JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11). Sejumlah fasilitas di puskesmas tersebut dicek. Mulai ruangan, peralatan, hingga kesiapan tenaga kesehatan (nakes) dan vaksinatornya. Termasuk persiapan bila ada kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).
Puskesmas Tanah Sareal menjadi salah satu lokasi simulasi yang ditunjuk pemerintah. Ada 37 nakes yang disiapkan di puskesmas itu dan masih mungkin ditambah bila diperlukan. Sehingga diharapkan kualitas layanan kepada masyarakat tidak berkurang.
Presiden menjelaskan, vaksinasi diperkirakan dimulai paling cepat akhir tahun ini atau awal 2021. Sebab, kalaupun vaksin sudah tersedia, persiapannya tidak sekadar menerima, lalu menyuntik. Skema distribusi ke seluruh Tanah Air harus disiapkan. Sebab, bagaimanapun distribusi vaksin tidak mudah.
"Ini (vaksin, red) bukan barang seperti barang-barang lain, memerlukan cold chain (rantai pendingin)," tuturnya.
Vaksin harus dijaga dalam suhu tertentu untuk memastikan kondisinya tetap stabil. Produk vaksin yang berbeda akan memerlukan model distribusi yang berbeda pula. Karena itu, persiapan distribusi ke daerah harus cermat agar vaksin tidak rusak. Target awal pemerintah, vaksin pertama bisa tiba di Indonesia akhir bulan ini atau setidaknya Desember mendatang. Baik yang berupa vaksin jadi maupun bahan baku yang akan diolah di Bio Farma. Pemerintah sendiri pada dasarnya tidak menargetkan produk vaksin tertentu. Hanya, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. "Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam list-nya WHO. Ini wajib," lanjut Jokowi.
Setelah sampai ke Indonesia, vaksin tidak boleh langsung digunakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengeceknya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan emergency use authorization (izin edar). Tahapan itu memerlukan waktu sekitar tiga pekan. Bila izin sudah keluar, barulah vaksin bisa didistribusikan dan disuntikkan. Mereka yang akan divaksin kali pertama adalah nakes. Baik dokter, perawat, maupun semua orang yang terkait dengan penanganan kesehatan. Ditambah personel TNI-Polri dan ASN di sentra-sentra layanan publik.
Apakah dia termasuk yang akan divaksin duluan, Jokowi menjawab lugas. "Kalau oleh tim (vaksinasi) diminta, saya yang paling depan (lebih dulu), saya siap," tegasnya. Yang jelas, sambil menunggu vaksin, pemerintah akan terus menyiapkan vaksinasi. Juga menyosialisasikannya kepada publik. Dengan demikian, begitu vaksin datang dan disetujui BPOM, distribusi dan vaksinasi bisa langsung dilakukan.
Terpisah, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence menawarkan kerja sama produksi vaksin. Kerja sama tersebut antara perusahaan vaksin AS dan Indonesia. Hal itu ditawarkan Pence kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berkunjung ke Washington DC, Selasa (17/11). Namun, hingga kemarin belum ada detail resmi dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi tentang kelanjutan dan penjajakan kerja sama vaksin tersebut.
Pada bagian lain, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/BRIN Ali Ghufron menyampaikan, khusus untuk vaksin, ada tiga hal penting dalam pengembangannya. Pertama, kecepatan. Karena pengembangan vaksin Merah Putih dimulai sedikit akhir, diputuskan untuk bekerja sama dengan Sinovac. Kedua, efektivitas dan keamanan. Ketiga, kemandirian. Untuk kemandirian, pemerintah memiliki ambisi untuk bisa menghasilkan vaksin Merah Putih.
Saat ini sudah ada enam lembaga dan perguruan tinggi yang tengah mengembangkan vaksin Covid-19 dengan menggunakan berbagai platform. Mulai Lembaga Molekuler Eijkman, Universitas Indonesia, LIPI, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, hingga Universitas Gadjah Mada.
"Road map-nya sudah ada, mulai seed (bakal/benih) vaksin, praklinis, uji klinis I-II-III, hingga mendapat izin BPOM dan produksi," paparnya dalam diskusi vaksin Merah Putih FMB9 kemarin.
Merujuk road map tersebut, vaksin Merah Putih ditargetkan mulai diproduksi pada akhir 2021. "Kalau seed vaksin ditargetkan akhir 2020 atau awal 2021. Tapi, ini kan baru seed vaksin," imbuhnya.
Ali menekankan, peran vaksin Merah Putih ini sangat krusial. Bukan hanya perkara dana yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan vaksin dari luar negeri, tapi juga soal kemandirian dan kedaulatan bangsa. Indonesia tak ingin hanya menjadi pedagang yang mendatangkan barang dari luar negeri, kemudian menjualnya dengan tambahan profit.
