PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Peningkatan jumlah hot spot atau titik api di berbagai wilayah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden meminta dilaksanakan pemadaman demi menghindari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih luas.

Jokowi menambahkan, kepala daerah bersama aparat kepolisian dan TNI harus berkolaborasi dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan. "Api sekecil apapun segera padamkan," ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).

Dia menuturkan, aturan main bagi pejabat yang tidak menjalankan tugas masih sama dengan tahun 2015 lalu. Yakni, pencopotan jabatan. “Saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku,” imbuhnya.

Presiden menuturkan, jika lalai diantisipasi, peristiwa itu membawa dampak kerugian yang tidak sedikit. Sebagai contoh, kebakaran hutan di 2015 lalu membakar 2,6 juta hektare dan menimbulkan kerugian Rp221 triliun. Jokowi menuturkan, dibandingkan tahun 2015, jumlah titik api tahun ini lebih rendah 81 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi sedikit kenaikan.

"Ini yang tidak boleh, harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit, tetapi harus tekan turun," imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hot spot yang tercatat selama Januari-Juli 2019 mencapai 2.070 titik. Jumlah itu meningkat. Pada periode yang sama di 2015, ada sekitar 6.590. Tahun 2018, juga pada periode yang sama, ada 1.338 hot spot. Jokowi menuturkan, dalam menghadapi bencana kebakaran hutan, upaya yang ditempuh tidak hanya penanggulangan. Namun yang lebih penting adalah pencegahan. Pasalnya, upaya penanganan relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan pencegahan.

"Kalau sudah gede, apalagi di hutan gambut, sangat sulit sekali padamnya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Dengan adanya infrastruktur organisasi hingga level Babinsa dan Bhabinkamtibmas, aparat semestinya mudah mendeteksi titik api. Yang terpenting, patroli harus selalu ditingkatkan. Jokowi menceritakan, dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan Singapura. Dia berharap, tidak ada lagi kasus kebakaran hutan yang berdampak pada “ekspor” asap ke negara tetangga. “Hati-hati, malu kita kalau nggak bisa menyelesaikan ini,” jelasnya.(far/syn/tau/ttg/jpg)

>>>Berita selengkapnya baca Riau Pos edisi hari ini.

Laporan : Tim Riau Pos
Editor : Rinaldi

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Peningkatan jumlah hot spot atau titik api di berbagai wilayah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden meminta dilaksanakan pemadaman demi menghindari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih luas.

Jokowi menambahkan, kepala daerah bersama aparat kepolisian dan TNI harus berkolaborasi dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan. "Api sekecil apapun segera padamkan," ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).

Dia menuturkan, aturan main bagi pejabat yang tidak menjalankan tugas masih sama dengan tahun 2015 lalu. Yakni, pencopotan jabatan. “Saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku,” imbuhnya.

Presiden menuturkan, jika lalai diantisipasi, peristiwa itu membawa dampak kerugian yang tidak sedikit. Sebagai contoh, kebakaran hutan di 2015 lalu membakar 2,6 juta hektare dan menimbulkan kerugian Rp221 triliun. Jokowi menuturkan, dibandingkan tahun 2015, jumlah titik api tahun ini lebih rendah 81 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi sedikit kenaikan.

"Ini yang tidak boleh, harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit, tetapi harus tekan turun," imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hot spot yang tercatat selama Januari-Juli 2019 mencapai 2.070 titik. Jumlah itu meningkat. Pada periode yang sama di 2015, ada sekitar 6.590. Tahun 2018, juga pada periode yang sama, ada 1.338 hot spot. Jokowi menuturkan, dalam menghadapi bencana kebakaran hutan, upaya yang ditempuh tidak hanya penanggulangan. Namun yang lebih penting adalah pencegahan. Pasalnya, upaya penanganan relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan pencegahan.

"Kalau sudah gede, apalagi di hutan gambut, sangat sulit sekali padamnya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Dengan adanya infrastruktur organisasi hingga level Babinsa dan Bhabinkamtibmas, aparat semestinya mudah mendeteksi titik api. Yang terpenting, patroli harus selalu ditingkatkan. Jokowi menceritakan, dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan Singapura. Dia berharap, tidak ada lagi kasus kebakaran hutan yang berdampak pada “ekspor” asap ke negara tetangga. “Hati-hati, malu kita kalau nggak bisa menyelesaikan ini,” jelasnya.(far/syn/tau/ttg/jpg)

>>>Berita selengkapnya baca Riau Pos edisi hari ini.

Laporan : Tim Riau Pos
Editor : Rinaldi

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Peningkatan jumlah hot spot atau titik api di berbagai wilayah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden meminta dilaksanakan pemadaman demi menghindari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih luas.

Jokowi menambahkan, kepala daerah bersama aparat kepolisian dan TNI harus berkolaborasi dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan. "Api sekecil apapun segera padamkan," ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).

Dia menuturkan, aturan main bagi pejabat yang tidak menjalankan tugas masih sama dengan tahun 2015 lalu. Yakni, pencopotan jabatan. “Saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku,” imbuhnya.

Presiden menuturkan, jika lalai diantisipasi, peristiwa itu membawa dampak kerugian yang tidak sedikit. Sebagai contoh, kebakaran hutan di 2015 lalu membakar 2,6 juta hektare dan menimbulkan kerugian Rp221 triliun. Jokowi menuturkan, dibandingkan tahun 2015, jumlah titik api tahun ini lebih rendah 81 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi sedikit kenaikan.

"Ini yang tidak boleh, harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit, tetapi harus tekan turun," imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hot spot yang tercatat selama Januari-Juli 2019 mencapai 2.070 titik. Jumlah itu meningkat. Pada periode yang sama di 2015, ada sekitar 6.590. Tahun 2018, juga pada periode yang sama, ada 1.338 hot spot. Jokowi menuturkan, dalam menghadapi bencana kebakaran hutan, upaya yang ditempuh tidak hanya penanggulangan. Namun yang lebih penting adalah pencegahan. Pasalnya, upaya penanganan relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan pencegahan.

"Kalau sudah gede, apalagi di hutan gambut, sangat sulit sekali padamnya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Dengan adanya infrastruktur organisasi hingga level Babinsa dan Bhabinkamtibmas, aparat semestinya mudah mendeteksi titik api. Yang terpenting, patroli harus selalu ditingkatkan. Jokowi menceritakan, dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan Singapura. Dia berharap, tidak ada lagi kasus kebakaran hutan yang berdampak pada “ekspor” asap ke negara tetangga. “Hati-hati, malu kita kalau nggak bisa menyelesaikan ini,” jelasnya.(far/syn/tau/ttg/jpg)

>>>Berita selengkapnya baca Riau Pos edisi hari ini.

Laporan : Tim Riau Pos
Editor : Rinaldi

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Peningkatan jumlah hot spot atau titik api di berbagai wilayah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden meminta dilaksanakan pemadaman demi menghindari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih luas.

Jokowi menambahkan, kepala daerah bersama aparat kepolisian dan TNI harus berkolaborasi dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan. "Api sekecil apapun segera padamkan," ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).

Dia menuturkan, aturan main bagi pejabat yang tidak menjalankan tugas masih sama dengan tahun 2015 lalu. Yakni, pencopotan jabatan. “Saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku,” imbuhnya.

Presiden menuturkan, jika lalai diantisipasi, peristiwa itu membawa dampak kerugian yang tidak sedikit. Sebagai contoh, kebakaran hutan di 2015 lalu membakar 2,6 juta hektare dan menimbulkan kerugian Rp221 triliun. Jokowi menuturkan, dibandingkan tahun 2015, jumlah titik api tahun ini lebih rendah 81 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi sedikit kenaikan.

"Ini yang tidak boleh, harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit, tetapi harus tekan turun," imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hot spot yang tercatat selama Januari-Juli 2019 mencapai 2.070 titik. Jumlah itu meningkat. Pada periode yang sama di 2015, ada sekitar 6.590. Tahun 2018, juga pada periode yang sama, ada 1.338 hot spot. Jokowi menuturkan, dalam menghadapi bencana kebakaran hutan, upaya yang ditempuh tidak hanya penanggulangan. Namun yang lebih penting adalah pencegahan. Pasalnya, upaya penanganan relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan pencegahan.

"Kalau sudah gede, apalagi di hutan gambut, sangat sulit sekali padamnya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Dengan adanya infrastruktur organisasi hingga level Babinsa dan Bhabinkamtibmas, aparat semestinya mudah mendeteksi titik api. Yang terpenting, patroli harus selalu ditingkatkan. Jokowi menceritakan, dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan Singapura. Dia berharap, tidak ada lagi kasus kebakaran hutan yang berdampak pada “ekspor” asap ke negara tetangga. “Hati-hati, malu kita kalau nggak bisa menyelesaikan ini,” jelasnya.(far/syn/tau/ttg/jpg)

>>>Berita selengkapnya baca Riau Pos edisi hari ini.

Laporan : Tim Riau Pos
Editor : Rinaldi