Jumat, 11 Juli 2025

Menkeu Minta Kementerian “Spacing” Anggaran

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah mengatur ulang kebijakan anggaran merespons penyebaran virus corona Covid-19 yang makin meluas di Tanah Air. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya mengidentifikasi ada Rp 62,3 triliun anggaran dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang bisa direalokasikan untuk tiga prioritas penanggulangan Covid-19.

Ketiga proritas tersebut yakni refocusing APBN untuk kesehatan, perlindungan terhadap masyarakat melalui jaring pengaman sosial, serta dukungan untuk dunia usaha yang terdampak Covid-19. Sri Mulyani menyebut, anggaran yang bisa direalokasikan untuk penanganan Covid-19 misalnya perjalanan dinas, rapat, belanja barang nonoperasional, honor, dana yang diblokir, serta output cadangan.

Selain itu, menteri yang akrab disapa Ani tersebut juga meminta K/L yang memiliki belanja modal besar untuk melakukan ‘spacing’ anggaran. Maksudnya adalah membuat rencana kegiatannya menjadi pengeluaran tahun jamak (multiyears).

Baca Juga:  Stigma Negatif ke Papua, Bupati Merauke: Mulai Pendekatan Kemanusiaan

"Kami meminta Kementerian PU atau Kementerian yang memiliki belanja modal besar untuk melakukan spacing, kegiatan tidak di-drop (tahun ini) tapi di-multiyears-kan. Sehingga semua beban tidak terjadi pada 2020. Ini untuk memberi space fiskal bagi prioritas yang sekarang terjadi," katanya melalui teleconference, Jumat (20/3).

Lebih lanjut, mantan Diretur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, Kementerian Keuangan akan memberikan fasilitas ekstra cepat untuk K/L yang akan melakukan perubahan belanja. "Kami fasilitasi secara cepat, tanpa bertemu, dalam waktu kurang dari dua hari. Sehingga K/L langsung bisa melakukan adjustment dari belanja-belanja mereka," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto merupakan kementerian yang mendapat anggaran terbesar dari APBN 2020, yakni mencapai Rp 131,2 triliun. Berturut-turut setelahnya ada Kementerian PUPR (Rp 120,2 triliun), Polri (Rp 104,7 triliun), Kementerian Agama (Rp 65,1 triliun), serta Kementerian Sosial (Rp 62,8 triliun).

Baca Juga:  Wiranto Minta Maaf pada Masyarakat Ambon

Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah mengatur ulang kebijakan anggaran merespons penyebaran virus corona Covid-19 yang makin meluas di Tanah Air. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya mengidentifikasi ada Rp 62,3 triliun anggaran dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang bisa direalokasikan untuk tiga prioritas penanggulangan Covid-19.

Ketiga proritas tersebut yakni refocusing APBN untuk kesehatan, perlindungan terhadap masyarakat melalui jaring pengaman sosial, serta dukungan untuk dunia usaha yang terdampak Covid-19. Sri Mulyani menyebut, anggaran yang bisa direalokasikan untuk penanganan Covid-19 misalnya perjalanan dinas, rapat, belanja barang nonoperasional, honor, dana yang diblokir, serta output cadangan.

Selain itu, menteri yang akrab disapa Ani tersebut juga meminta K/L yang memiliki belanja modal besar untuk melakukan ‘spacing’ anggaran. Maksudnya adalah membuat rencana kegiatannya menjadi pengeluaran tahun jamak (multiyears).

Baca Juga:  Rizal Ramli: Jokowi Berani Hentikan Ibu Kota Baru Enggak Ya?

"Kami meminta Kementerian PU atau Kementerian yang memiliki belanja modal besar untuk melakukan spacing, kegiatan tidak di-drop (tahun ini) tapi di-multiyears-kan. Sehingga semua beban tidak terjadi pada 2020. Ini untuk memberi space fiskal bagi prioritas yang sekarang terjadi," katanya melalui teleconference, Jumat (20/3).

Lebih lanjut, mantan Diretur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, Kementerian Keuangan akan memberikan fasilitas ekstra cepat untuk K/L yang akan melakukan perubahan belanja. "Kami fasilitasi secara cepat, tanpa bertemu, dalam waktu kurang dari dua hari. Sehingga K/L langsung bisa melakukan adjustment dari belanja-belanja mereka," pungkasnya.

- Advertisement -

Sebagai informasi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto merupakan kementerian yang mendapat anggaran terbesar dari APBN 2020, yakni mencapai Rp 131,2 triliun. Berturut-turut setelahnya ada Kementerian PUPR (Rp 120,2 triliun), Polri (Rp 104,7 triliun), Kementerian Agama (Rp 65,1 triliun), serta Kementerian Sosial (Rp 62,8 triliun).

Baca Juga:  Hampir Sebulan Beroperasi, Sudah 9 Kali Kecelakaan di Tol Permai

Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah mengatur ulang kebijakan anggaran merespons penyebaran virus corona Covid-19 yang makin meluas di Tanah Air. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya mengidentifikasi ada Rp 62,3 triliun anggaran dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang bisa direalokasikan untuk tiga prioritas penanggulangan Covid-19.

Ketiga proritas tersebut yakni refocusing APBN untuk kesehatan, perlindungan terhadap masyarakat melalui jaring pengaman sosial, serta dukungan untuk dunia usaha yang terdampak Covid-19. Sri Mulyani menyebut, anggaran yang bisa direalokasikan untuk penanganan Covid-19 misalnya perjalanan dinas, rapat, belanja barang nonoperasional, honor, dana yang diblokir, serta output cadangan.

Selain itu, menteri yang akrab disapa Ani tersebut juga meminta K/L yang memiliki belanja modal besar untuk melakukan ‘spacing’ anggaran. Maksudnya adalah membuat rencana kegiatannya menjadi pengeluaran tahun jamak (multiyears).

Baca Juga:  Terjaring OTT KPK, Segini Total Harta Mantan Wali Kota Jogjakarta

"Kami meminta Kementerian PU atau Kementerian yang memiliki belanja modal besar untuk melakukan spacing, kegiatan tidak di-drop (tahun ini) tapi di-multiyears-kan. Sehingga semua beban tidak terjadi pada 2020. Ini untuk memberi space fiskal bagi prioritas yang sekarang terjadi," katanya melalui teleconference, Jumat (20/3).

Lebih lanjut, mantan Diretur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, Kementerian Keuangan akan memberikan fasilitas ekstra cepat untuk K/L yang akan melakukan perubahan belanja. "Kami fasilitasi secara cepat, tanpa bertemu, dalam waktu kurang dari dua hari. Sehingga K/L langsung bisa melakukan adjustment dari belanja-belanja mereka," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto merupakan kementerian yang mendapat anggaran terbesar dari APBN 2020, yakni mencapai Rp 131,2 triliun. Berturut-turut setelahnya ada Kementerian PUPR (Rp 120,2 triliun), Polri (Rp 104,7 triliun), Kementerian Agama (Rp 65,1 triliun), serta Kementerian Sosial (Rp 62,8 triliun).

Baca Juga:  Peredaran Narkoba di Riau Memprihatinkan

Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari