SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) — Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti HM Adil meradang pasca mendengar kabar jika 449 unit kendaraan dinas (randis) di lingkungannya masih terlilit tunggakan pajak.
Ia tidak percaya terhadap data yang dilansir oleh Jajaran Bapenda Provinsi Riau melalui UPT Samsat Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Jangan asal bicara saja mereka. Menyebutkan 449 unit randis aset Pemkab Meranti menunggak pajak. Setau saya, jumlah randis (aset Meranti) pajaknya yang belum bayar itu tidak sampai 200 unit saja," bebernya kepada Riaupos.co, Jumat (10/9/21) siang.
Pasalnya kata dia, sejauh ini mereka sudah melakukan pendataan secara rinci, mulai dari surat, hingga pajaknya. "Kitakan sudah data semua. Makanya saya tau. Bahkan dari 12 kabupaten kota di Riau, kita termasuk kabupaten yang cukup baik soal pendataan tagihan pajak randis," bebernya.
Dari hasil pendataan lalu, Adil mengaku telah mengultimatum seluruh perangkat daerah untuk segera melunasi tunggakan tersebut. "Saya sudah ingatkan seluruh OPD wajib melunasi pajak randis-nya hingga akhir 2021 ini. Jika tidak habis mereka, saya bantai," ujarnya.
Sangking kesalnya, Adil juga merespon atensi Gubernur Riau Drs Syamsuar terhadap tunggakan pajak di seluruh lingkungan pemerintah yang tersebar 12 kabupaten dan kota. Termasuk pemerintah daerah yang ia pimpin. "Jadi menurut saya pak gubernur harusnya pikirin saja pajak kendaraannya sendiri," ujar Adil.
Seperti diketahui, sebelum ini UPT Samsat Meranti telah merilis jumlah randis yang menjadi aset Pemkan Meranti terlilit tunggakan pajak.
Dari 656 unit kendaraan dinas yang menunggak, Pemkab Meranti hanya mampu melunasi pajak untuk 207 unit saja. Sementara pajak untuk 449 unit lainnya belum, alias menunggak.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Rinaldi
