JAKARTA (RIAUPOS.CO) โ Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan lima kuasa hukum untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, KPU juga sudah mengumpulkan KPU kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia.
Mereka juga menyiapkan jawaban, melengkapi alat bukti dalam menghadapi gugatan Pileg 2019 di MK. รขโฌลLima kuasa hukum sudah kami siapkan,รขโฌย kata Ketua KPU Arief Budiman di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7). รขโฌลHari ini (kemarin, red) mereka juga sedang berlatih,รขโฌย ungkap Arief.
Dia menambahkan, untuk daerah yang di dalam pileg tidak ada gugatan di MK, maka KPUD-nya sudah bisa menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih dengan tetap menunggu pemberitahuan resmi dari KPU RI. รขโฌลNanti MK memberitahu kami, terus kami akan memberitahukan kepada teman-teman di daerah. Kalau sudah selesai segera kami beritahu mereka,รขโฌย ungkapnya.
Hanya saja, ujar Arief, kalau sengketa itu berdampak pada hal yang lain, maka belum boleh ditetapkan. Dia mencontohkan, misalnya ketika ada sengketa untuk DPR, maka belum bisa ditetapkan. Sebab, pemilihan DPR itu merupakan hasil pemilu nasional, yang akan memengaruhi parliamentary threshold. รขโฌลKarena khawatir itu bisa memengaruhi angka secara nasional,รขโฌย ujarnya.
Sementara, kata dia, untuk daerah yang masih ada sengketa pemilihan DPRD tingkat provinsi, kabupaten, kota, belum bisa ditetapkan sekarang. Sebab, harus menunggu proses di dapil selesai.
Demikian juga soal DPD, kalau ada yang mengajukan sengketa di satu provinsi itu maka tidak boleh ditetapkan. รขโฌลNah untuk memastikan mana yang ada sengketa dan mana yang tidak ada sengketa tunggu pemberitahuan dari kami,รขโฌย paparnya.(boy/jpnn)
