PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menghadiri acara Coffee Morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Senin (8/11). Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho dan Hardianto. Serta dihadiri oleh Sekretaris DPRD Riau Muflihun.
Dari Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Danrem 031/WB Brigjen TNI M Syech Ismed, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Jaja Subagja, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Harun, serta Forkopimda Riau lainnya.
Dalam kesempatan ini, Yulisman menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan dinamika yang ada di Riau. Seperti APBD 2022 yang saat ini dalam proses pembahasan, pembentukan panitia khusus (pansus) terhadap konflik lahan masyarakat dengan perusahaan yang ada di Riau. Kata dia, pansus konflik lahan tersebut merupakan sebuah jawaban terhadap kasus konflik lahan yang terjadi selama ini.
"Harapan kami, kita bisa bersama-sama untuk memberikan masukan dan solusi. Tentu Pansus ini harus ada output. Kemudian, DPRD Riau melalui Komisi III mengusulkan bagaimana supaya nanti DPR RI dapat memasukkan bagi daerah yang menghasilkan sawit untuk mendapatkan bagian," jelasnya.
Agung Nugroho menambahkan terkait RTRW dan kasus banjir yang terjadi di Provinsi Riau. Untuk persoalan RTRW, Agung menyebut sebelumnya pernah ada RTRW dan pada periode lalu sudah disahkan. Yang jadi masalah adalah sebelumnya RTRW ada pada lahan HPL, namun sekarang menjadi kawasan hutan. Sedangkan untuk persoalan banjir, ia menyarankan agar pemprov memberdayakan perusahaan untuk mengerahkan alat berat yang dimiliki untuk pembuatan kanal dan pelebaran parit.
Kata Agung, pada musim penghujan ini beberapa wilayah sangat rawan akan musibah banjir. Seperti Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Kampar. Menurut dia, pemerintah daerah harus bisa melakukam antisipasi dini dengan memperbaiki infrastuktur yang menjadi penyebab debit air tidak tertampung lagi. Apabila dengan menggunakan APBD tidak memungkinkan, maka pemprov bisa saja membuat surat edaran kepada perusahaan untuk membantu pencegahan banjir. "Terkait banjir, saran saya kita imbau setiap perusahaan agar dapat menggunakan CSR-nya dalam pembuatan kanal-kanal. Termasuk juga pelebaran parit agar air dapat teraliri dengan baik," paparnya.
Lebih lanjut Hardianto juga menambahkan terkait konflik lahan masyarakat. Di mana pimpinan DPRD Riau akan melakukan pengawasan terhadap pansus agar semua berjalan lurus, dan tidak ada oknum yang bermain.
"Pansus tentu akan bekerja seobjektif mungkin," ucapnya.
Selain DPRD, Danrem 031/WB Brigjen TNI M Syech Ismed juga sempat memaparkan wacana pembentukan Kodam baru di Sumatera. Rencananya akan dipilih satu dari dua lokasi daerah. Yaitu, di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Provinsi Riau. Saat ini penetapan lokasi tersebut, masih dalam tingkat survei dan belum ada penetapan dari Mabes TNI AD.
Dikatakan Danrem, jika pembentukan Kodam ini masih dalam tahap pengkajian yang sebelumnya seluruh tim dari Mabes TNI sudah turun ke Riau dan juga bertemu lansung sama Gubernur Riau.
"Kodam yang akan dibentuk ini, sesuai rencana namanya Kodam 17 Agustus. Saat ini masih dalam tahap pengkajian penetapan dimana akan dibangun," kata Danrem.
Untuk itu, sambungnya, agar pembentukan Kodam ini bisa dilaksanakan di Provinsi Riau, ia meminta Gubernur Riau, masyarakat, tokoh masyarakat serta Forkopinda Riau bisa mendukung perencanaam tersebut. Pasalnya, pembentukan Kodam ini akan memberikan dampak besar pada daerah. Terutama dalam meningkatkan perekonomian serta kemajuan daerah. Termasuk tingkat keamanan daerah.
"Dengan terbentuknya Kodam di Riau ini, saya sangat meyakini akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Riau. Itu bisa dilihat dari daerah-daerah yang telah memiliki Kodam sendiri," ujarnya.(adv/nda)
