JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memilih 20 orang peserta dari 40 kandidat yang telah mengikuti profile assessment atau seleksi tahap empat yang telah dilakukan di Gedung Lemhanas pada Kamis (8/8) hingga Jumat (9/8) kemarin. Pengumuman hasil profile assessment rencananya pada Jumat (23/8) mendatang.
"Pengumuman hasil profile assessment (PA) rencananya 23 Agustus, setelah vendor yang melaksanakan PA menyerahkan hasilnya kepada Pansel pada 22 Agustus," kata anggota Pansel Capim KPK, Hendardi saat dikonfirmasi, Senin (12/8). "Diharapkan sekitar 20 orang capim yang bakal lolos," sambungnya.
Setelah itu, peserta diwajibkan mengikuti tes kesehatan yang rencananya bakal digelar pada Senin (26/8) mendatang. Setelah itu, Pansel akan melakukan tes wawancana pada Selasa (27/8) hingga Jumat (30/8). "Selesai tahapan akhir tersebut diharapkan menemukan 10 nama Capim terbaik yang akan diserahkan kepada Presiden RI pada awal September," ucap Hendardi.
Setelah menyerahkan 10 nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Hendardi, kemudian pemerintah mengirimkan kandidat tersebut ke DPR RI untuk dilakukan fit & propper test. "Dilakukan fit & propper test oleh DPR untuk memilih lima orang pimpinan KPK yang baru," jelas Hendardi.
Sebelumnya, Pansel Capim KPK telah mengirimkan 40 nama kandidat Capim KPK yang mengikuti profile asessment ke delapan lembaga hukum negara. Upaya ini menjadi bagian dari proses seleksi, guna menyaring Capim KPK yang berintegritas dan kompeten.
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menyampaikan, 40 orang Capim yang lolos tahap psikotest telah dikirimkan sejak Senin (5/8). Track record 40 kandidat yang lolos tes psikologi itu diserahkan untuk melihat latar belakang perjalanan karier para peserta Capim KPK.
Kedelapan lembaga yang turut dilibatkan Pansel dalam proses tracking adalah KPK, kejaksaan, kepolisian, BIN, BNN, BNPT, PPATK, dan Dirjen Pajak. Yenti menyebutkan kalau masing masing lembaga melakukan tracking sesusi bidang keahliannya masing masing.
"Kemudian di BIN semuanya kita tahu, BNPT berkaitan dengan radikalisme, PPATK, Dirjen Pajak, dan BNN. Sampai tanggal 6 kemarin, sejak pagi kita sudah bagi-bagikan (datanya),'' tegas Yenti.
Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi
