ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) — DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) memberikan dukungan penuh kepada ratusan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer dan Non Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun di Kabupaten Rohul untuk diangkat menjadi CPNS tanpa mengikuti tes.
Mengingat masa pengabdian mereka dalam meningkatkan SDM di Rohul telah puluhan tahun sebagai tenaga honorer dijenjang pendidikan sekolah di Kabupaten Rohul.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra kepada Riau Pos, Selasa (18/2) mengatakan, DPRD Rohul mendukung perjuangan ratusan GTKHNK yang berusia di atas 35 tahun di Rohul, Provinsi Riau untuk ikut berpartisipasi pada pelaksanaan rapat koordinasi nasional yang akan dilaksanakan 20 Februari mendatang di Jakarta.
Dengan agenda memohon kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan presiden sebagai payung hukum bagi GTKHNK yang telah bekerja dalam mendidik dan mencerdaskan sumber daya manusia (SDM) yang ada di kabupaten/kota se Indonesia, untuk diangkat sebagai ASN tanpa tes.
- Advertisement -
Disamping itu, DPRD Rohul meminta Presiden RI terkait honorarium guru dan tenaga kependidikan yang selama ini dibebankan kepada APBD Provinsi, kabupaten/kota dialihkan ke APBN, dan dibayarkan penuh setiap bulannya sesuai dengan standar upah minimum regional yang berlaku.
"Sebagai bentuk dukungan terhadap ratusan GTKHNK yang berusia di atas 35 tahun, DPRD Rohul mengeluarkan surat rekomendasi, dengan harapan apa yang menjadi aspirasi dan perjuangkan yang dilakukan para guru dan tenaga kependidikan honorer dan non kategori se Indonesia mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat," ujarnya.
- Advertisement -
Politisi Partai Gerindra Rohul itu mengatakan, DPRD Rohul telah melakuka audiensi dengan perwakilan puluhan guru dan tenaga kependidikan yang tergabung didalam GTKHNK yang berusia diatas 35 tahun di DPRD Rohul, Senin (17/2) kemarin.
Para perwakilan GTKHNK berusia diatas 35 tahun mengadukan nasibnya ke DPRD Rohul, untuk diperjuangkan diangkat sebagai CPNS atau P3K melalui surat rtekomendasi dukungan DPRD Rohul kepada pemerintah pusat.(adv)
ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) — DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) memberikan dukungan penuh kepada ratusan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer dan Non Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun di Kabupaten Rohul untuk diangkat menjadi CPNS tanpa mengikuti tes.
Mengingat masa pengabdian mereka dalam meningkatkan SDM di Rohul telah puluhan tahun sebagai tenaga honorer dijenjang pendidikan sekolah di Kabupaten Rohul.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra kepada Riau Pos, Selasa (18/2) mengatakan, DPRD Rohul mendukung perjuangan ratusan GTKHNK yang berusia di atas 35 tahun di Rohul, Provinsi Riau untuk ikut berpartisipasi pada pelaksanaan rapat koordinasi nasional yang akan dilaksanakan 20 Februari mendatang di Jakarta.
Dengan agenda memohon kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan presiden sebagai payung hukum bagi GTKHNK yang telah bekerja dalam mendidik dan mencerdaskan sumber daya manusia (SDM) yang ada di kabupaten/kota se Indonesia, untuk diangkat sebagai ASN tanpa tes.
Disamping itu, DPRD Rohul meminta Presiden RI terkait honorarium guru dan tenaga kependidikan yang selama ini dibebankan kepada APBD Provinsi, kabupaten/kota dialihkan ke APBN, dan dibayarkan penuh setiap bulannya sesuai dengan standar upah minimum regional yang berlaku.
"Sebagai bentuk dukungan terhadap ratusan GTKHNK yang berusia di atas 35 tahun, DPRD Rohul mengeluarkan surat rekomendasi, dengan harapan apa yang menjadi aspirasi dan perjuangkan yang dilakukan para guru dan tenaga kependidikan honorer dan non kategori se Indonesia mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra Rohul itu mengatakan, DPRD Rohul telah melakuka audiensi dengan perwakilan puluhan guru dan tenaga kependidikan yang tergabung didalam GTKHNK yang berusia diatas 35 tahun di DPRD Rohul, Senin (17/2) kemarin.
Para perwakilan GTKHNK berusia diatas 35 tahun mengadukan nasibnya ke DPRD Rohul, untuk diperjuangkan diangkat sebagai CPNS atau P3K melalui surat rtekomendasi dukungan DPRD Rohul kepada pemerintah pusat.(adv)
