JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural menjadi tema utama APBN 2022. Presiden Joko Widodo menekankan, APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.
“Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’," ujarnya saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, kemarin (16/8).
Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Jokowi menyebut, reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi.
“Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan," tambahnya.
Agenda pemulihan ekonomi itu juga terefleksi dalam penetapan asumsi makro untuk tahun depan. (Selengkapnya lihat grafis). Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5-5,5 persen. “Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen," ujarnya optimis.
Dalam pidato Nota Keuangan, ada enam fokus kebijakan untuk APBN 2022. Keenam fokus itu berkaitan dengan prioritas sektor kesehatan hingga reformasi penganggaran yang lebih efisien.
Sejak awal pandemi, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat countercyclical, mengatur keseimbangan ‘rem dan gas’, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.
“Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen," ungkapnya.
Dari sisi belanja, Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. “Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN," katanya.
Jokowi melanjutkan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun. Anggaran itu untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Ada juga alokasi untuk pos-pos prioritas lainnya seperti belanja untuk infrastruktur dan pendidikan.
Saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jokowi menyampaikan penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan pemerintah. Kepala Negara menyebutkan bahwa kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi Covid-19 juga makin terkonsolidasi dan responsif.
Presiden menuturkan, penyediaan layanan kesehatan dari pemerintah dan pihak swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Di samping pengembangan industri farmasi yang makin cepat, pemerintah juga akan terus meningkatkan pengembangan industri obat, vaksin, oksigen, dan alat-alat kesehatan lainnya.
"Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, para perawat, dan tenaga kesehatan yang lain," ucapnya.
Dia menuturkan, pandemi Covid-19 telah memacu Indonesia untuk berubah dengan mengembangkan cara-cara baru. Pandemi ini membantu akselerasi inovasi dan transformasi digital dapat menyatu dalam kehidupan. "Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 ini agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien dan lebih produktif," tambahnya.
Dalam pidato kemarin, ada dua poin penting yang sama sekali tak disinggung oleh Jokowi. Yakni terkait kenaikan gaji PNS dan kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN).(dee/han/far/syn/jpg)
