JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Platform video conference zoom kini banyak digunakan oleh masyarakat luas lantaran pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Zoom digunakan sebagai sarana rapat virtual oleh orang-orang yang harus tetap bekerja dari rumah.

Meski diandalkan, zoom dinilai tak aman. Sebelumnya, sempat ada celah keamanan di platform zoom, yang mungkin membagikan video conference penggunanya lewat mesin pencari.

Tak hanya itu, kabar terbaru juga menyebut kalau zoom melakukan routing videonya ke server di Cina. Di sana, dilansir dari TechCrunch, Selasa (7/4), beberapa ahli telah menemukan bahwa CEO Zoom memiliki kesempatan untuk terhubung ke server dan melihat semua sesi video.

Dalam beberapa kasus, data akan dikirim ke server zoom di Cina. Bahkan jika semua pengguna dalam konferensi tersebut bukan pengguna dari Cina.

Hukum Cina saat ini sendiri menetapkan bahwa data server yang didirikan di Cina harus disimpan di sana. Ini berarti bahwa data yang dikirim oleh zoom dapat disimpan di server di Cina dan menjadi hak milik.

Terkait dengan potensi celah keamanan zoom, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomimfo) ditantang untuk membuat platform video conference sendiri. Sebab, zoom juga digunakan oleh pemerintah untuk beberapa rapat penting selama pandemi Covid-19..

Menurut anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, hal tersebut menjadi penting untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan negara saat melakukan rapat virtual.

"Ini kan dikatakan zoom tidak aman, bisa kemana-mana, bisa bocor (datanya) didengar, direkam dan sebagainya. Apakah Menkominfo tidak membuat sendiri aplikasi yang seperti (zoom-red) ini secara temporary sesuai kebutuhannya," ujar Nurul dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Johnny G Plate.

Nurul melanjutkan, aplikasi yang seharusnya bisa dibuat sendiri oleh Kemenkominfo itu nantinya bisa digunakan secara sementara dan terbatas oleh pemerintah saja.

"Cuma buat kita-kita ini sekarang harus punya seperti zoom yang bisa bapak (Menkominfo) bisa manage sendiri," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Johnny menyebut mereka sedang mempelajari dua kemungkinan terkait aplikasi video conference milik lokal.

"Kami mengetahui bahwa operator operator seluler seperti Telkomsel juga menyiapkan model yang sama untuk virtual meeting yang saat ini mereka dikembangkan sebagai alternatif untuk penggunaan di Indonesia," terang Johnny.

"Di samping ini juga kami juga mempelajari bagaimana membangun aplikasi sendiri di lingkungan Kominfo, untuk digunakan dan dikendalikan melalui sentral kontrol Kominfo atau pemerintah," pungkas Johnny.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Platform video conference zoom kini banyak digunakan oleh masyarakat luas lantaran pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Zoom digunakan sebagai sarana rapat virtual oleh orang-orang yang harus tetap bekerja dari rumah.

Meski diandalkan, zoom dinilai tak aman. Sebelumnya, sempat ada celah keamanan di platform zoom, yang mungkin membagikan video conference penggunanya lewat mesin pencari.

Tak hanya itu, kabar terbaru juga menyebut kalau zoom melakukan routing videonya ke server di Cina. Di sana, dilansir dari TechCrunch, Selasa (7/4), beberapa ahli telah menemukan bahwa CEO Zoom memiliki kesempatan untuk terhubung ke server dan melihat semua sesi video.

Dalam beberapa kasus, data akan dikirim ke server zoom di Cina. Bahkan jika semua pengguna dalam konferensi tersebut bukan pengguna dari Cina.

Hukum Cina saat ini sendiri menetapkan bahwa data server yang didirikan di Cina harus disimpan di sana. Ini berarti bahwa data yang dikirim oleh zoom dapat disimpan di server di Cina dan menjadi hak milik.

Terkait dengan potensi celah keamanan zoom, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomimfo) ditantang untuk membuat platform video conference sendiri. Sebab, zoom juga digunakan oleh pemerintah untuk beberapa rapat penting selama pandemi Covid-19..

Menurut anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, hal tersebut menjadi penting untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan negara saat melakukan rapat virtual.

"Ini kan dikatakan zoom tidak aman, bisa kemana-mana, bisa bocor (datanya) didengar, direkam dan sebagainya. Apakah Menkominfo tidak membuat sendiri aplikasi yang seperti (zoom-red) ini secara temporary sesuai kebutuhannya," ujar Nurul dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Johnny G Plate.

Nurul melanjutkan, aplikasi yang seharusnya bisa dibuat sendiri oleh Kemenkominfo itu nantinya bisa digunakan secara sementara dan terbatas oleh pemerintah saja.

"Cuma buat kita-kita ini sekarang harus punya seperti zoom yang bisa bapak (Menkominfo) bisa manage sendiri," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Johnny menyebut mereka sedang mempelajari dua kemungkinan terkait aplikasi video conference milik lokal.

"Kami mengetahui bahwa operator operator seluler seperti Telkomsel juga menyiapkan model yang sama untuk virtual meeting yang saat ini mereka dikembangkan sebagai alternatif untuk penggunaan di Indonesia," terang Johnny.

"Di samping ini juga kami juga mempelajari bagaimana membangun aplikasi sendiri di lingkungan Kominfo, untuk digunakan dan dikendalikan melalui sentral kontrol Kominfo atau pemerintah," pungkas Johnny.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Platform video conference zoom kini banyak digunakan oleh masyarakat luas lantaran pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Zoom digunakan sebagai sarana rapat virtual oleh orang-orang yang harus tetap bekerja dari rumah.

Meski diandalkan, zoom dinilai tak aman. Sebelumnya, sempat ada celah keamanan di platform zoom, yang mungkin membagikan video conference penggunanya lewat mesin pencari.

Tak hanya itu, kabar terbaru juga menyebut kalau zoom melakukan routing videonya ke server di Cina. Di sana, dilansir dari TechCrunch, Selasa (7/4), beberapa ahli telah menemukan bahwa CEO Zoom memiliki kesempatan untuk terhubung ke server dan melihat semua sesi video.

Dalam beberapa kasus, data akan dikirim ke server zoom di Cina. Bahkan jika semua pengguna dalam konferensi tersebut bukan pengguna dari Cina.

Hukum Cina saat ini sendiri menetapkan bahwa data server yang didirikan di Cina harus disimpan di sana. Ini berarti bahwa data yang dikirim oleh zoom dapat disimpan di server di Cina dan menjadi hak milik.

Terkait dengan potensi celah keamanan zoom, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomimfo) ditantang untuk membuat platform video conference sendiri. Sebab, zoom juga digunakan oleh pemerintah untuk beberapa rapat penting selama pandemi Covid-19..

Menurut anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, hal tersebut menjadi penting untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan negara saat melakukan rapat virtual.

"Ini kan dikatakan zoom tidak aman, bisa kemana-mana, bisa bocor (datanya) didengar, direkam dan sebagainya. Apakah Menkominfo tidak membuat sendiri aplikasi yang seperti (zoom-red) ini secara temporary sesuai kebutuhannya," ujar Nurul dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Johnny G Plate.

Nurul melanjutkan, aplikasi yang seharusnya bisa dibuat sendiri oleh Kemenkominfo itu nantinya bisa digunakan secara sementara dan terbatas oleh pemerintah saja.

"Cuma buat kita-kita ini sekarang harus punya seperti zoom yang bisa bapak (Menkominfo) bisa manage sendiri," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Johnny menyebut mereka sedang mempelajari dua kemungkinan terkait aplikasi video conference milik lokal.

"Kami mengetahui bahwa operator operator seluler seperti Telkomsel juga menyiapkan model yang sama untuk virtual meeting yang saat ini mereka dikembangkan sebagai alternatif untuk penggunaan di Indonesia," terang Johnny.

"Di samping ini juga kami juga mempelajari bagaimana membangun aplikasi sendiri di lingkungan Kominfo, untuk digunakan dan dikendalikan melalui sentral kontrol Kominfo atau pemerintah," pungkas Johnny.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Platform video conference zoom kini banyak digunakan oleh masyarakat luas lantaran pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Zoom digunakan sebagai sarana rapat virtual oleh orang-orang yang harus tetap bekerja dari rumah.

Meski diandalkan, zoom dinilai tak aman. Sebelumnya, sempat ada celah keamanan di platform zoom, yang mungkin membagikan video conference penggunanya lewat mesin pencari.

Tak hanya itu, kabar terbaru juga menyebut kalau zoom melakukan routing videonya ke server di Cina. Di sana, dilansir dari TechCrunch, Selasa (7/4), beberapa ahli telah menemukan bahwa CEO Zoom memiliki kesempatan untuk terhubung ke server dan melihat semua sesi video.

Dalam beberapa kasus, data akan dikirim ke server zoom di Cina. Bahkan jika semua pengguna dalam konferensi tersebut bukan pengguna dari Cina.

Hukum Cina saat ini sendiri menetapkan bahwa data server yang didirikan di Cina harus disimpan di sana. Ini berarti bahwa data yang dikirim oleh zoom dapat disimpan di server di Cina dan menjadi hak milik.

Terkait dengan potensi celah keamanan zoom, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomimfo) ditantang untuk membuat platform video conference sendiri. Sebab, zoom juga digunakan oleh pemerintah untuk beberapa rapat penting selama pandemi Covid-19..

Menurut anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, hal tersebut menjadi penting untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan negara saat melakukan rapat virtual.

"Ini kan dikatakan zoom tidak aman, bisa kemana-mana, bisa bocor (datanya) didengar, direkam dan sebagainya. Apakah Menkominfo tidak membuat sendiri aplikasi yang seperti (zoom-red) ini secara temporary sesuai kebutuhannya," ujar Nurul dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Johnny G Plate.

Nurul melanjutkan, aplikasi yang seharusnya bisa dibuat sendiri oleh Kemenkominfo itu nantinya bisa digunakan secara sementara dan terbatas oleh pemerintah saja.

"Cuma buat kita-kita ini sekarang harus punya seperti zoom yang bisa bapak (Menkominfo) bisa manage sendiri," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Johnny menyebut mereka sedang mempelajari dua kemungkinan terkait aplikasi video conference milik lokal.

"Kami mengetahui bahwa operator operator seluler seperti Telkomsel juga menyiapkan model yang sama untuk virtual meeting yang saat ini mereka dikembangkan sebagai alternatif untuk penggunaan di Indonesia," terang Johnny.

"Di samping ini juga kami juga mempelajari bagaimana membangun aplikasi sendiri di lingkungan Kominfo, untuk digunakan dan dikendalikan melalui sentral kontrol Kominfo atau pemerintah," pungkas Johnny.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi