PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Presiden RI Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk waspada terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di setiap daerah pada libur Idulfitri mendatang. Instruksi itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia 2021 secara virtual, kemarin.
Pesan Presiden itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Riau Chairul Riski. Untuk diketahui, Chairul Riski saat ini juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hulu (Inhu).
Chairul Riski mengungkapkan, Presiden mencontohkan perkembangan Covid-19 di India yang semakin parah. Untuk itu ia perlu mengingatkan pemda menjelang masuknya Idulfitri untuk terus waspada. Ia menjelaskan, India pada Oktober, November, Desember menuju ke Januari, berhasil melandaikan kurvanya. Bahkan di Januari, Pemerintah Indonesia bertanya pada Menteri Kesehatan India bagaimana kuncinya yaitu mikro lockdown sehingga diadopsi di Indonesia menjadi PPKM skala mikro.
"Saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10.000 kasus per hari, tetapi kita tahu hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350.000 kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semuanya. Hati-hati dengan perkembangan yang ada di India dan juga tidak hanya di India, ada di Turki kemudian ada di Brazil dan beberapa di uni Eropa, hati-hati,"ujarnya.
Kemudian menurut Kadis Kominfotik Riau, Jokowi juga meminta sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, di kabupaten/kota, pemda diminta tidak kehilangan kewaspadaan. Pemda juga diminta untuk terus mengikuti angka-angka perkembangan kasus Covid-19, mengikuti kurva hariannya, begitu naik sedikit segerakan untuk ditekan kembali, agar terus menurun.
"Hati-hati dengan yang namanya libur panjang, kita ini mau libur panjang Idulfitri, ingat tahun lalu ada empat libur panjang yang kenaikannya sangat melompat,"sebutnya.
Riski mengungkapkan, pada libur Idulfitri tahun lalu di Indonesia kasus Covid-19 naik sampai 93 persen. Kemudian pada libur Agustus tahun lalu naik sampai 119 persen, pada libur Oktober naik 95 persen, libur tahun baru kemarin naik sampai 78 persen, dan libur Paskah naik hampir 2 persen.
"Oleh sebab itu Presiden minta kita hati-hati. Libur paskah dua minggu yang lalu naik kurang lebih hampir 2 persen, makanya hati-hati,"katanya.
Pj Bupati Inhu ini mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan Jokowi, di beberapa daerah terjadi lonjakan kasus seperti di Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.
"Pada Januari, Indonesia pernah mencapai 14.000 sampai 15.000 kasus aktif harian dan sekarang kita sudah berada di angka 4.000, 5.000, 6.000, ini berhasil kita tekan di Januari. Jadi kita harus terus berupaya menekannya,"sebutnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau Mimi Yuliani Nazir menginformasikan bahwa per Kamis (29/4), terdapat penambahan 579 pasien positif Covid-19. Dengan demikian, total penderita Covid-19 di Riau sebanyak 43.742 orang.
"Sementara itu, untuk pasien yang sembuh bertambah 283 pasien, sehingga total 37.945 orang yang sudah sembuh,"katanya.
Untuk kabar dukanya, juga terdapat 10 pasien yang meninggal dunia. Sehingga total pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Riau sebanyak 1.071 orang.
Dari total pasien positif Covid-19 Riau, yang masih menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 896 orang. Sementara yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 3.831 orang.
"Sementara itu, untuk suspek yang menjalani isolasi mandiri 3.111 orang dan yang isolasi di rumah sakit 531 orang. Total suspek yang selesai menjalani isolasi 80.290, dan meninggal dunia 265 orang. Untuk informasi lainnya, sampai kemarin laboratorium biomolekuler RSUD Arifin Achmad sudah memeriksa sebanyak 271.985 sampel swab pasien,"ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengingatkan seluruh daerah jangan sampai lengah dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Terlebih kata Doni, dalam waktu dekat diperkirakan terjadi peningkatan warga yang datang dari luar negeri atau pekerja migran Indonesia (PMI). Angka kenaikan ini diperkirakan terjadi pada bulai Mei mendatang.
"Hal ini disebabkan banyak faktor mulai habis kontrak hingga pemutus hubungan kerja (PHK) dari negara tersebut,"kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/4).
Lebih lanjut, dia mengimbau untuk melakukan pengetatan penjagaan dan skrining akan dilakukan baik di entitas bandara, pelabuhan dan perbatasan. Hal ini dilakukan dengan cara skrining awal yang ketat dan sistem karantina. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur terkait. Yakni Kemenkumham (Imigrasi), Kemenkes (KKP), Kemenhub, Kemenlu, Kementerian BUMN, Kemenkeu (Bea Cukai), BPKP, TNI/Polri, dan pemerintah daerah.
"Harus dikarantina terlebih dahulu. Karena dampaknya bisa berbahaya karena keluarganya bisa menjadi korban,"tambah Doni.
Prosedur melakukan karantina ini sudah tertuang dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan. Dalam hal ini apabila tidak dilakukan karantina dan terbukti menularkan kepada orang lain, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menyikapi perkembangan terkini lonjakan kasus di dunia dan India, Doni juga telah membentuk Satgas Penerimaan dan pemulangan imigran.
"Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 dari repatriasi WNI ataupun PMI,"pungkasnya.
Imbauan MUI Riau soal Takbiran Salat Id
Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Kanwil Kemenag Provinsi Riau dan Pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) se-Provinsi Riau, Kamis (29/4) tentang pelaksanaan takbiran, mudik dan Salat Idulfitri, maka diimbau agar takbiran malam Idulfitri 1442 H hanya dilakukan di masjid/musala dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Kemudian, bagi pengurus, imam dan jamaah masjid/musala yang melaksanakan takbiran Idulfitri 1442 H agar membatasi jamaahnya paling banyak 50 persen dari kapasitas masjid/musala. Selanjutnya bagi yang terpapar Covid-19 (zona merah dan zona oranye) ketentuan pelaksanaan takbiran mengacu kepada surat edaran bupati/wali kota di daerahnya masing-masing.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum MUI Riau Prof Dr H Ilyas Husti MA kepada Riau Pos, Kamis (29/4). Ia mengatakan, untuk pelaksanaan Salat Idulfitri pada wilayah yang terpapar Covid-19 (zona merah dan oranye) di rumah masing-masing dengan tetap melaksanakan prokes. Sementara, terhadap wilayah yang aman Covid-19 (zona hijau dan zona kuning) pelaksanaan Salat Idulfitri dilaksanakan di lapangan atau di masjid/musala dengan tetap menerapkan prokes.
"Ketentuan wilayah aman (zona hijau dan zona kuning) dan wilayah terpapar Covid-19 (zona merah dan zona oranye) ditentukan oleh tim Gugus Covid-19 dan bupati/wali kota di masing-masing daerah,"ujar Ilyas Husti.
Lebih lanjut dijelaskannya, untuk ketentuan mudik Idulfitri MUI Riau mendukung surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H serta surat edaran Gubernur Riau tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik dalam masa pandemi Covid-19.
"Selain itu kami juga mengimbau MUI kabupaten /kota, Kemenag kabupaten/kota, pimpinan ormas dan lembaga dakwah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan larangan mudik Idulfitri 1442 H. Dan membantu pemerintah daerah dan tim Covid-19 dalam menciptakan kedisiplinan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan cara menerapkan prokes,"ujarnya.(sol/yus/dof)
