JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Posisi sulit dihadapi Polri dalam upaya pengamanan markas besar (mabes). Pascakasus Zakiah Aini (ZA) jelas keamanan Mabes harus dievaluasi, mencegah kejadian aksi teror terulang. Namun, Polri memiliki tugas yang memaksanya untuk bersentuhan dengan warga berupa pelayanan masyarakat. Seperti, izin keramaian, pelaporan masyarakat, pemeriksaan saksi dan segudang izin lainnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan pelayanan total kepada masyarakat tetap dilakukan. Meski begitu, dia tetap meminta personel melakukan peningkatan kewaspadaan dan pengamanan di maskar maupun tempat bertugas.
Dari pantauan Jawa Pos (JPG), memang untuk masuk ke Mabes Polri sekarang sudah diperketat. Bila dulu masuk hanya diperiksa melalui x-ray dan menunjukkan kartu identitas, namun pascaaksi ZA, semua berubah. Setiap pengunjung harus memperlihatkan kartu identitasnya. Petugas lantas mengambil gambar kartu identitas beserta pemiliknya. Petugas lalu akan bertanya tekait kepentingannya bertamu ke Mabes Polri dan menggeledah barang-barang yang dibawa. Setelah diketahui kepentingannya, kartu identitas harus dititipkan ke petugas jaga.
Pengunjung lantas mendapatkan kartu tamu berwarna merah sebagai pengganti kartu identitas yang dititipkan. Setelah urusan selesai dan akan keluar dari Mabes Polri, barulah kartu tamu itu kembali ditukar dengan kartu identitas. Perlu diketahui juga, bahwa semua penjaga menggunakan senjata lengkap.
Selain itu, di pos masuk penjagaannya juga dilakukan berlapis. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono menuturkan bahwa masih melakukan audit soal pengamanan masuk Mabes Polri. "Akan diperbaiki," ujarnya kemarin.
Pengetatan semacam itu terjadi hampir di semua kantor kepolisian. Salah satunya, Polda Metro Jaya. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus menjelaskan, memang terjadi pengetatan sebagai antisipasi kejadian di Mabes Polri. "Tingkatkan pengamanan dengan anggota bersenjata dan pemeriksaan badan di setiap pintu," jelasnya.
Terkait kondisi psikologis ZA yang berideologi radikal, Polri masih irit bicara. Namun, Pengamat Terorisme Al Chaidar menuturkan bahwa ideologi radikal saat ini sangat mudah mencuci otak melalui dunia maya.
"Biasanya menyasar orang yang keingintahuan agamanya tinggi. Tapi, tidak memiliki basis agama yang kuat," ujarnya.
Dia menuturkan, justru saat ini yang dimanfaatkan kelompok teror itu orang-orang yang bisa menjadi lone wolf. Hal itu dikarenakan menguntungkan untuk kelompok teroris.
"Tidak perlu mengajak ke pengajian yang anggotanya banyak. Lebih aman untuk kelompok teroris," paparnya.
Memang secara tingkat kerawanan, pelaku teror berkelompok lebih berbahaya dari lone wolf. Namun, lone wolf jauh lebih sulit untuk terpantau karena bekerja sendirian. "Dia ganti-ganti handphone juga agar mentornya tidak ketahuan," paparnya.
Kelompok mana yang biasa merekrut lone wolf melalui dunia maya? Dia menjelaskan bahwa dari tiga kelompok terorisme, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD) , Mujahidin Indonesia Timur, dan Jamaah Islamiyah (JI), yang tercatat satu-satunya yang merekrut melalui dunia maya hanya JAD.
"Jadi, saya menduga ini akibat JAD," tuturnya.
Yang perlu menjadi catatan, lanjutnya, soal kemungkinan kelompok teroris terinspirasi dengan aksi ZA. Menurutnya, perlu dilakukan pendalaman dan patrol siber terhadap simpul-simpul kelompok teroris.
"Lalu, segera menangkap simpul-simpul tersebut," urainya.
Dulu, kelompok teroris ISIS dinilai menjadi pengaruh besar terhadap kelompok teroris di Indonesia. Ada anggapan bahwa bila ISIS hancur, maka kelompok teroris di Indonesia juga akan menghilang. Al Chaidar menuturkan, namun ternyata Indonesia terjadi devian.
"Di negara lain, seperti Malaysia dan Pakistan, semua melepaskan diri dari ISIS. Tapi, di Indonesia masih banyak yang berharap ke ISIS. Ini penyimpangan yang terjadi di sini. Sungguh aneh," tuturnya kepada JPG kemarin.
Menurutnya, jumlah simpatisan kelompok teroris di Indonesia juga terbilang banyak. Berdasarkan penelitian dari Pes Research Center terdapat sekitar 7 juta orang yang menjadi simpatisan atau beridelogi radikal.
"Sebesar itu," paparnya.
Pengerahan kekuatan oleh Mabes TNI untuk membantu Polri mengamankan gereja dan objek vital lainnya terus dipantau oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Setelah turun langsung melihat pengamanan di Gereja Katedral, Jakarta, kemarin Hadi terbang ke Makassar. Bersama Kepala Baintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw, dia mendatangi empat gereja di ibu kota Sulawesi Selatan itu.
Mulai dari Gereja Paroki Maria Ratu Kare, Gereja Manggamaseang, Gereja Katedral, sampai Gereja Immanuel. Hadi menekankan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Tanah Air.
"Sehingga harus bahu-membahu untuk memerangi kekerasan di Indonesia," bebernya.
Tidak heran, kekuatan besar dikerahkan oleh TNI. Khusus di Makassar, total ada 1.001 personel TNI yang ditugaskan membantu Polri. Sementara dari Polri, ada sebanyak 1.900 personel yang bergerak mengamankan gereja dan objek vital lainnya. Baik personel TNI maupun Polri dibekali senjata lengkap. Seperti tampak saat Panglima TNI meninjau pengamanan di Jakarta dan Makassar, personel TNI dan Polri yang bertugas menjaga gereja maupun objek vital lainnya dilengkapi senjata api dan alat pelindung diri. Itu dilakukan semata-mata untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat.
Utamanya umat Nasrani yang tengah melaksanakan ibadah Tri Hari Suci. Hadi menekankan bahwa negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama di tanah air melaksanakan ibadah. "Saudara-saudara kita umat Kristiani (kemarin) sedang melaksanakan ibadah Jumat Agung, baik di gereja maupun di rumah," jelasnya. Besok (4/4) mereka akan merayakan Paskah. "Pengamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri di gereja-gereja di seluruh Indonesia adalah untuk memberikan keyakinan dan rasa aman kepada umat dalam beribadah, khususnya menjelang Paskah pada hari Ahad yang akan datang," tambahnya.
Baik TNI maupun Polri sejatinya sudah menandai hari-hari besar keagamaan sebagai momen penting yang harus diberi perhatian ekstra.
Namun, aksi teroris beberapa hari belakangan membikin mereka semakin waspada. Belum lagi, perintah yang sudah disampaikan secara tegas oleh Presiden Joko Widodo. TNI dan Polri diminta meningkatkan pengamanan tempat-tempat ibadah untuk mencegah dan mereduksi potensi aksi atau serangan teroris.
Konsentrasi tersebut, lanjut Hadi, juga berlaku terhadap setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab, TNI dan Polri ingin perayaan Paskah benar-benar aman terkendali. "Berjalan dengan aman dan damai," tegasnya. Dengan begitu seluruh umat Nasrani yang merayakan Paskah terjamin keselamatannya. Mereka juga tidak takut atau khawatir terhadap potensi ancaman atau gangguan tersebut.(idr/syn/jpg)
