Disdik Diingatkan Persiapkan PPDB 2020

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mempersiapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020 sejak dini. Belajar dari tahun sebelumnya, saat pembukaan PPDB kerap terjadi terjadi persoalan. Di antaranya adalah persoalan domisili dan keterbatasan ruang kelas pada sekolah.

Maka dari itu, agar tidak terjadi persoalan disaat pendaftaran, Disdik diharapkan sudah menemukan solusi atas kasus yang pernah terjadi dengan melakukan persiapan dini.

alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho yang membidangi persoalan pendidikan, Jumat (27/12). "Kita tidak ingin kasus yang pernah terjadi pada tahun lalu, terjadi kembali tahun ini," ujar Agung.

Dikatakan dia, dari hasil reses yang dilaksanakan selama sepekan lalu, dirinya kerap mendapat aduan dari masyarakat perihal PPDB tersebut. Bahkan ada yang terpaksa masuk ke sekolah swasta lantaran ruang kelas di sekolah yang masuk kedalam zonasi, penuh. Menurut dia hal itu tidak akan terjadi bila Disdik memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi tahun ajaran baru.

"Kita juga melihat Disdik tidak memiliki keseriusan. Buktinya pada APBD 2020, penambahan ruang kelas di sekolah negeri masih belum optimal. Padahal itu sangat dibutuhkan. Kita bisa hitung berapa jumlah peserta didik tingkat SMP di Pekanbaru yang akan masuk ke SMA. Jumlahnya melebihi ruang kelas yang tersedia," terang Agung.

Dirincikan dia, jumlah siswa SMP negeri saat ini ada sekitar 213.864 orang. Sedangkan jumlah kelas, jika dilihat dari jumlah siswa SLTA negeri yang ada hanya berjumlah 191.438 orang saja. Maka dari itu ada kelebihan 22.426 orang. Jika dikalkulasikan 1 rombongan belajar (rombel) berisi 36 orang, maka ada 622 kelas untuk 622 rombel yang harus ditambah.

Dia khawatir kondisi tersebut menyebabkan gejolak di tengah masyarakat. Karena bisa dipastikan tidak semua orang tua siswa mampu menyekolahkan anak ke sekolah swasta yang berbiaya besar. Ditambah lagi, visi dan misi gubernur yang akan menggratiskan sekolah negeri pada 2020 mendatang membuat animo masyarakat untuk masuk sekolah negeri sangat besar.

"Pasti masyarakat maunya masuk negeri. Jadi kami minta Disdik tolong dipersiapkan dari sekarang. Jangan ada persoalan-persoalan yang menyebabkan gejolak di tengah masyarakat. Kami ingatkan dari sekarang," tambahnya.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mempersiapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020 sejak dini. Belajar dari tahun sebelumnya, saat pembukaan PPDB kerap terjadi terjadi persoalan. Di antaranya adalah persoalan domisili dan keterbatasan ruang kelas pada sekolah.

Maka dari itu, agar tidak terjadi persoalan disaat pendaftaran, Disdik diharapkan sudah menemukan solusi atas kasus yang pernah terjadi dengan melakukan persiapan dini.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho yang membidangi persoalan pendidikan, Jumat (27/12). "Kita tidak ingin kasus yang pernah terjadi pada tahun lalu, terjadi kembali tahun ini," ujar Agung.

Dikatakan dia, dari hasil reses yang dilaksanakan selama sepekan lalu, dirinya kerap mendapat aduan dari masyarakat perihal PPDB tersebut. Bahkan ada yang terpaksa masuk ke sekolah swasta lantaran ruang kelas di sekolah yang masuk kedalam zonasi, penuh. Menurut dia hal itu tidak akan terjadi bila Disdik memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi tahun ajaran baru.

"Kita juga melihat Disdik tidak memiliki keseriusan. Buktinya pada APBD 2020, penambahan ruang kelas di sekolah negeri masih belum optimal. Padahal itu sangat dibutuhkan. Kita bisa hitung berapa jumlah peserta didik tingkat SMP di Pekanbaru yang akan masuk ke SMA. Jumlahnya melebihi ruang kelas yang tersedia," terang Agung.

Dirincikan dia, jumlah siswa SMP negeri saat ini ada sekitar 213.864 orang. Sedangkan jumlah kelas, jika dilihat dari jumlah siswa SLTA negeri yang ada hanya berjumlah 191.438 orang saja. Maka dari itu ada kelebihan 22.426 orang. Jika dikalkulasikan 1 rombongan belajar (rombel) berisi 36 orang, maka ada 622 kelas untuk 622 rombel yang harus ditambah.

Dia khawatir kondisi tersebut menyebabkan gejolak di tengah masyarakat. Karena bisa dipastikan tidak semua orang tua siswa mampu menyekolahkan anak ke sekolah swasta yang berbiaya besar. Ditambah lagi, visi dan misi gubernur yang akan menggratiskan sekolah negeri pada 2020 mendatang membuat animo masyarakat untuk masuk sekolah negeri sangat besar.

"Pasti masyarakat maunya masuk negeri. Jadi kami minta Disdik tolong dipersiapkan dari sekarang. Jangan ada persoalan-persoalan yang menyebabkan gejolak di tengah masyarakat. Kami ingatkan dari sekarang," tambahnya.(nda)