PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Forum RT/RW Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, menolak pemberian bantuan dari pemerintah terkait dengan dampak Coronavirus Diesiese 2019 (Covid-19). Penolakan ini dilakukan karena didasari oleh perbedaan data antara data dari RT/RW dengan data pemerintah.
Ketua Forum RT/RW Sialang Munggu Sucipto menjelaskan, sebelumnya pemerintah menginstruksikan kepada RT/RW untuk mendata masyarakat yang terdampak Covid-19. Ia mengatakan terdapat 13 syarat yang harus dipenuhi, di antaranya PDP, masyarajat yang berada dalam jarak 100 m dari pasien yang positif corona, pekerja yang diberhentikan karena Covid-19, UKM yang tidak lagi beroperasi dan lain-lain.
Kendati demikian, Sucipto mengatakan, rupanya pemerintah menyerahkan bantuan kepada masyarakat miskin, tanpa menggunakan data dari RT/RW. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari RT/RW. Menurutnya, jika bantuan tersebut tetap diterima, maka akan menimbulkan gejolak besar di tengah-tengah masyarakat.
"Kemarin tidak ada menyebutkan miskin atau tidak, yang jelas terdampak Covid, tapi realisasinya pemerintah malah memakai data miskin, bukan data terdampak Covid. Mengenai penolakan, ini adalah keputusan seluruh RT/RW di Sialang Munggu," katanya, Selasa (28/4).
Sucipto juga menilai, pemerintah tidak menghargai kerja keras RT/RW dalam mendata, ia mengatakan perlu waktu tidak sebentar untuk mendapatkan data tersebut. Sialang Munggu memiliki 40 ribu jiwa atau 14 ribu kepala keluarga (KK), yang berasal dari 31 RW dan 129 RT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.400 data masyarakat terdampak Covid-19 diserahkan kepada pemerintah. Menurut Sucipto, belajar dari kelurahan lain, yang mendapatkan bantuan hanya 261 orang, yang diambil dari data warga miskin, bukan dari data terdampak Covid-19.
"Tiga hari, tiga malam kami mendata masyarakat, tapi yang dipakai malah data warga miskin. Kalau demikian data itu sudah ada sama dinas sosial," katanya geram.
Sucipto mengharapkan pemerintah bisa mengevaluasi data yang telah diberikan oleh RT/RW. Ia juga berharap agar tim-tim penangganan Covid-19 yang dibentuk pemerintah, seperti PMBRW digerakkan agar turun ke bawah, agar bisa melihat langsung masyarakat yang terdampak Covid-19.
Laporan: a /Eka Gusmadi Putra(pekanbaru)
Editor: Deslina
