JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Anggota juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mendoakan pintu hati pemerintah khususnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terketuk, sehingga mau menggelar dialog terbuka dengan FPI. Ini terkait keinginan FPI yang mau berdialog dengan pemerintah membahas Pancasila.
“Mari doakan saja, semoga terbuka hatinya dan dapat hidayah,” kata Slamet kepada jpnn.com, Rabu (7/8).
Dialog ingin digelar FPI karena pemerintah belum menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi massa.
Di sisi lain, pemerintah menimbang-nimbang memberikan SKT karena muncul konsep Khilafah Nubuwwah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI.
Keinginan dialog dari FPI tersebut telah direspons pemerintah melalui Moeldoko. Eks Panglima TNI itu menegaskan pemerintah menutup rapat pintu dialog dengan FPI.
Slamet pun heran dengan sikap pemerintah melalui Moeldoko, yang menolak dialog. Menurut dia, di era demokrasi jalur dialog ialah suatu hal yang diharuskan.
- Advertisement -
“Hari gini, di zaman keterbukaan, kok tutup pintu dialog, mau kembali ke orde otoriter? Makanya dialog, dong,” ungkap Slamet.
Menurut dia, dialog akan membuka pandangan pemerintah terhadap konsep Khilafah Nubuwwah. FPI akan menjelaskan konsep tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara.
“Biar paham itu, bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Jangan baca judulnya saja, tetapi baca isi bukunya baru ambil kesimpulan, itu namanya cerdas,” pungkas dia. (mg10)
- Advertisement -
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Anggota juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mendoakan pintu hati pemerintah khususnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terketuk, sehingga mau menggelar dialog terbuka dengan FPI. Ini terkait keinginan FPI yang mau berdialog dengan pemerintah membahas Pancasila.
“Mari doakan saja, semoga terbuka hatinya dan dapat hidayah,” kata Slamet kepada jpnn.com, Rabu (7/8).
Dialog ingin digelar FPI karena pemerintah belum menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi massa.
Di sisi lain, pemerintah menimbang-nimbang memberikan SKT karena muncul konsep Khilafah Nubuwwah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI.
Keinginan dialog dari FPI tersebut telah direspons pemerintah melalui Moeldoko. Eks Panglima TNI itu menegaskan pemerintah menutup rapat pintu dialog dengan FPI.
Slamet pun heran dengan sikap pemerintah melalui Moeldoko, yang menolak dialog. Menurut dia, di era demokrasi jalur dialog ialah suatu hal yang diharuskan.
“Hari gini, di zaman keterbukaan, kok tutup pintu dialog, mau kembali ke orde otoriter? Makanya dialog, dong,” ungkap Slamet.
Menurut dia, dialog akan membuka pandangan pemerintah terhadap konsep Khilafah Nubuwwah. FPI akan menjelaskan konsep tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara.
“Biar paham itu, bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Jangan baca judulnya saja, tetapi baca isi bukunya baru ambil kesimpulan, itu namanya cerdas,” pungkas dia. (mg10)
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina
