JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memerintahkan seluruh potensi produksi oksigen di mobilisasi untuk keperluan medis pasien Covid-19. Selain kebutuhan oksigen, jumlah tempat tidur (TT) perawatan dan isolasi juga terus ditambah.
Selain itu, untuk mengatasi kekurangan kapasitas rumah sakit, pemerintah akan membangun rumah sakit darurat di setiap provinsi. Perintah tersebut diberikan pada rapat koordinasi yang dipimpinnya pada Sabtu (3/7).
"Saya minta 100 persen produksi oksigen untuk kepentingan medis terlebih dahulu, artinya seluruh alokasi industri harus dialihkan ke medis," kata Luhut sebagaimana keterangan resmi Kemenko Marves, kemarin (5/7).
Dalam waktu dekat pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan akan membuat database produsen dan distributor untuk ketersediaan oksigen, baik dengan memproduksi dari dalam negeri maupun melakukan impor.
"Saya kira kita bisa kerahkan oksigen produksi dalam negeri dan oksigen konsentrator untuk pasien isolasi. Oksigen konsentrator ini bisa kita impor melalui Kemenperin kalau sudah di approve Kemenkes," terang Luhut.
Ia juga berharap agar oksigen dan konsentrator bisa tersedia di hari Selasa atau Rabu minggu ini. Untuk itu, Ia menugaskan Kemenperin untuk segera memastikan kapasitas dan sumber untuk oksigen impor sekaligus memastikan kedatangan oksigen tersebut.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa kapasitas oksigen fasa cair akan dioptimalkan 100 persen untuk kebutuhan medis. Selain memobilisasi oksigen produksi dalam negeri, pemerintah juga membuka opsi untuk melakukan impor.
"Sementara terkait impor, sedang dilakukan konsolidasi dengan produsen untuk bisa memastikan kapasitas dan sumber oksigen," jelasnya. Ia menambahkan, bahwa keamanan dan kebersihan oksigen bisa terjamin dan diperiksa dengan menggunakan teknologi analisis hazard operability.
Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan bahwa terjadi kenaikan permintaan oksigen menjadi 5 (lima) kali lipat. Untuk itu, Menko Luhut dalam rapat ini langsung berkoordinasi dengan Kemenperin agar pencatatan kebutuhan oksigen dirapikan di setiap kota.
"Sekarang kita perlu data yang detail. Kita bikin konversi oksigen industri semua full ke oksigen farmasi. Kekurangan kita ini bisa nanti terpenuhi, jika oksigen industri itu semua kita fokus ke oksigen farmasi," tegasnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah memaksimalkan kapasitas produksi oksigen nasional untuk memenuhi keperluan medis. "Kami telah mendapatkan komitmen dari Kementerian Perindustrian agar konversi oksigen industri ke medis diberikan sampai 90 persen," kata Budi.
Dia menjabarkan di Indonesia kapasitas produksi oksigen pertahunnya mencapai 866.000 ton/tahun. 75 persen digunakan untuk industri dan sisanya yang dipakai medis. Melalui konversi ini, maka jumlah oksigen yang bisa didapatkan untuk memenuhi kebutuhan nasional mencapai 575.000 ton.
"Untuk saat ini, kapasitas oksigen yang ada akan dimaksimalkan di tujuh provinsi di Jawa-Bali," ucapnya. Ini karena meningkatnya kasus dan pasokan oksigen di RS semakin berkurang.
Di sisi lain Luhut juga memastikan agar proses vaksinasi berjalan dengan baik untuk dapat mencapai target vaksinasi satu juga orang per hari di bulan Juli dan dua juga di bulan Agustus.
"Saya minta Kemenkes, Pemprov, TNI, dan Polri menentukan titik-titik sentra vaksinasi yang akan terus beroperasi sampai 31 Desember 2021 disertai kapasitas vaksinasi harian dan jumlah tenaga vaksinator tersedia," tuturnya.
Ia juga meminta Kemenkes untuk dapat mengerahkan mahasiswa kedokteran tingkat akhir untuk meningkatkan jumlah tenaga vaksinator yang ada. "Saat ini masih banyak titik-titik yang beroperasi hanya 2-3 minggu saja, hal ini menyebabkan capaian vaksinasi harian mengalami fluktuasi," lanjut Luhut.
Untuk itu, Menko Luhut kembali menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi harus bisa berjalan lancar tanpa ada batasan. "Mengenai vaksinasi saya pikir semua KTP berlaku dimana-mana, jangan sampai orang mau vaksin itu gak boleh karena KTP," tuturnya.
Bupati/Wali Kota Diminta Cek Ketersediaan Obat-obatan
Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Riau, para bupati/wali kota diminta untuk mengecek ketersediaan atau stok obat dan oksigen. Terutana untuk pasien Covid-19.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, pengecekan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ketersediaan obat dan oksigen di Riau benar-benar aman. Sehingga kejadian seperti di Jawa yakni kehabisan oksigen tidak terjadi di Bumi Lancang Kuning.
‘’Kami sudah minta rekan-rekan bupati/wali kota untuk mengecek ketersediaan obat dan oksigen. Artinya jangan sampai persoalan di Jawa beralih ke Riau," kata Gubri saat memimpin rapat koordinasi bersama bupati/wali kota di Riau secara virtual, Senin (5/7).
Apalagi saat ini, lanjut Gubri, pihaknya sudah mendapat informasi ada dua daerah. Yakni Kabupaten Kampar dan Kota Dumai yang memesan obat dengan distributor melalui e-Katalog sampai saat ini belum ada jawaban. Padahal menurut Gubri, selama ini di Riau tidak ada masalah terkait pembelian obat yang dipesan melalui e-Katalog.
"Selama ini di Riau tidak ada problem terkait pembelian obat ini. Kok sekarang lama sekali respons distributor. Karena pembelian obat ini melalui e-Katalog biasanya langsung dikirim," ujarnya.
Karena itu, Gubri meminta Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Riau untuk menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan.
"Saya sudah pesan ke kepala Diskes. Karena kita tahu obat-obatan ini semua dari Jawa. Makanya kita lapor ke pemerintah pusat, sehingga yang di pusat bisa memberi solusi. Dengan begitu yang selama ini Riau tidak ada masalah pembelian obat bisa mendapat solusi," sebutnya.
Awasi Langsung Distribusi Obat
Polda Riau beserta jajaran memastikan bakal mengawasi langsung distribusi serta penjualan obat di wilayah hukumnya. Hal itu sesuai dengan amanat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, agar tidak ada pihak yang menjual obat di atas harga eceran tertinggi (HET). Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto kepada Riau Pos, Senin (5/7).
Dikatakan dia, pemantauan dilakukan agar tidak terjadi kenaikan harga obat. Khususnya obat antibiotik yang paling banyak dicari pada masa pandemi saat ini. Termasuk pengawasan langsung alur pengiriman obat mulai dari saat produksi di pabrik.
"Intinya Polri turut hadir memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam memenuhi keperluan akan obat-obatan. Supaya tidak ada permainan oknum yang memanfaatkan situasi seperti saat ini," ujar Sunarto.
Ia menambahkan, selain distribusi, pihaknya juga mengawasi indikasi oknum apabila terdapat dugaan penimbunan obat yang dibutuhkan masyarakat. Terlebih pada saat ini PPKM darurat telah diberlakukan pemerintah di beberapa wilayah. Polisi, ditegaskan dia, bakal mengambil langkah hukum tegas bila terdapat indikasi permainan seperti yang disampaikan di atas.
"Pasti. Pasti akan kami tindak tegas. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan, bila ada menemukan adanya indikasi permainan penjualan obat, penimbunan l, dan segala macamnya yang menimbulkan kenaikan harga obat diatas HET, silakan laporkan," ajak Sunarto.
Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menerbitkan Surat Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 yang terdiri dari lima poin. Salah satunya yakni soal pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19. (tau/dee/wan/lyn/jpg/sol/nda)
