JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Pemerintah pusat akan memasukan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina ke Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat ini. Kebijakan ini menuai gejolak di masyarakat, pasalnya bertepatan dengan pandemi Covid-19. Lantas bagaimana tanggapan DPR?

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, ‎pemerintah perlu mendengarkan dan memenuhi aspirasi DPRD, pemerintah provinsi, dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Karena mereka menolak masuknya TKA tersebut. Sebab saat ini Indonesia sedang mengatasi pandemi virus Corona atau Covid-19.

- Advertisement -

“Apalagi, TKA yang berjumlah 500 orang tersebut diketahui berasal dari Cina. Hal ini tentu akan menimbulkan perasaan khawatir dan takut di tengah masyarakat,” ujar Saleh kepada JawaPos.com, Jumat (1/5).

Menurut Saleh, pemerintah daerah dan masyarakat tentu sangat khawatir dengan 500 TKA Cina tersebut. Hal ini mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia belum mereda.

“Grafik penyebarannya masih menunjukkan pertambahan. Karena orang yang positif Corona semakin banyak. Seiiring itu yang meninggal juga semakin banyak,” katanya.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA asal Cina itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal Cina.

“Terkadang, Indonesia tampak tak berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut,” ungkapnya.

Saleh berujar, ‎pemerintah juga perlu memperhatian diperhatikan WNI saat ini juga banyak yang membutuhkan pekerjaan. Banyak perusahaan dalam negeri yang terpaksa merumahkan para pekerjanya.

“Di saat-saat seperti ini, penanaman modal asing semestinya menjadi alternatif bagi mereka untuk bekerja,”‎ pungkasnya.

Sebelumnya, adanya rencana kedatangan sekitar 500 TKA asal Cina ke Sulawesi Utara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.

Gubernur dan DPRD Sultra telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Utara.

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Pemerintah pusat akan memasukan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina ke Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat ini. Kebijakan ini menuai gejolak di masyarakat, pasalnya bertepatan dengan pandemi Covid-19. Lantas bagaimana tanggapan DPR?

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, ‎pemerintah perlu mendengarkan dan memenuhi aspirasi DPRD, pemerintah provinsi, dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Karena mereka menolak masuknya TKA tersebut. Sebab saat ini Indonesia sedang mengatasi pandemi virus Corona atau Covid-19.

- Advertisement -

“Apalagi, TKA yang berjumlah 500 orang tersebut diketahui berasal dari Cina. Hal ini tentu akan menimbulkan perasaan khawatir dan takut di tengah masyarakat,” ujar Saleh kepada JawaPos.com, Jumat (1/5).

Menurut Saleh, pemerintah daerah dan masyarakat tentu sangat khawatir dengan 500 TKA Cina tersebut. Hal ini mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia belum mereda.

- Advertisement -

“Grafik penyebarannya masih menunjukkan pertambahan. Karena orang yang positif Corona semakin banyak. Seiiring itu yang meninggal juga semakin banyak,” katanya.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA asal Cina itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal Cina.

“Terkadang, Indonesia tampak tak berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut,” ungkapnya.

Saleh berujar, ‎pemerintah juga perlu memperhatian diperhatikan WNI saat ini juga banyak yang membutuhkan pekerjaan. Banyak perusahaan dalam negeri yang terpaksa merumahkan para pekerjanya.

“Di saat-saat seperti ini, penanaman modal asing semestinya menjadi alternatif bagi mereka untuk bekerja,”‎ pungkasnya.

Sebelumnya, adanya rencana kedatangan sekitar 500 TKA asal Cina ke Sulawesi Utara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.

Gubernur dan DPRD Sultra telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Utara.