PANITIA Khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Riau melaksanakan rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, awal pekan lalu. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Husaimi Hamidi bersama anggota tersebut membahas poin pendapatan asli daerah (PAD). Di mana sampai saat ini masih ada badan usaha milik daerah (BUMD) yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada pemda. Hal itu dikatakan Husaimi patut dilakukan evaluasi total.
"Sampai saat ini masih ada BUMD yang sama sekali tidak memberikan kontribusi PAD. Ini kan tanda tanya besar? apa usaha yang dilakukan BUMD tersebut? masak badan usaha tidak bisa menghasilkan keuntungan dan deviden untuk pemda? Bukan malah untung, ini justru menjadi beban di APBD. Karena SDM yang ada pada BUMD tersebut terus dibiayai daerah,” ucap Husaimi.
Selain itu, Husaimi juga mempertanyakan potensi pendapatan dari beberapa sektor yang menurut dia sama sekali belum tergarap maksimal oleh pemprov. Seperti retribusi parkir, pajak air permukaan. Dua item tersebut dari penghitungan pansus akan mendatangkan pendapatan yang cukup baik bila dikelola lebih maksimal. Ia mencontohkan sejak awal tahun, Komisi III DPRD Riau telah melakukan evaluasi untuk mengejar potensi pendapatam dari beberapa sektor yang belum tergarap maksimal.
Hasilnya, PLTA Koto Panjang yang selama ini membayarkan pajak ke Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini wajib mengalihkan pembayaran ke Pemprov Riau. Bahkan jumlah pajak air permukaan yang harus dibayarkan pihak PLN kepada daerah cukup besar. Yakni hampir Rp4 miliar/tahun. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu contoh sumber pendapatan yang bisa di garap serius. Sehingga ke depan, pendapatan pemda tidak hanya bertumpu pada dana bagi hasil (DBH) minyak bumi dan gas (migas) dari pemerintah pusat. Jika hanya mengharapkan itu saja, lanjut Husaimi, maka sumber uang untuk pembangunan akan sulit didapat.
"PLTA Koto Panjang itu salah satu contoh yang bila kita garap dengan serius maka akan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Coba lihat, selama ini mereka bayar pajaknya ke Sumbar. Sedangkan wilayah kerja berada di Riau. Sedari dulu ini didiamkan. Setelah kami bergerak, kejar sana kejar sini. Akhirnya bayar pajaknya bisa ke Riau," pungkas Husaimi.
Iapun meminta pemprov agar serius menggarap seluruh potensi pendapatan. Termasuk melakukan evaluasi total terhadap BUMD yang tidak memberi kontribusi, namun malah menjadi beban pada APBD. Karena seharusnya, anggaran yang dialokasikan kepada BUMD bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Mulai dari pembangunan hingga bantuan langsung tunai terhadap masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Sementara itu, Sekda Provinsi Yan Prana Jaya yang hadir pada rapat tersebut mengaku pihaknya juga sedang melakukan kajian secara mendalam terhadap potensi sumber pendapatan yang ada. Termasuk juga BUMD yang ada. Bahkan pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap BUMD yang sampai saat ini tidak memberikan kontribusi.
"Akan kami evaluasi total semuanya," ucap sekda.(adv)
NARASI: AFIAT ANANDA
FOTO: HUMAS DPRD RIAU
