BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi, Wachid Wibowo menggelar sosialisasi dan penyuluhan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tentang pemberian hak asimilasi dan integrasi.

Pemberian hak asimilasi ini merupakan rangkaian pencegahan dan penanggulangan yang dikerahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penyebaran wabah virus corona yang melanda Indonesia sejak beberapa bulan lalu.

"Ini salah satu langkah pencegahan yang kita lakukan untuk mengurangi risiko penyebaran di dalam lapas yang kondisi huniannya sangat padat," kata Wachid, Rabu (1/4/2020).

Pemberian hak asimilasi dilaksanakan berdasarkan Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Beberapa kriteria pemberian hak asimilasi kepada narapidana seperti narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya terhitung 31 Desember 2020, dan anak yang telah menjalani 1/2 masa pidananya terhitung 31 Desember 2020.

"Ini merupakan langkah progresif yang diambil oleh kementerian, dan akan kami kerjakan mulai hari ini mengingat Lapas Bagansiapiapi menjadi salah satu lapas terpadat se-Indonesia," tegas Wachid.

Selanjutnya, para narapidana ini lepaskan untuk menjalani masa asimilasinya di rumah kediaman mereka masing-masing. Selain itu, langkah ini juga dinilai mengurangi overcrowding yang terjadi di seluruh lapas dan rutan.

"Sebelum mereka dibebaskan, mereka akan diperiksa kondisi kesehatannya secara medis oleh dokter. Jadi akan dipastikan mereka kembali ke keluarga dalam keadaan sehat," tutup Wachid.

Untuk jumlah tambahnya masih didata di bagian registrasi, dan untuk pemulangan dilaksanakan secara bertahap. 

Laporan: Zulfadlhi (Bagansiapiapi)
Editor: Hary B Koirun

BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi, Wachid Wibowo menggelar sosialisasi dan penyuluhan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tentang pemberian hak asimilasi dan integrasi.

Pemberian hak asimilasi ini merupakan rangkaian pencegahan dan penanggulangan yang dikerahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penyebaran wabah virus corona yang melanda Indonesia sejak beberapa bulan lalu.

"Ini salah satu langkah pencegahan yang kita lakukan untuk mengurangi risiko penyebaran di dalam lapas yang kondisi huniannya sangat padat," kata Wachid, Rabu (1/4/2020).

Pemberian hak asimilasi dilaksanakan berdasarkan Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Beberapa kriteria pemberian hak asimilasi kepada narapidana seperti narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya terhitung 31 Desember 2020, dan anak yang telah menjalani 1/2 masa pidananya terhitung 31 Desember 2020.

"Ini merupakan langkah progresif yang diambil oleh kementerian, dan akan kami kerjakan mulai hari ini mengingat Lapas Bagansiapiapi menjadi salah satu lapas terpadat se-Indonesia," tegas Wachid.

Selanjutnya, para narapidana ini lepaskan untuk menjalani masa asimilasinya di rumah kediaman mereka masing-masing. Selain itu, langkah ini juga dinilai mengurangi overcrowding yang terjadi di seluruh lapas dan rutan.

"Sebelum mereka dibebaskan, mereka akan diperiksa kondisi kesehatannya secara medis oleh dokter. Jadi akan dipastikan mereka kembali ke keluarga dalam keadaan sehat," tutup Wachid.

Untuk jumlah tambahnya masih didata di bagian registrasi, dan untuk pemulangan dilaksanakan secara bertahap. 

Laporan: Zulfadlhi (Bagansiapiapi)
Editor: Hary B Koirun