JAKARTA (RP) – Deretan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan luka mendalam. Ribuan batang kayu menghantam permukiman, memperparah kerusakan dan melahirkan salah satu bencana terbesar di penghujung 2025.
BNPB melaporkan per 3 Desember 2025 pagi terdapat 753 korban meninggal, 650 orang hilang, 2.600 warga luka-luka, dan lebih dari 576 ribu jiwa mengungsi. Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pencarian dan pendataan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan belasungkawa sekaligus menegaskan bahwa skala bencana ini sudah sepantasnya ditetapkan sebagai duka nasional.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” ujar Said, Rabu (3/12).
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak cepat dan terintegrasi. Seluruh sumber daya nasional harus dikerahkan untuk menangani bencana yang mencakup tiga provinsi sekaligus.
Said mendorong pemerintah mengoptimalkan dana on call Rp4 triliun dalam APBN 2025 yang memang disiapkan untuk penanganan bencana. Dana tersebut, jelasnya, bisa langsung digunakan untuk seluruh tahapan, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan.
Di sisi lain, Said turut menyoroti video dan laporan warga yang terpaksa menjarah toko serta gudang Bulog karena kelaparan. Kondisi itu menurutnya menunjukkan pelayanan tanggap darurat belum optimal.
“Saya sedih melihat warga terpaksa ‘menjarah’. Saya yakin mereka melakukan itu karena tidak mendapatkan layanan darurat yang layak. Mereka hanya berusaha bertahan hidup,” ucapnya.
Ia meminta pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat secara besar-besaran—mulai dari tempat pengungsian, suplai makanan, MCK, selimut, pakaian bersih, hingga layanan trauma healing untuk anak-anak.
Selain itu, Said menegaskan pencarian terhadap warga yang belum ditemukan harus terus diperkuat dengan dukungan peralatan dan logistik yang memadai.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa anggaran on call juga dapat digunakan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun untuk kebutuhan jangka panjang, pemerintah perlu menyiapkan skema pendanaan multiyears agar proses pemulihan pascabencana berjalan maksimal.(JPG)
