Kamis, 24 Juli 2025

Ombudsman RI Dorong Cukai Rokok Tutupi Defisit BPJS

JAKARTA (RIAUPOS.CO) โ€” Ombudsman RI merekomendasikan pemerintah menutup defisit keuangan yang sedang mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari kenaikan cukai rokok. Hal itu dinilai bisa memperkecil kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

"Kenaikan tidak full 100 persen, tutup dahulu bisa diambil sumber pembiayaan lain. Misalnya cukai rokok," ujar anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dalam diskusi bertajuk "BPJS Salah Kelola, Pelayanan Publik Disandera" di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (13/10).

Di sisi lain, sambung Ahmad, BPJS Kesehatan harus melakukan pembenahan pelayanan kesehatan. Pembenahan dapat dilakukan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Perkumpulan Prakarsa menegaskan pendanaan JKN-KIS seharusnya tidak memberatkan pada sumber publik. Beban finansial JKN-KIS harus tersebar merata dan sumber pendanaan stabil dan bisa diprediksi.

Baca Juga:  Pemerintah Hapus Bantuan Subsidi Selisih Bunga Kepemilikan Rumah

Peneliti Perkumpulan Prakarsa Eka Afrina mengatakan sumber pendanaan JKN-KIS yang bisa diandalkan adalah relokasi pos anggaran pada APBN, amandemen UU cukai dan menambah barang cukai.

"Jika earmarking cukai rokok untuk kesehatan dialokasi sebesar 15 persen saja, maka akan ada tambahan Rp22,9 triliun untuk program kesehatan," jelas Eka.

Diberitakan sebelumnya, Defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp32 triliun sampai dengan akhir 2019. Terdiri dari limpahan tahun 2018 dan tahun ini.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pernah mengatakan bahwa kondisi lebih buruk akan terjadi di 2024. Proyeksi defisit diramalkan di atas lebih dari Rp77 triliun jika tidak ada kenaikan iuran.

"Tahun ini proyeksi defisit Rp32 triliun. Defisit naik dari tahun 2018 sebesar Rp18,3 triliun," kata Fachmi Idris belum lama ini.

Baca Juga:  TNI Dukung Penuh Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim

Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) โ€” Ombudsman RI merekomendasikan pemerintah menutup defisit keuangan yang sedang mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari kenaikan cukai rokok. Hal itu dinilai bisa memperkecil kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

"Kenaikan tidak full 100 persen, tutup dahulu bisa diambil sumber pembiayaan lain. Misalnya cukai rokok," ujar anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dalam diskusi bertajuk "BPJS Salah Kelola, Pelayanan Publik Disandera" di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (13/10).

Di sisi lain, sambung Ahmad, BPJS Kesehatan harus melakukan pembenahan pelayanan kesehatan. Pembenahan dapat dilakukan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Perkumpulan Prakarsa menegaskan pendanaan JKN-KIS seharusnya tidak memberatkan pada sumber publik. Beban finansial JKN-KIS harus tersebar merata dan sumber pendanaan stabil dan bisa diprediksi.

Baca Juga:  Atlet Paralayang Riau Galih Gani Irawan Masih Pemulihan di Puskesmas Matur

Peneliti Perkumpulan Prakarsa Eka Afrina mengatakan sumber pendanaan JKN-KIS yang bisa diandalkan adalah relokasi pos anggaran pada APBN, amandemen UU cukai dan menambah barang cukai.

- Advertisement -

"Jika earmarking cukai rokok untuk kesehatan dialokasi sebesar 15 persen saja, maka akan ada tambahan Rp22,9 triliun untuk program kesehatan," jelas Eka.

Diberitakan sebelumnya, Defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp32 triliun sampai dengan akhir 2019. Terdiri dari limpahan tahun 2018 dan tahun ini.

- Advertisement -

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pernah mengatakan bahwa kondisi lebih buruk akan terjadi di 2024. Proyeksi defisit diramalkan di atas lebih dari Rp77 triliun jika tidak ada kenaikan iuran.

"Tahun ini proyeksi defisit Rp32 triliun. Defisit naik dari tahun 2018 sebesar Rp18,3 triliun," kata Fachmi Idris belum lama ini.

Baca Juga:  Masyarakat pun Khawatir Tertular Corona secara Masif

Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) โ€” Ombudsman RI merekomendasikan pemerintah menutup defisit keuangan yang sedang mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari kenaikan cukai rokok. Hal itu dinilai bisa memperkecil kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

"Kenaikan tidak full 100 persen, tutup dahulu bisa diambil sumber pembiayaan lain. Misalnya cukai rokok," ujar anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dalam diskusi bertajuk "BPJS Salah Kelola, Pelayanan Publik Disandera" di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (13/10).

Di sisi lain, sambung Ahmad, BPJS Kesehatan harus melakukan pembenahan pelayanan kesehatan. Pembenahan dapat dilakukan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Perkumpulan Prakarsa menegaskan pendanaan JKN-KIS seharusnya tidak memberatkan pada sumber publik. Beban finansial JKN-KIS harus tersebar merata dan sumber pendanaan stabil dan bisa diprediksi.

Baca Juga:  Sudah Rp60 Miliar Aset Doni Salmanan Disita

Peneliti Perkumpulan Prakarsa Eka Afrina mengatakan sumber pendanaan JKN-KIS yang bisa diandalkan adalah relokasi pos anggaran pada APBN, amandemen UU cukai dan menambah barang cukai.

"Jika earmarking cukai rokok untuk kesehatan dialokasi sebesar 15 persen saja, maka akan ada tambahan Rp22,9 triliun untuk program kesehatan," jelas Eka.

Diberitakan sebelumnya, Defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp32 triliun sampai dengan akhir 2019. Terdiri dari limpahan tahun 2018 dan tahun ini.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pernah mengatakan bahwa kondisi lebih buruk akan terjadi di 2024. Proyeksi defisit diramalkan di atas lebih dari Rp77 triliun jika tidak ada kenaikan iuran.

"Tahun ini proyeksi defisit Rp32 triliun. Defisit naik dari tahun 2018 sebesar Rp18,3 triliun," kata Fachmi Idris belum lama ini.

Baca Juga:  Pemakaman pun Harus Pakai Genset

Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi

 

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari