JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam waktu dekat akan membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI nonprosedural sebagai bentuk memerdekakan PMI dari praktik oknum sindikat.
Hal tersebut diungkapkan langsung BP2MI Benny Ramdhani dalam diskusi empat pilar MPR di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jumat, (10/7/2020).
"Jika tidak ada halangan, 17 Agustus kami akan bentuk satgas," ujarnya.
Dalam memberantas praktik mafia sindikat penempatan PMI nonprosedural, kata Benny, BP2MI juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak termasuk Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Kemenaker, BUMN, Polri, dan TNI.
"Selain kementerian dan lembaga, kami juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa ormas keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah, PGI dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) untuk memerangi kejahatan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri," kata Benny.
Untuk itu, pihaknya juga meminta dukungan dari Pimpinan MPR dan Komisi IX DPR RI, agar cita-citanya terlaksana.
"Ini tugas berat, BP2MI tidak bisa sendirian. Yang pasti, 'Bendera Merah Putih' tidak boleh berkibar lebih rendah di bawah posisi bendera-bendera perusahaan yang selama ini mengambil keutungan secara ilegal," tegas Benny
"Untuk memberantas mafia itu, saya yakin kami tidak sendiri, karena ada Komisi IX yang akan membantu melalui alokasi anggaran," tambahnya.
Benny Rhamdani juga berjanji, BP2MI akan membebaskan biaya penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) pada Agustus mendatang sebagai hadiah HUT Kemerdekaan RI.
"Pada Agustus mendatang, selain pemebentukan Satgas Mafia, saya juga akan meluncurkan PMI bebas dari biaya penempatan, karena mereka selama ini terbebani praktik rente sehingga mereka harus membayar bunga 21 hingga 27 persen," ujar Benny.
Mantan Anggota DPD RI dua periode dari dapil Sulawesi Utara tersebut menambahkan, oknum-oknum jahat yang memanfaatkan pekerja migran selama ini adalah oknum yang menamakan koperasi atau lembaga non-perbankan yang secara licik meminjam di bank.
"Bank juga terlibat dalam kejahatan itu dengan bunga enam persen, ketika dipinjamkan ke PMI bunganya membengkak 21 hingga 27 persen," katanya.
Dia menegaskan, tema besar BP2MI era kepemimpinannya adalah memerangi sindikasi PMI non-prosedural.
"Kami sudah mendeklarasikan perang melawan mafia, sindikat dan penjahat pengirim PMI ilegal ke negara-negara penempatan," katanya.
Menanggapi rencana Benny Rhamdani tersbut, Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid mengaku sangat mendukung. Politikus PKB itu juga berharap agar satgas yang dibentuk BP2MI nantinya bisa diawasi Komisi IX DPR RI.
"Dan akan lebih terang lagi, jika diawasi nanti oleh wartawan di Press Room DPR," ujar Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, dengan sedikit bercanda.
Namun demikian, Gus Jazil juga menyarakan agar Benny Rhamdani hati-hati dan tidak terjebak dalam lingkaran para mafia tersebut.
"Yang perlu diingat, mereka sudah ada dari dulu sebelum Pak Benny datang. Jadi intinya kami support, kami kasih kekuatan, tapi Pak Benny jangan sampai terjebak," ujarnya mengakhiri.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Hary B Koriun
