JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Berbagai instrumen yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 akan dimaksimalkan. Salah satunya adalah belanja modal di pemerintahan. Presiden Joko Widodo meminta kementerian/lembaga untuk mempercepat realisasinya.
"Kepada seluruh kementerian/lembaga agar belanja di bulan-bulan awal ini dipercepat terutama berkaitan dengan anggaran-anggaran modal, belanja-belanja modal," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin (6/1).
Jokowi menuturkan, jika direalisasikan awal tahun, anggaran belanja modal diharapkan dapat merangsang kegiatan ekonomi di masyarakat. Sehingga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi 2020 yang ditargetkan mencapai 5,2 persen. "Sekali lagi agar belanjanya dipercepat ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Untuk itu, dia menginstruksikan menteri dan kepala lembaga untuk memastikan para pejabat kuasa pengguna anggaran di bawahnya bisa cepat bergerak. "Diingatkan ke semua eselon I, II, III dan IV hal hal berkaitan dengan mungkin jobdesk dan lain-lain agar segera diselesaikan," tuturnya.
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menuturkan, instruksi tersebut disampaikan Jokowi karena serapan belanja modal pada tahun lalu, lebih rendah dibandingkan 2018. "Tahun ini meskipun disebutkan akan digenjot tapi anggaran pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari anggaran belanja modal tidak terlalu tinggi. Fokus pemerintah tahun ini lebih kepada SDM," katanya saat dihubungi, kemarin.
Piter melanjutkan, belanja modal khususnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur memang diharapkan akan dapat menarik terjadinya investasi baik Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nantinya akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi.
Namun, dia menekankan, sejauh ini efektivitas pembangunan infratsruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini belum terbukti. “Karena masih banyak faktor lain yang juga mempengaruhi keputusan investasi. Yaitu kondisi likuiditas yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal dan kemudahan berusaha seperti perizinan dan lainnya,”tegasnya.
Senada, Peneliti INDEF Bhima Yudhistira menuturkan realisasi belanja modal pada 2019 lalu, memang cukup mengkhawatirkan. Dia mengungkapkan, sampai Oktober saja, serapannya baru di kisaran 53 persen dari target. "Jelas ada permasalahan terkait realisasi belanja modal yang macet," katanya, kemarin.
Menurut Bhima, ada dua permasalahan terkait seretnya serapan belanja modal di 2019. Yang pertama, adanya keterlambatan perencanaan proyek yang hampir setiap tahun terjadi. Keterlambatan perencanaan proyek khususnya infrastruktur tersebut berdampak pada mundurnya proses lelang hingga waktu pencairan anggaran.
Sehingga seringkali anggarannya tidak terpakai di tahun berjalan. Permasalahan berikutnya, Pemda kemungkinan mengalami kesulitan dalam melakukan belanja modal terkait penerimaan pajak dan daerah yang mengalami perlambatan di tahun lalu. "Jadi strateginya adalah menunda belanja modal," ujar Bhima.
Sebagai informasi, berdasarkan data realisasi APBN per 30 November 2019, jumlah serapan belanja modal mencapai Rp119,5 triliun. Hingga menjelang akhir tahun, jumlah realisasi belanja modal tersebut baru sebanyak 63,11 persen dari target yang sebesar Rp189,34 triliun. Realisasi tersebut juga menurun 6,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.(ken/far/jpg)
