Evaluasi OPD yang Memiliki Rapor Merah

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kinerja Pemerintah Provinsi Riau saat ini dinilai lamban oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Hal itu terlihat dari capaian kinerja yang tertuang ke dalam program APBD 2019. Bahkan DPRD menyebut ada banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki rapor merah.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby kepada Riau Pos, Kamis (18/7). Ia mencontohkan kinerja Dinas PUPR yang menjadi jantung pembangunan di Riau.

‘’Sampai saat ini laporan dari teman-teman Komisi IV masih banyak jalan rusak yang belum diperbaiki. Termasuk juga jembatan serta infrastruktur penunjang lain­nya. Padahal saat ini sudah memasuki semester II tahun 2019,” sebutnya.

Atas dasar itu, dirinya meminta Gubernur Riau selaku pimpinan tertinggi di pemerintahan untuk segera melakukan evaluasi. Karena jika dibiarkan terus menerus, program yang sudah direncanakan tidak akan terealisasi.

Dampaknya akan berimbas kepada pembahasan APBD murni 2020 dan perubahan 2019. Karena akan ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang akan ditimpakan ke APBD baru.

Sementara ini, dirinya menyarankan agar gubernur melakukan mutasi terhadap pejabat eselon II dan III. Jika memang sudah diusulkan penggantiannya ke Kemendagri, maka dirinya menyarankan agar instansi terkait jemput bola.

Yakni dengan mendatangi langsung Kemendari dan melakukan follow-up secara berkala. Sehingga Kemendagri menganggap bahwa mutasi yang akan dilakukan betul-betul bersifat penting dan mendesak.

‘’OPD terkait agar aktif menanyakan ke Kemendagri. Kalau jemput bola pasti pihak pusat paham. Bahwa mutasi yang diusulkan untuk eselon II dan III benar-benar mendesak. Keperluannya betul-betul untuk menunjang kinerja. Sehingga keperluan kita bisa diakomodir cepat oleh Kemendagri,” pintanya.

Terakhir, politisi asal Kuantan Singingi mengingatkan gubri untuk mencari pejabat yang berkompeten di bidangnya. Bila perlu diadakan seleksi terbuka dan diumumkan di media massa.

Karena bagaimanapun juga, orang yang akan menjabat harus bisa dinilai oleh masyarakat luas. Apakah berkompeten atau tidak. Melalui media massa juga, masyarakat bisa memberikan tanggapan serta masukan terhadap kandidat yang akan dipilih.(nda)

>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos

Editor: Eko Faizin

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kinerja Pemerintah Provinsi Riau saat ini dinilai lamban oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Hal itu terlihat dari capaian kinerja yang tertuang ke dalam program APBD 2019. Bahkan DPRD menyebut ada banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki rapor merah.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby kepada Riau Pos, Kamis (18/7). Ia mencontohkan kinerja Dinas PUPR yang menjadi jantung pembangunan di Riau.

‘’Sampai saat ini laporan dari teman-teman Komisi IV masih banyak jalan rusak yang belum diperbaiki. Termasuk juga jembatan serta infrastruktur penunjang lain­nya. Padahal saat ini sudah memasuki semester II tahun 2019,” sebutnya.

Atas dasar itu, dirinya meminta Gubernur Riau selaku pimpinan tertinggi di pemerintahan untuk segera melakukan evaluasi. Karena jika dibiarkan terus menerus, program yang sudah direncanakan tidak akan terealisasi.

Dampaknya akan berimbas kepada pembahasan APBD murni 2020 dan perubahan 2019. Karena akan ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang akan ditimpakan ke APBD baru.

Sementara ini, dirinya menyarankan agar gubernur melakukan mutasi terhadap pejabat eselon II dan III. Jika memang sudah diusulkan penggantiannya ke Kemendagri, maka dirinya menyarankan agar instansi terkait jemput bola.

Yakni dengan mendatangi langsung Kemendari dan melakukan follow-up secara berkala. Sehingga Kemendagri menganggap bahwa mutasi yang akan dilakukan betul-betul bersifat penting dan mendesak.

‘’OPD terkait agar aktif menanyakan ke Kemendagri. Kalau jemput bola pasti pihak pusat paham. Bahwa mutasi yang diusulkan untuk eselon II dan III benar-benar mendesak. Keperluannya betul-betul untuk menunjang kinerja. Sehingga keperluan kita bisa diakomodir cepat oleh Kemendagri,” pintanya.

Terakhir, politisi asal Kuantan Singingi mengingatkan gubri untuk mencari pejabat yang berkompeten di bidangnya. Bila perlu diadakan seleksi terbuka dan diumumkan di media massa.

Karena bagaimanapun juga, orang yang akan menjabat harus bisa dinilai oleh masyarakat luas. Apakah berkompeten atau tidak. Melalui media massa juga, masyarakat bisa memberikan tanggapan serta masukan terhadap kandidat yang akan dipilih.(nda)

>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos

Editor: Eko Faizin