JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah tengah menggodok bantuan bagi sektor pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, bantuan tersebut yakni berupa pulsa hingga ponsel untuk pelajar dari keluarga miskin.
Ani menjelaskan, masih banyak pelajar dari keluarga miskin yang kesulitan mengikuti pelajaran daring karena tak memiliki ponsel. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan proses belajar mengajar secara daring bisa dilakukan dengan lancar.
"Ini jadi tantangan baru yang harus kita pecahkan dan kita sedang bahas dengan kementerian terkait bagaimana kita bisa bantu keluarga-keluarga ini," ujarnya di Jakarta, kemarin (11/8).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pembahasan terkait bantuan itu tengah dilakukan bersama dengan kementerian terkait. "Kita sedang membahas, di mana mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa mendapatkan akses pembelajaran secara digital, karena teknologi, atau tidak punya HP atau nggak bisa bayar pulsa," imbuhnya.
Ani menambahkan, persoalan yang terjadi saat ini juga terkait dengan kelengkapan data dan sistem yang mumpuni. Dia mencontohkan dengan tersebarnya data di lingkup kementerian/lembaga. Misalnya data masyarakat tidak mampu yang dimiliki Kemensos. Lalu, data pelaku UMKM yang tak hanya dimiliki oleh Kemenkop, tapi juga di perbankan, non-koperasi, maupun non-perbankan yang belum terkonsolidasi. Persoalan itu disebutnya menjadi tantangan tersendiri pada proses pemberian bantuan yang cepat dan akuntabel. "Semua policy akan lebih mudah eksekusi kalau kita punya data lengkap dan sistem relatif established," jelas Ani.
Sejalan dengan hal itu, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir tahun. Pasalnya, 57 persen peserta didik untuk jenjang sekolah dasar dan menengah masih berada di zona merah dan oranye. Selain itu, para masiswa pun diputuskan bakal menjalani PJJ hingga awal tahun depan.(wan/mia/jpg)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah tengah menggodok bantuan bagi sektor pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, bantuan tersebut yakni berupa pulsa hingga ponsel untuk pelajar dari keluarga miskin.
Ani menjelaskan, masih banyak pelajar dari keluarga miskin yang kesulitan mengikuti pelajaran daring karena tak memiliki ponsel. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan proses belajar mengajar secara daring bisa dilakukan dengan lancar.
"Ini jadi tantangan baru yang harus kita pecahkan dan kita sedang bahas dengan kementerian terkait bagaimana kita bisa bantu keluarga-keluarga ini," ujarnya di Jakarta, kemarin (11/8).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pembahasan terkait bantuan itu tengah dilakukan bersama dengan kementerian terkait. "Kita sedang membahas, di mana mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa mendapatkan akses pembelajaran secara digital, karena teknologi, atau tidak punya HP atau nggak bisa bayar pulsa," imbuhnya.
Ani menambahkan, persoalan yang terjadi saat ini juga terkait dengan kelengkapan data dan sistem yang mumpuni. Dia mencontohkan dengan tersebarnya data di lingkup kementerian/lembaga. Misalnya data masyarakat tidak mampu yang dimiliki Kemensos. Lalu, data pelaku UMKM yang tak hanya dimiliki oleh Kemenkop, tapi juga di perbankan, non-koperasi, maupun non-perbankan yang belum terkonsolidasi. Persoalan itu disebutnya menjadi tantangan tersendiri pada proses pemberian bantuan yang cepat dan akuntabel. "Semua policy akan lebih mudah eksekusi kalau kita punya data lengkap dan sistem relatif established," jelas Ani.
Sejalan dengan hal itu, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir tahun. Pasalnya, 57 persen peserta didik untuk jenjang sekolah dasar dan menengah masih berada di zona merah dan oranye. Selain itu, para masiswa pun diputuskan bakal menjalani PJJ hingga awal tahun depan.(wan/mia/jpg)
