Selasa, 20 Agustus 2024

Seharusnya Ada Insentif BBM

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah bakal menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Meskipun, harga minyak mentah dunia anjlok dan berada di bawah tekanan. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur (Jatim) Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi. Khususnya solar untuk mendongkrak kinerja industri, transportasi, dan UMKM.

”Kalau harganya disesuaikan dengan harga minyak dunia yang murah, pasti akan sangat membantu dunia usaha bertahan hidup dan menggerakkan kembali ekonomi,” katanya, kemarin.

Pekan ini harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di level 19,78 dolar AS per barel. Sedangkan harga minyak Brent 26,44 dolar AS per barel. Sementara itu, dalam APBN 2020, harga minyak mentah Indonesia (ICP) hanya 63 dolar AS per barel. Kemudian direvisi pada Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2020 menjadi 38 dolar AS per barel.

Baca Juga:  MUI Tegaskan ASN Tidak Berhak Terima Zakat

Menurut dia, penurunan harga maupun pemberian insentif BBM solar akan membuat dunia usaha dan transportasi bertahan hidup. Beban pengeluaran industri perhotelan dan restoran juga berkurang signifikan. Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno meminta pemerintah untuk memberikan insentif bagi pengusaha dan pekerja transportasi umum. Tujuannya, meminimalkan perusahaan angkutan umum yang gulung tikar karena kebijakan larangan mudik.

- Advertisement -

Menurut Djoko, perlu dukungan pemerintah untuk menyelamatkan sektor transportasi. ”Seperti relaksasi kredit kendaraan, penundaan pemungutan pajak, insentif BBM, hingga bantuan langsung kepada karyawan maupun pengemudi,” katanya.

Di sisi lain, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, kebijakan untuk menurunkan maupun menaikkan harga BBM ada di Kementerian ESDM. Sebagai BUM), Pertamina tak bisa asal mengambil keputusan secara bisnis. Nicke mengungkapkan, penurunan konsumsi BBM di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Makassar masih di atas 50 persen. Hal tersebut akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

- Advertisement -
Baca Juga:  Usulkan Jalan Provinsi Jadi Jalan Nasional

”Jika PSBB diberlakukan lebih banyak wilayah, demand BBM akan lebih turun lagi,” katanya dalam konferensi pers virtual.(han/fal/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah bakal menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Meskipun, harga minyak mentah dunia anjlok dan berada di bawah tekanan. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur (Jatim) Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi. Khususnya solar untuk mendongkrak kinerja industri, transportasi, dan UMKM.

”Kalau harganya disesuaikan dengan harga minyak dunia yang murah, pasti akan sangat membantu dunia usaha bertahan hidup dan menggerakkan kembali ekonomi,” katanya, kemarin.

Pekan ini harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di level 19,78 dolar AS per barel. Sedangkan harga minyak Brent 26,44 dolar AS per barel. Sementara itu, dalam APBN 2020, harga minyak mentah Indonesia (ICP) hanya 63 dolar AS per barel. Kemudian direvisi pada Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2020 menjadi 38 dolar AS per barel.

Baca Juga:  Terbatas selama Bulan Kemerdekaan

Menurut dia, penurunan harga maupun pemberian insentif BBM solar akan membuat dunia usaha dan transportasi bertahan hidup. Beban pengeluaran industri perhotelan dan restoran juga berkurang signifikan. Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno meminta pemerintah untuk memberikan insentif bagi pengusaha dan pekerja transportasi umum. Tujuannya, meminimalkan perusahaan angkutan umum yang gulung tikar karena kebijakan larangan mudik.

Menurut Djoko, perlu dukungan pemerintah untuk menyelamatkan sektor transportasi. ”Seperti relaksasi kredit kendaraan, penundaan pemungutan pajak, insentif BBM, hingga bantuan langsung kepada karyawan maupun pengemudi,” katanya.

Di sisi lain, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, kebijakan untuk menurunkan maupun menaikkan harga BBM ada di Kementerian ESDM. Sebagai BUM), Pertamina tak bisa asal mengambil keputusan secara bisnis. Nicke mengungkapkan, penurunan konsumsi BBM di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Makassar masih di atas 50 persen. Hal tersebut akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca Juga:  Polres Dumai Gelar Operasi Zebra 15 November

”Jika PSBB diberlakukan lebih banyak wilayah, demand BBM akan lebih turun lagi,” katanya dalam konferensi pers virtual.(han/fal/jpg)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari