JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Panitia seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo pada Senin (2/9). Sejumlah guru besar pun memberikan saran kepada pengambil keputusan perihal sosok yang layak memimpin lembaga antirasuah.
Rektor Universitas Al-Azhar, Prof Asep Syaifuddin menilai, KPK harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas tinggi dan berjiwa besar untuk kemajuan NKRI. “Jadi, di dalam KPK adalah orang-orang yang bersih, jujur, bermoral tinggi, independen, dan tidak punya kepentingan apa-apa selain untuk menjadikan negara ini bersih dari korupsi,” kata Asep Syaifuddin dalam keterangannya, Minggu (1/9).
Senada, Guru Besar Universitas Soedirman, Prof Hibnu Nugroho menegaskan, integritas, independensi, dan profesionalitas merupakan harga mati bagi pimpinan KPK. “Seandainya tidak memenuhi harapan publik, Pansel dan DPR tidak memaksakan untuk memilihnya,” harapnya.
Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Prof Mahfud MD mengingatkan bahwa KPK merupakan anak kandung reformasi. Lembaga ini telah berhasil membangun optimisme masyarakat tentang masa depan perang melawan korupsi di Indonesia.
“Oleh sebab itu, jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner,” ucapnya.
Sementara itu Guru Besar Politik LIPI, Prof Syamsudin Haris menambahkan, pimpinan KPK mendatang tidak boleh punya konflik kepentingan dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi. “Terlampau besar risiko yang ditanggung bangsa kita apabila KPK lumpuh dan maling-maling itu berkuasa,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sampai saat ini terdapat 20 nama tersisa dari serangkaian seleksi yang dihelat Pansel Capim KPK. Mereka yang lolos sampai tahap wawancara dan uji publik, antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Inspektur Jenderal Antam Novambar.
Kemudian Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri, Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia (Karowatpers SSDM) Polri Brigadir Jenderal Sri Handayani, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Sri Herwanto.
Jaksa Johanis Tanak, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, jaksa Supardi, auditor BPK I Nyoman Wara, advokat Lili Pintauli Siregar, pensiunan jaksa Jasman Pandjaitan, hakim Nawawi Pomolango.
Selanjutnya dosen Luthfi Jayadi Kurniawan, dosen Neneng Euis Fatimah dan dosen Nurul Ghufron, PNS Sekretaris Kabinet Roby Arya, PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo, Penasihat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Jimmy Muhamad Rifai Gani serta Karyawan BUMN Cahyo RE Wibowo.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
