- Advertisement -
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram (TR) terkait upaya penegakkan hukum di tengah pandemi Covid-19. Salah satu pelanggaran pidana yang disorot yaitu penyebar hoax dan penghina Presiden atau pejabat pemerintah.
Aturan ini tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 yang ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Aturan ini dibuat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pandemi.
- Advertisement -
“Laksanakan penegakan hukum secara tegas,” tulis Listyo dalam Surat Telegram tersebut.
Adapun pengenaan pasal pada penyebar hoax yakni Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dikenakan Pasal 207 KUHP.
Adapula untuk kasus penipuan penjualan alat kesehatan lewat online terancam Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pada poin terakhir, Listyo pun memerintahkan agar penindakan hukum yang dilakukan diekspos ke publik guna memberi efek deteren kepada oknum-oknum lainnya.
- Advertisement -
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram (TR) terkait upaya penegakkan hukum di tengah pandemi Covid-19. Salah satu pelanggaran pidana yang disorot yaitu penyebar hoax dan penghina Presiden atau pejabat pemerintah.
Aturan ini tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 yang ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Aturan ini dibuat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pandemi.
- Advertisement -
“Laksanakan penegakan hukum secara tegas,” tulis Listyo dalam Surat Telegram tersebut.
Adapun pengenaan pasal pada penyebar hoax yakni Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dikenakan Pasal 207 KUHP.
- Advertisement -
Adapula untuk kasus penipuan penjualan alat kesehatan lewat online terancam Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pada poin terakhir, Listyo pun memerintahkan agar penindakan hukum yang dilakukan diekspos ke publik guna memberi efek deteren kepada oknum-oknum lainnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
