JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana bahwa banyak pemda meminta data honorer K2 dihapus dinilai tidak berdasar.
Menurut Ketua Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Eko Mardiono, pernyataan tersebut tidak sesuai realita di lapangan. "Ngomong apa sih ini Pak Bima? Suka sekali mengeluarkan statement yang meresahkan honorer K2," kata Eko kepada JPNN.com, Kamis (8/7).
- Advertisement -
Dia menegaskan, tidak akan mungkin Pemda meminta BKN menghapus data honorer K2 dalam database. Selama ini, Pemda memiliki ketergantungan terhadap honorer K2 karena belasan hingga puluhan tahun dipekerjakan mengerjakan tugas PNS tetapi gajinya sangat rendah. "Pemda mana yang Pak Bima maksud mau menghapus honorer K2? Sebutkan konkrit biar jelas. Jangan lempar bantu sembunyi tangan," tegasnya.
Eko yang tenaga kependidikan salah satu SMP di Surabaya ini mengungkapkan, pernyataan Bima membuat seluruh honorer K2 marah. Jika memang dihapus, mengapa diadakan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang salah satu pesertanya honorer K2.
- Advertisement -
Eko menuding pemerintah tidak serius mengatasi masalah honorer K2. Ini dilihat dari masih banyaknya honorer K2 yang tersisa.
"Bagaimana honorer K2 tidak menjadi masalah abadi kalau pemerintah tidak memberikan regulasi yang pro honorer K2. Seperti sekarang ini, seleksi PPPK 2021 tidak bisa dinikmati honorer K2 karena syaratnya berat," ujarnya.
Eko mengeklaim sudah meminta para koordinator daerah untuk mengecek ke masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD) apakah benar ada permintaan menghapus data honorer K2 di BKN.
Sebagian daerah, kata Eko, sudah melaporkan bahwa tidak ada permintaan Pemda. "Pak Bima enggak jelas. Saya serius marah ini karena Pemda enggak minta kok malah menyalahkan Pemda," tegas Eko Mardiono.
Sumber: Jpnn.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana bahwa banyak pemda meminta data honorer K2 dihapus dinilai tidak berdasar.
Menurut Ketua Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Eko Mardiono, pernyataan tersebut tidak sesuai realita di lapangan. "Ngomong apa sih ini Pak Bima? Suka sekali mengeluarkan statement yang meresahkan honorer K2," kata Eko kepada JPNN.com, Kamis (8/7).
Dia menegaskan, tidak akan mungkin Pemda meminta BKN menghapus data honorer K2 dalam database. Selama ini, Pemda memiliki ketergantungan terhadap honorer K2 karena belasan hingga puluhan tahun dipekerjakan mengerjakan tugas PNS tetapi gajinya sangat rendah. "Pemda mana yang Pak Bima maksud mau menghapus honorer K2? Sebutkan konkrit biar jelas. Jangan lempar bantu sembunyi tangan," tegasnya.
Eko yang tenaga kependidikan salah satu SMP di Surabaya ini mengungkapkan, pernyataan Bima membuat seluruh honorer K2 marah. Jika memang dihapus, mengapa diadakan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang salah satu pesertanya honorer K2.
Eko menuding pemerintah tidak serius mengatasi masalah honorer K2. Ini dilihat dari masih banyaknya honorer K2 yang tersisa.
"Bagaimana honorer K2 tidak menjadi masalah abadi kalau pemerintah tidak memberikan regulasi yang pro honorer K2. Seperti sekarang ini, seleksi PPPK 2021 tidak bisa dinikmati honorer K2 karena syaratnya berat," ujarnya.
Eko mengeklaim sudah meminta para koordinator daerah untuk mengecek ke masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD) apakah benar ada permintaan menghapus data honorer K2 di BKN.
Sebagian daerah, kata Eko, sudah melaporkan bahwa tidak ada permintaan Pemda. "Pak Bima enggak jelas. Saya serius marah ini karena Pemda enggak minta kok malah menyalahkan Pemda," tegas Eko Mardiono.
Sumber: Jpnn.com
Editor: Rinaldi
