JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi tentang ekosistem logistik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/3). Ekosistem logistik nasional dinilai masih belum memadai. Sehingga menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan daya saing Indonesia.

"Data yang saya miliki memperlihatkan bahwa logistic performance index negara kita di tahun 2018 berada di peringkat ke-46," katanya.

Kondisi itu merupakan cermin dari ketertinggalan Indonesia dibanding negara-negara tetangga. Dia menyampaikan negara tetangga seperti Singapura, Cina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India posisinya berada di atas Indonesia.

Kondisi serupa juga tergambar dalam Indeks Trading Across Border yang mencatat waktu serta biaya terkait tiga rangkaian prosedur. Yakni soal kepatuhan perbatasan, pemenuhan dokumen, dan transportasi dmestik. Dalam indeks ini, Indonesia berada di peringkat ke-116.

"Masalahnya di mana? Saya melihat masalah ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya," jelasnya.

Biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lainnya. Menurut Jokowi salah satu penyebabnya adanya proses birokrasi berbelit.

Jokowi mencatat masih banyak yang ruwet dari sisi birokrasi. Overbirokrasi. Kemudian juga masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan kuatnya ego sektoral.

"Kementerian atau lembaga berjalan sendiri-sendiri. Belum ada platform logistic dari hulu sampai ke hilir," katanya.

Upaya mengatasinya tidak hanya memangkas birokrasi yang berbelit. Tetapi juga pemerintah butuh adanya platform logistic yang terpadu mulai dari hulu sampai hilir. Dengan adanya platform tersebut, ruang logistic ke depan diharapkan lebih efisien.

Dengan adanya platform yang terpadu itu, bisa terkait dengan kedatangan kapal sampai barang itu masuk Gudang. Baik untuk kebutuhan ekspor maupun impor.

"Pangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi, sederhanakan proses, dan lakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya," ucapnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, roadmap National Logistic Ecosystem (NLE) akan dilakukan dalam waktu empat bulan ke depan. Airlangga juga ingin agar nantinya ekosistem tersebut dapat terintegrasi dengan kementerian/lembaga lainnya. Sehingga, bisnis proses bisa dipersingkat dan dampaknya akan menurunkan biaya logistik.

"Saat ini biaya logistik Indonesia kurang bersaing, yakni 24 persen atau sekitar Rp 3.500 triliun. Diharapkan biaya logistik bisa diturunkan menjadi 17 persen," ujar Airlangga.

Nantinya, pembentukan sistem tersebut akan diserahkan melalui Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Ke depan, Presiden akan menerbitkan Inpres terkait kebijakan itu.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi tentang ekosistem logistik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/3). Ekosistem logistik nasional dinilai masih belum memadai. Sehingga menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan daya saing Indonesia.

"Data yang saya miliki memperlihatkan bahwa logistic performance index negara kita di tahun 2018 berada di peringkat ke-46," katanya.

Kondisi itu merupakan cermin dari ketertinggalan Indonesia dibanding negara-negara tetangga. Dia menyampaikan negara tetangga seperti Singapura, Cina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India posisinya berada di atas Indonesia.

Kondisi serupa juga tergambar dalam Indeks Trading Across Border yang mencatat waktu serta biaya terkait tiga rangkaian prosedur. Yakni soal kepatuhan perbatasan, pemenuhan dokumen, dan transportasi dmestik. Dalam indeks ini, Indonesia berada di peringkat ke-116.

"Masalahnya di mana? Saya melihat masalah ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya," jelasnya.

Biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lainnya. Menurut Jokowi salah satu penyebabnya adanya proses birokrasi berbelit.

Jokowi mencatat masih banyak yang ruwet dari sisi birokrasi. Overbirokrasi. Kemudian juga masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan kuatnya ego sektoral.

"Kementerian atau lembaga berjalan sendiri-sendiri. Belum ada platform logistic dari hulu sampai ke hilir," katanya.

Upaya mengatasinya tidak hanya memangkas birokrasi yang berbelit. Tetapi juga pemerintah butuh adanya platform logistic yang terpadu mulai dari hulu sampai hilir. Dengan adanya platform tersebut, ruang logistic ke depan diharapkan lebih efisien.

Dengan adanya platform yang terpadu itu, bisa terkait dengan kedatangan kapal sampai barang itu masuk Gudang. Baik untuk kebutuhan ekspor maupun impor.

"Pangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi, sederhanakan proses, dan lakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya," ucapnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, roadmap National Logistic Ecosystem (NLE) akan dilakukan dalam waktu empat bulan ke depan. Airlangga juga ingin agar nantinya ekosistem tersebut dapat terintegrasi dengan kementerian/lembaga lainnya. Sehingga, bisnis proses bisa dipersingkat dan dampaknya akan menurunkan biaya logistik.

"Saat ini biaya logistik Indonesia kurang bersaing, yakni 24 persen atau sekitar Rp 3.500 triliun. Diharapkan biaya logistik bisa diturunkan menjadi 17 persen," ujar Airlangga.

Nantinya, pembentukan sistem tersebut akan diserahkan melalui Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Ke depan, Presiden akan menerbitkan Inpres terkait kebijakan itu.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi tentang ekosistem logistik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/3). Ekosistem logistik nasional dinilai masih belum memadai. Sehingga menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan daya saing Indonesia.

"Data yang saya miliki memperlihatkan bahwa logistic performance index negara kita di tahun 2018 berada di peringkat ke-46," katanya.

Kondisi itu merupakan cermin dari ketertinggalan Indonesia dibanding negara-negara tetangga. Dia menyampaikan negara tetangga seperti Singapura, Cina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India posisinya berada di atas Indonesia.

Kondisi serupa juga tergambar dalam Indeks Trading Across Border yang mencatat waktu serta biaya terkait tiga rangkaian prosedur. Yakni soal kepatuhan perbatasan, pemenuhan dokumen, dan transportasi dmestik. Dalam indeks ini, Indonesia berada di peringkat ke-116.

"Masalahnya di mana? Saya melihat masalah ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya," jelasnya.

Biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lainnya. Menurut Jokowi salah satu penyebabnya adanya proses birokrasi berbelit.

Jokowi mencatat masih banyak yang ruwet dari sisi birokrasi. Overbirokrasi. Kemudian juga masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan kuatnya ego sektoral.

"Kementerian atau lembaga berjalan sendiri-sendiri. Belum ada platform logistic dari hulu sampai ke hilir," katanya.

Upaya mengatasinya tidak hanya memangkas birokrasi yang berbelit. Tetapi juga pemerintah butuh adanya platform logistic yang terpadu mulai dari hulu sampai hilir. Dengan adanya platform tersebut, ruang logistic ke depan diharapkan lebih efisien.

Dengan adanya platform yang terpadu itu, bisa terkait dengan kedatangan kapal sampai barang itu masuk Gudang. Baik untuk kebutuhan ekspor maupun impor.

"Pangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi, sederhanakan proses, dan lakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya," ucapnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, roadmap National Logistic Ecosystem (NLE) akan dilakukan dalam waktu empat bulan ke depan. Airlangga juga ingin agar nantinya ekosistem tersebut dapat terintegrasi dengan kementerian/lembaga lainnya. Sehingga, bisnis proses bisa dipersingkat dan dampaknya akan menurunkan biaya logistik.

"Saat ini biaya logistik Indonesia kurang bersaing, yakni 24 persen atau sekitar Rp 3.500 triliun. Diharapkan biaya logistik bisa diturunkan menjadi 17 persen," ujar Airlangga.

Nantinya, pembentukan sistem tersebut akan diserahkan melalui Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Ke depan, Presiden akan menerbitkan Inpres terkait kebijakan itu.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi tentang ekosistem logistik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/3). Ekosistem logistik nasional dinilai masih belum memadai. Sehingga menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan daya saing Indonesia.

"Data yang saya miliki memperlihatkan bahwa logistic performance index negara kita di tahun 2018 berada di peringkat ke-46," katanya.

Kondisi itu merupakan cermin dari ketertinggalan Indonesia dibanding negara-negara tetangga. Dia menyampaikan negara tetangga seperti Singapura, Cina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India posisinya berada di atas Indonesia.

Kondisi serupa juga tergambar dalam Indeks Trading Across Border yang mencatat waktu serta biaya terkait tiga rangkaian prosedur. Yakni soal kepatuhan perbatasan, pemenuhan dokumen, dan transportasi dmestik. Dalam indeks ini, Indonesia berada di peringkat ke-116.

"Masalahnya di mana? Saya melihat masalah ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya," jelasnya.

Biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lainnya. Menurut Jokowi salah satu penyebabnya adanya proses birokrasi berbelit.

Jokowi mencatat masih banyak yang ruwet dari sisi birokrasi. Overbirokrasi. Kemudian juga masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan kuatnya ego sektoral.

"Kementerian atau lembaga berjalan sendiri-sendiri. Belum ada platform logistic dari hulu sampai ke hilir," katanya.

Upaya mengatasinya tidak hanya memangkas birokrasi yang berbelit. Tetapi juga pemerintah butuh adanya platform logistic yang terpadu mulai dari hulu sampai hilir. Dengan adanya platform tersebut, ruang logistic ke depan diharapkan lebih efisien.

Dengan adanya platform yang terpadu itu, bisa terkait dengan kedatangan kapal sampai barang itu masuk Gudang. Baik untuk kebutuhan ekspor maupun impor.

"Pangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi, sederhanakan proses, dan lakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya," ucapnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, roadmap National Logistic Ecosystem (NLE) akan dilakukan dalam waktu empat bulan ke depan. Airlangga juga ingin agar nantinya ekosistem tersebut dapat terintegrasi dengan kementerian/lembaga lainnya. Sehingga, bisnis proses bisa dipersingkat dan dampaknya akan menurunkan biaya logistik.

"Saat ini biaya logistik Indonesia kurang bersaing, yakni 24 persen atau sekitar Rp 3.500 triliun. Diharapkan biaya logistik bisa diturunkan menjadi 17 persen," ujar Airlangga.

Nantinya, pembentukan sistem tersebut akan diserahkan melalui Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Ke depan, Presiden akan menerbitkan Inpres terkait kebijakan itu.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal