JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait klaim Cina terhadap perairan Natuna. Jokowi menegaskan kawasan Natuna merupakan bagian sah Republik Indonesia.
Jokowi mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan upaya tawar-menawar soal kedaulatan Indonesia di kawasan tersebut.
“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1).
Jokowi menambahkan, pernyataan yang sudah disampaikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada pihak Cina sudah sesuai. “Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” imbuhnya.
- Advertisement -
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi sudah melayangkan protes kepada pemerintah Cina. Hal itu menyusul pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk kegiatan ilegal fishing dan pelanggaran kedaulatan oleh coast guard di perairan Natuna.
Retno menjelaskan, posisi ZEE Indonesia telah disepakati internasional dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. “Cina salah satu party (pihak, red) yang terlibat dalam UNCLOS 1982. Sehingga sudah kewajiban bagi Cina untuk menghormati implementasi tersebut,” jelas Retno.
- Advertisement -
Retno menyampaikan, pemerintah tidak akan menerima argumentasi soal nine-dash line yang diyakini secara historis oleh Cina bahwa ZEE Indonesia itu masuk wilayahnya.
“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine-dash line karena merupakan klaim sepihak Tiongkok yang tidak punya alasan hukum yang diakui internasional,” lanjutnya.
Editor: Jawapos.com
Reporter: Deslina
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait klaim Cina terhadap perairan Natuna. Jokowi menegaskan kawasan Natuna merupakan bagian sah Republik Indonesia.
Jokowi mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan upaya tawar-menawar soal kedaulatan Indonesia di kawasan tersebut.
“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1).
Jokowi menambahkan, pernyataan yang sudah disampaikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada pihak Cina sudah sesuai. “Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi sudah melayangkan protes kepada pemerintah Cina. Hal itu menyusul pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk kegiatan ilegal fishing dan pelanggaran kedaulatan oleh coast guard di perairan Natuna.
Retno menjelaskan, posisi ZEE Indonesia telah disepakati internasional dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. “Cina salah satu party (pihak, red) yang terlibat dalam UNCLOS 1982. Sehingga sudah kewajiban bagi Cina untuk menghormati implementasi tersebut,” jelas Retno.
Retno menyampaikan, pemerintah tidak akan menerima argumentasi soal nine-dash line yang diyakini secara historis oleh Cina bahwa ZEE Indonesia itu masuk wilayahnya.
“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine-dash line karena merupakan klaim sepihak Tiongkok yang tidak punya alasan hukum yang diakui internasional,” lanjutnya.
Editor: Jawapos.com
Reporter: Deslina
