JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/1) malam baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang meringkus Bupati Sidoarjo, Jawa Timur Saiful Ilah. Operasi senyap ini merupakan kali pertama setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Pegiat antikorupsi, Erwin Natosmal Oemar menyampaikan, operasi kedap yang dilakukan KPK, harus dilihat lebih dalam apakah kasus tersebut sudah jauh-jauh hari menjadi target sebelum Firli Bahuri resmi menjadi Ketua KPK. Karena, Firli beberapa kali kerap menyampaikan, era kepemimpinannya tidak akan mengedepankan kinerja penindakan, khususnya OTT.
“Menurut saya, kasus ini perlu dilihat lebih dalam, apakah ini kasus baru atau kasus lama yang sudah diintai lama oleh KPK? Saya melihat bahwa ini bukan kasus baru, namun kasus lama yang kebetulan tertangkap oleh penyidik sekarang,” kata Erwin kepada JawaPos.com, Rabu (8/1).
Erwin memandang, OTT yang menjaring politukus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu belum tentu buah hasil kinerja komando Firli. Namun, Erwin mengapresiasi KPK tetap konsisten menjalankan tugasnya melakukan upaya pemberantasan korupsi.
“Belum bisa dibilang sebagai bagian dari kinerja pimpinan sekarang dan belum tentu juga OTT ini menggunakan penyadapan,” cetus Erwin.
Erwin pun menilai, kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan KPK periode 2019-2023 sangat rendang. Oleh karenanya, Erwin menginginkan agar lima pimpinan KPK jilid V dapat membuktikan kinerjanya, khususnya independensi melakukan upaya pemberantasan korupsi.
“Mereka perlu memastikan bahwa mereka ini benar-benar sedang bekerja buat publik dan bukan sebagai boneka pihak-pihak lain di luar KPK,” tegas Erwin.
Senada juga disampaikan oleh Direktur Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari. Menurutnya, Firli harus membuktikan kinerjanya tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua KPK.
