dinamis. "Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ucap Jokowi.

Program pertama itu menurutnya tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, namun harus dengan pengembangan cara baru. Sebab, bangsa ini perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Program keduanya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, serta mendongkrak lapangan kerja baru, sehingga mengakselerasi nilai tambah perekonomian bagi rakyat.

Ketiga, menyederhanakan bahkan memotong segala bentuk kendala regulasi. "Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," ungkap suami Iriana itu.

Masing-masing UU tersebut menurut Jokowi, akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja sekaligus. UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung diubah.

Keempat, Menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tegas Jokowi.

Terakhir, transformasi ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah akan beralih dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (fat/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal