Meski hanya dibatasi jembatan, tapi bedanya sangat kentara. Yang mulus ada di tetangga, di sini berlumpur dan sulit dilewati. Inilah perbedaan kondisi antara jalan di tanah Lancang Kuning dengan provinsi tetangga. Misalnya Cipang, adalah kawasan pedesaan di Kabupaten Rohul. Ada empat desa di sini: Cipang Kanan, Tibawan, Cipang Kiri Hilir dan Cipang Kiri Hulu. Desa paling ujung adalah Desa Cipang Kanan yang berbatasan langsung dengan Desa Rumbai, Kecamatan Rao, Pasaman Timur.
Antara Riau dan Sumbar ini hanya dibatasi oleh sebuah jembatan bernama Jembatan Gagak. Jalan sebelah Sumbar atau setelah jembatan berasal mulus. Sedangkan di bagian Riau, rusak parah. Ada sekitar 100 meter menjelang jembatan berasal mulus. Tapi, kata warga, jalan aspal yang sedikit ini, sumbangan dari Sumbar. Selebihnya, berkilo-kilo, rusak semua.
Kondisi di perbatasan antar provinsi ini, hanya salah satu contoh kondisi jalan di Riau secara menyeluruh. Jalan-jalan rusak begitu banyak. Jangankan di kabupaten atau daerah-daerah pedalaman, di tengah kota seperti Kota Pekanbaru saja banyak sekali jalan yang rusak. Sikap reaktif masyarakat atas banyaknya jalan rusak ini bukan tak ada. Malah banyak sekali. Ada masyarakat yang menanam pisang di tengah jalan, ada yang memasang ban di tengah jalan dan masih banyak lainnya.
Banyaknya jalan lintas yang rusak di wilayah Provinsi Riau menjadi perhatian Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi. Budi menyebut, jalan-jalan yang rusak itu diakibatkan karena banyaknya dilintasi oleh kendaraan bertonase yang over dimensi dan over loading (ODOL).
Hal itu disampaikan Budi pada kegiatan Normalisasi Kendaraan ODOL dan Deklarasi Indonesia Zero ODOL 2023, di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BTPS) di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (16/2/2021). “Kendaraan banyak yang ODOL itu adalah dump truck. Jadi wajar saja jalan kita banyak yang rusak. Seperti di Riau ini banyak jalan rusak akibat truk ODOL.''
Kemudian, lanjut dia, dalam waktu dekat Menteri Perhubungan akan MoU dengan Menteri PU dan Kapolri untuk berkomitmen dalam penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL. Tentunya kita berharap persoalan klasik ini memang benar-benar serius diatasi dan tidak setakat MoU saja. Sebab sudah terlalu banyak rusak jalan akibat truk ODOL ini dan itu terjadi sudah sejak lama. Masyarakat pengguna jalan benar-benar menunggu keseriusan aparat berwenang menertibkan ini.
Membangun memerlukan anggaran yang besar. Bila tidak dijaga penggunannya maka anggaran besar itu terbuang percuma dan menimbulkan anggaran besar lagi untuk kembali memperbaikinya. Ataukah memang itu yang diharapkan oleh para pemain proyek? Ah semoga tidak.***
