JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Evakuasi WNI dari Wuhan, Cina ke Natuna, Kepulauan Riau sempat mendapat respons negatif. Masyarakat di salah satu pulau terluar Indonesia itu protes. Ada yang demontrasi, mengungsi, bahkan eksodus. Guna menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat di Natuna, Selasa (4/2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memanggil sejumlah pejabat terkait.
Mulai Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, sampai Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti hadir dalam pertemuan di kantor Kemenko Polhukam. Usai pertemuan tersebut, Mahfud mengakui ada keterlambatan informasi yang menyebabkan kesalahpahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
Keterlambatan informasi tersebut, kata Mahfud, patut dimaklumi. Sebabnya, perkembangan rencana evakuasi WNI dari Wuhan cepat berubah. "Sehingga pemerintah begitu mendapat green light memulangkan saudara-saudara kita, WNI dari Wuhan itu, langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna," terang dia. Natuna menjadi pilihan pemerintah karena memenuhi sejumlah syarat untuk jadi lokasi observasi.
Di antaranya adalah pangkalan militer yang dinilai cocok untuk menampung ratusan WNI sekaligus. Sayangnya, keputusan itu tidak dibarengi komunikasi dengan masyarakat. Alhasil, banyak yang khawatir dan ketakutan. Untuk itu, Mahfud menyebut, dalam pertemuan kemarin turut diundang sejumlah tokoh masyarakat dari Natuna. "Kami sudah bertemu, menampung aspirasi teman-teman dari Natuna," imbuhnya.
Pria yang pernah bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan) itu pun berharap, pertemuan kemarin cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun masyarakat. "Pendidikan, sekolah-sekolah supaya diselenggarakan seperti biasa. Tidak ada hari libur karena memang tidak apa-apa," pintanya. Dia memastikan, seluruh WNI dari Wuhan dalam keadaan sehat. Namun demikian, tetap perlu diobservasi sesuai prosedur.
Mahfud juga menjamin, evakuasi WNI dari Wuhan sudah dilaksanakan berdasar standar. "Itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," tegasnya. Jaminan, lanjut dia, juga diberikan oleh Terawan sebagai Menkes. "Bapak menteri kesehatan mengatakan, menjaminkan badannya," tambah dia. Karena itu, menkes berkantor di Natuna.
Apabila tidak ada halangan atau agenda lainnya, Kamis (6/2) Mahfud berencana bertolak langsung ke Natuna. "Untuk menghadiri istighosah, doa bersama, cara orang Indonesia untuk memohon kepada Tuhan bagi kebaikan bersama," bebernya. Dia juga mengajak pejabat-pejabat terkait lainnya untuk ikut dalam doa bersama tersebut. "In sya Allah saya akan mengkomunikasikan dengan presiden," lanjut dia.
Dalam kesempatan yang sama, Terawan mengungkapkan, dirinya sudah memastikan sendiri bahwa WNI yang dipulangkan dari Wuhan sehat. "Saya yakin ndak apa-apa. Nih saya dekat dengan kalian semua, nggak apa toh. Saya habis kontak," solorohnya kepada awak media. Dia menyebutkan, keterlambatan informasi yang membuat masyarakat salah paham pun dijelaskan dalam pertemuan kemarin.
Menurut dia, saat ini mereka sudah mulai paham. Bahwa semua langkah yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan standar internasional, standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Sebagai menkes, dia menekankan bahwa yang jadi perhatiannya bukan hanya WNI dari Wuhan. Masyarakat Natuna juga turut dia perhatikan. "Itu yang harus saya jamin kesehatannya," tegas dia. "Semuanya harus sehat," sambungnya.
Terakhir, Terawan menjelaskan bahwa semua WNI dari Wuhan sudah diberi kartu sim baru untuk telepon seluler masing-masing. Sehingga mereka sudah bisa berkomunikasi dengan keluarga maupun kerabat. "Ndak ada yang kami batasi untuk berkomunikasi," jelasnya. Kegiatan lain yang dilakukan mereka adalah olahraga bersama. Dia memastikan, sampai masa observasi tuntas, keperluan mereka terjamin.
Sejalan dengan observasi tersebut, pemerintah juga mulai menjalin komunikasi untuk mempersiapkan mereka kembali kepada keluarga masing-masing. Belajar dari keterlambatan informasi di Natuna, pemerintah tidak ingin para WNI dari Wuhan mendapat perlakuan beda saat kembali ke tempat asal. "Jangan sampai anak-anak pulang ke kampungnya nanti dianggap barang aneh, tidak boleh gitu," ujar dia.
Lantas bagaimana dengan nasib masyarakat Natuna yang tinggal di sekitar Pangkalan Udara (Lanud) Raden Sadjad? Pria yang pernah bekerja sebagai kepala RSPAD Gatot Soebroto itu menyampaikan bahwa tidak ada bahasa kompensasi untuk mereka. Pihaknya hanya memastikan bahwa masyarakat aman. "Yang ada kami itu, Kemenkes dan pemda itu bertanggung jawab," imbuhnya.
Sementara itu, Abdul sebagai orang nomor satu di Natuna menyampaikan bahwa masalah komunikasi yang terlambat sudah diselesaikan. Dia maklum itu terjadi. ”Karena terlalu cepat evakuasinya. Jadi, ya mungkin informasinya agak sedikit terlambat,” ucap dia kemarin. Soal lokasi observasi yang tidak begitu jauh dari permukiman, dia menyebutkan bahwa jarak 2 kilometer termasuk aman.
Menurut Abdul, warganya juga tidak bisa disalahkan begitu saja saat menyampaikan protes. Sebab, informasi dan pemberitaan terkait virus korona membuat mereka khawatir. Apalagi ketika pemerintah dalam tempo cepat memutuskan observasi di Natuna. "Belum pernah ada yang begitu. Jadi, waswas," ujarnya. Untungnya, saat ini kekhawatiran tersebut sudah merada. Khususnya setelah tim sosialisasi lebih aktif di lapangan.
Abdul juga menyampaikan, tidak semua masyarakat Natuna pergi ke luar pulau. Dia tidak membantah ada yang pulang kampung. Juga tidak mengelak bahwa ada yang menyebrang ke pulau lain. Namun, bukan eksodus sampai Natuna benar-benar kosong. "Ada juga yang misalnya ke (Pulau) Midai, ada musim cengkeh, dia ke sana," ujarnya. Selain itu, ada yang pergi ke Pulau Serasan dan Pulau Subi. "Kalau eksodus, kosong lah Natuna itu," tambahnya.(syn/byu/idr/mia/jpg)
