JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim diminta rajin memantau pelaksanaan kebijakannya di daerah. Khususnya terkait bantuan kuota internet yang menyedot anggaran sangat besar.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menanggapi banyak sekolah yang dijumpai Nadiem ketika berkunjung ke daerah ternyata belum terima bantuan kuota internet. Itu terjadi saat diskusi dengan para guru PAUD di TK Al Khairaat, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (5/11).
Mendikbud merasa kaget dan prihatin masih banyak sekolah yang belum menerima bantuan kuota internet yang dialokasikan mulai September. Padahal bantuan itu harus sudah tersalurkan semua pada Desember 2020.
"Betapapun baiknya kebijakan, jika tidak terimplementasikan dengan baik di lapangan, tidak akan mampu memperbaiki keadaan seperti yang diinginkan," terang Zainuddin Sabtu (7/11).
Menurut politisi PAN tersebut, anggaran sebesar Rp7,2 triliun yang telah disetujui Komisi X dimaksudkan untuk memberi bantuan kuota internet bagi murid PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, guru, mahasiswa, dan dosen. Dengan bantuan ini diharapkan guru dan dosen, siswa serta mahasiswa dapat mengikuti PJJ dengan baik.
Selama ini, pelaksanaan PJJ dinilai masih banyak dikeluhkan, bahkan ada siswa dan orang tua yang frustrasi, lalu melakukan tindakan yang berakibat fatal sebagai jalan keluar. Seorang ibu di Lebak, Banten, tega melakukan kekerasan terhadap anaknya berusia 8 tahun hingga meninggal akibat sang anak kesulitan mengikuti PJJ. "Seorang siswa SMA di Gowa bunuh diri karena stres," terang Zainuddin.
Tidak hanya itu, ada juga kabar duka dari Tarakan, Kalimantan Utara. Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) diduga bunuh diri. Peristiwa fatal ini diduga karena tugas PJJ yang harus dikerjakan melebihi beban sehingga mentalnya drop.
Diharapkan bantuan kuota internet dari Mendikbud dapat disalurkan dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran. "Sehingga bisa mengurangi risiko frustrasi pada siswa maupun orang tua dalam penyelenggaraan PJJ," ungkap Zainuddin.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengatakan, Mendikbud telah banyak mengeluarkan kebijakan dalam upaya menjamin layanan pendidikan tetap merata dan bermutu, meski dalam masa pandemi. Seperti penyediaan kurikulum darurat, upskilling dan reskilling guru dalam melaksanakan PJJ, di samping juga rencana melakukan digitalisasi sekolah.
Jangan sampai kebijakan Mendikbud yang sudah bagus tersebut tidak diikuti eksekusi yang bagus di lapangan. Menurutnya, kebijakannya yang bagus di pusat, tetapi jika di lapangan tidak terlaksana dengan baik maka program yang baik dan didukung anggaran yang besar pun bisa gagal memperbaiki layanan pendidikan.
Oleh karena itu, Mendikbud harus pantau ke bawah dan jamin policy-nya yang bagus diikuti eksekusi yang baik di lapangan. "Rumusnya hasil yang baik, good result, akan diraih dari good policy yang diikuti dengan good execution," tegasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
