(RIAUPOS.CO) — PEMERINTAH Kabupaten Indragiri Hulu bergerak cepat dalam penanganan pandemic corona. Untuk lebih memaksimalkan langkah dan upaya, Bupati Indragiri Hulu H Yopi Arianto SE melalui Surat Keputusan nomor KPTS 270/IV/2020 tertanggal 16 April 2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor KPTS 183/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Akibat Virus Corona, menetapkan status siaga darurat berlaku selama 44 hari terhitung tanggal 16 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.
Melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Inhu telah menyiapkan dana sebesar Rp90,2 miliar. Dana tersebut disiagakan untuk perkiraan atau skenario kondisi terburuk dampak dari pandemic virus corona sebagai penyebab penyakit covid-19. Anggaran itu pun sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pelaporan kesiapan anggaran daerah dalam menangani pandemi virus corona.
Bupati H Yopi Arianto SE mengatakan, sejak pandemi corona merebak termasuk di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan upaya-upaya terutama dalam mencegah agar masyarakat Inhu tidak sampai terjangkit virus corona. Hingga saat ini, update terakhir yang dikeluarkan tim gugus tugas dari Dinas Kesehatan tidak ada satu pun masyarakat di Inhu yang positif corona. Inhu juga masih menjadi daerah yang memiliki angka nol pasien dalam pengawasan (PDP). Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan terus menurun ke angka 40-an orang.
‘’Kita perlu terus bersinergi, tim gugus tugas yang merupakan semua unsur, Pemda, DPRD, Polres, Kodim, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, organisasi kemasyarakatan dan seluruh komponen harus bersama-sama mengatasi pandemi korona. Insya Allah Inhu bisa terbebas dari corona ini,’’ kata Yopi.
Wakil Bupati Khairizal melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang angkutan umum, saat meninjau pos check point di perbatasan Inhu-Pelalawan.
Namun sebagai langkah antisipasi dengan skenario kemungkinan terburuk, sudah disiapkan anggaran sebesar Rp90,2 miliar yang penyebarannya ke berbagai satuan kerja dan tim gugus tugas. Angka itu merupakan dana penghitungan tahap kedua setelah sebelumnya penghitungan angka Rp5,2 miliar.
Wakil Bupati Khairizal menyebutkan, angka Rp5,2 miliar merupakan angka anggaran yang sebelumnya memang sudah ada di Dinas Kesehatan dan RSUD. Namun karena ada pandemi corona, dana itu dialokasikan untuk penanganan corona.
‘’Bukan berarti dananya sudah habis, kemudian kita tambah lagi menjadi Rp90,2 miliar. Tidak seperti itu. Dananya masih ada, bahkan masih sedikit kita pakai, untuk membeli peralatan kesehatan dan sebagainya. Anggaran itu tahap-tahap awal ketika kita fokus ke penanganan kesehatannya. Kemudian kan berkembang ada petunjuk dari bapak presiden, dari Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan sebagainya untuk penanggulangan dampak ini,’’ ujar Khairizal.
Dilanjutkannya, presiden menyampaikan bahwa pemerintah harus fokus pada kegiatan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, hingga stimulus bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tim berpikir dan mengandaikan kondisi terberat, kemungkinan terburuk sehingga tim perlu menyiapkan rumah sakit, puskesmas, ruangan-ruangan, tenaga medis yang menangani dan sebagainya. ‘’Kita sekarang sudah siapkan ruangan d RSUD jika ada pasien yang mesti dirawat berikut insentif untuk para medis. Insentif itu pun diberikan pada paramedis yang memang menangani pasien covid-19,’’ ujar Khairizal.
Khairizal mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah proporsional dengan catatan untuk kondisi terburuk. Dia menyontohkan, untuk perlengkapan alat pelindung diri (APD) yang harus dipakai paramedis. Dalam hitungan, seandainya ada 2-3 pasien positif corona saja itu membutuhkan setidaknya 45 set APD perhari. ‘’Kalau itu terjadi misalnya dalam kurun waktu 3 bulan, berarti perkiraan kita memerlukan APD sebanyak 45 x 90 set. Karena APD kan standarnya untuk satu kali pakai, harus diganti-ganti,’’ ujarnya.
Kemudian jaringan pengaman sosial, seandainya di Inhu ada PSBB (pembatasan social berskala besar), banyak masyarakat yang akan terdampak. Misalnya mereka yang berpenghasilan harian. Dicari untuk dipergunakan hari itu juga. Pemerintah harus turut menanggung beban tersebut.
