PNOM PENH (RIAUPOS.CO) – Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, tidak berusaha menemui mantan pemimpin Myanmar yang kini berada dalam tahanan junta, Aung San Suu Kyi, selama kunjungannya ke negara itu pekan ini. Dia ditengarai akan menempuh "pendekatan berbeda" menyikapi krisis di sana.
Pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, itu mengindikasikan bahwa negara yang merupakan ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, mungkin akan mengundang pejabat junta Myanmar ke pertemuan ASEAN.
Padahal, ASEAN telah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar dalam KTT tahun lalu.
Bahkan, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sampai menelepon Hun Sen beberapa saat sebelum kepala negara terlama di dunia itu bertolak ke Myanmar, khusus untuk mengingatkannya agar tidak memberi Myanmar keringanan sebelum negara itu mengadopsi konsensus lima poin yang disusun ASEAN.
Hun Sen, yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1997 dan dalam pemilihan berikutnya dikritik atas tindakan keras terhadap lawan politiknya, kembali dari Myanmar pada Sabtu setelah kunjungan selama dua hari di Myanmar.
Kunjungannya adalah yang pertama dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan sejak tentara menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari tahun lalu, yang memicu protes selama berbulan-bulan dan tindakan keras yang mematikan.
Tentara Myanmar mengatakan pengambilalihan kekuasaan adalah tanggapan atas kecurangan pemilu dan sejalan dengan konstitusi. Media pemerintah Myanmar pada Sabtu melaporkan bahwa Min Aung Hlaing berterima kasih kepada Hun Sen karena "berpihak pada Myanmar".
Prak Sokhonn, yang menemani Hun Sen ke Myanmar, pada Sabtu membantah perjalanan itu berarti Kamboja mendukung junta Myanmar.
Sebaliknya, dia mengatakan itu adalah cara lain untuk bekerja untuk menerapkan Konsensus Lima Poin –sebuah rencana perdamaian yang telah disepakati dan diadopsi oleh para pemimpin ASEAN sejak April 2021.
Dia juga menegaskan bahwa Hun Sen tidak meminta untuk bertemu dengan Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang telah ditahan sejak kudeta militer tahun lalu. Suu Kyi menghadapi belasan tuntutan pidana.
Prak Sokhonn, yang diperkirakan akan menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, mengatakan, penolakan utusan khusus saat ini, yang masih dijabat oleh Menlu Brunei Darussalam untuk berkunjung ke Myanmar tanpa jaminan dia bisa bertemu dengan Suu Kyi, tidak produktif.
"Jika mereka membangun tembok tebal dan kita menggunakan kepala kita untuk memukulnya, itu tidak berguna. Kamboja menggunakan pendekatan berbeda untuk mencapai Konsensus Lima Poin," kata Prak Sokhonn seperti dikutip AFP.
Sumber: JPNN/AFP/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
