JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Protes keras terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan menggerakkan pimpinan DPR menggelar rapat gabungan bersama para menteri terkait guna mencari solusi terbaik.
Ketua DPR Puan Maharani menyinggung mengenai audit BPKP terkait adanya 27,4 juta peserta BPJS Kesehatan bermasalah, 17,17 juta peserta yang memiliki NIK bermasalah, 10 juta peserta memiliki NIK ganda, dan faskes kosong sebanyak 21 ribu, serta sisanya sudah meninggal dunia.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk melakukan audit mengenai permasalahan tersebut. “Karena kenapa kita minta sampai waktu itu pemerintah yang disampaikan Ibu Menkeu audit BPKP ke 2.500 faskes selama tiga bulan kita paksa waktu itu BPKP, maksudnya pemerintah ini kita paksa untuk bisa melakukan audit, karena kita merasa banyak sekali permasalahan di dalam yang harus diberesin,†ucap Puan.
Selain itu, politisi utama PDIP ini juga menyoroti adanya surplus akibat dari kenaikan BPJS Kesehatan Rp32 triliun lebih dan mengakui asuransi kesehatan tersebut banyak masalah.
“BPJS itu banyak masalah jadi saya harus sampaikan ini, dan kenapa seperti itu jadi enggak ada surplus 32, berapa triliun itu apa, mungkin ada surplus? Enggak mungkin ada surplus lah,” katanya. “Makanya dibayar Rp13,5 triliun oleh Kementerian Keuangan, bahkan masih sekarang Rp15,5 triliun lagi harus dibayar, jadi mau surplus dari mana? Cari dikorek-korek ke mana juga enggak akan ada surplusnya,” tandas Puan menambahkan.
- Advertisement -
Sumber: Rmol.id
Editor: Deslina
JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Protes keras terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan menggerakkan pimpinan DPR menggelar rapat gabungan bersama para menteri terkait guna mencari solusi terbaik.
Ketua DPR Puan Maharani menyinggung mengenai audit BPKP terkait adanya 27,4 juta peserta BPJS Kesehatan bermasalah, 17,17 juta peserta yang memiliki NIK bermasalah, 10 juta peserta memiliki NIK ganda, dan faskes kosong sebanyak 21 ribu, serta sisanya sudah meninggal dunia.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk melakukan audit mengenai permasalahan tersebut. “Karena kenapa kita minta sampai waktu itu pemerintah yang disampaikan Ibu Menkeu audit BPKP ke 2.500 faskes selama tiga bulan kita paksa waktu itu BPKP, maksudnya pemerintah ini kita paksa untuk bisa melakukan audit, karena kita merasa banyak sekali permasalahan di dalam yang harus diberesin,†ucap Puan.
Selain itu, politisi utama PDIP ini juga menyoroti adanya surplus akibat dari kenaikan BPJS Kesehatan Rp32 triliun lebih dan mengakui asuransi kesehatan tersebut banyak masalah.
“BPJS itu banyak masalah jadi saya harus sampaikan ini, dan kenapa seperti itu jadi enggak ada surplus 32, berapa triliun itu apa, mungkin ada surplus? Enggak mungkin ada surplus lah,” katanya. “Makanya dibayar Rp13,5 triliun oleh Kementerian Keuangan, bahkan masih sekarang Rp15,5 triliun lagi harus dibayar, jadi mau surplus dari mana? Cari dikorek-korek ke mana juga enggak akan ada surplusnya,” tandas Puan menambahkan.
Sumber: Rmol.id
Editor: Deslina
