PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat ini sedang memetakan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Pasalnya, pemerintah pusat sudah menyatakan bahwa tahun ini akan kembali dilakukan rekrutmen tenaga PPPK.
Kepala BKD Riau Mamun Murod mengatakan, rekrutmen tenaga PPPK tersebut kembali dilakukan, karena pemerintah pusat ingin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK.
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"“Untuk formasi rekrutmen PPPK di lingkungan Pemprov Riau tahun 2024 masih dipetakan, memang kita di daerah diminta pusat menyelesaikan penataan pegawai non-ASN,” katanya.
Murod mengatakan, pihaknya dalam berbagai pertemuan sudah menyampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perihal kebutuhan dan ketersediaan anggaran seleksi PPPK tahun 2014.
“Karena itu untuk mengetahui kebutuhan itu saat ini sedang kami lakukan pemetaan. Nanti akan ada tahapan pengusulan kebutuhan sesuai dengan arahan pimpinan,” ujarnya.
Ditanya berapa gambaran kebutuhan PPPK tahun 2024 yang akan diusulkan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah. Yang jelas pihaknya akan memaksimalkan penataan non ASN di lingkungan Pemprov Riau.
“Namun kami juga akan harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Makanya nanti sebelum kita usulkan formasinya kita minta arahan pak gubernur terlebih dahulu seperti apa kebijakan beliau terkait penyelesaian penataan non-ASN ini,” paparnya.
Disinggung prioritas usulan PPPK tahun 2024, Mamun Murod menyatakan, prioritasnya masih pada pelayanan dasar seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan.
“Kalau di luar tenaga guru dan kesehatan, misalnya seleksi tenaga teknis tergantung kebutuhan OPD. Karena kita juga masih punya peluang di seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini,” sebutnya.(sol)
