Agenda FGD dimaksud guna 

mempercepat  pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Walikota juga mengatakan, ini menuju kemajuan Kota Pekanbaru kedepan dalam digitalisasi, smart city madani. “Maka perlu percepat  pembentukan Tim TP2DD, ” kata Firdaus dalam rilis yang diterima Riau Pos. 

Turut hadir dalam agenda ini, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Divisi SP, PUR & MI Asral Masruri, Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah III Harteti Rospelita SKom MSi, Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Kota Pekanbaru, Kepala Bapenda Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Riau.  

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Fernando H Siagian S STP MSi dan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri RI RAn An Andri Hikmat SR AP MM, selaku narasumber. 

Dari TP2DD ini juga nantinya diyakini dapat mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Disebutkannya juga, TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan ETPD dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan. 

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru H Zulhelmi Arifin S STP MSi menjelaskan, dalam rangka optimalisasi pajak darah TP2DD mampu mempercepat transformasi digital dan  berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat terutama di era pandemi.

Dijelaskannya juga, bahwa FGD tidak hanya membahas tentang  TP2DD, ETPD juga membahas tentang SIPD pendapatan Pemerintah Daerah yang nantinya laporan akan sampai langsung kepada Kepala Daerah.

“Upaya yang dilakukan ini tidak dapat berhasil tanpa adanya sinergi yang berkesinambungan antar pihak yang terkait seperti Bapenda, BKAD dan Perbankan, baik di tingkat Provinsi, Kota, hingga Kabupaten,” ujar Zulhemi.

Oleh karena itu, disebutkan Zulhelmi lagi, dengan terbentuknya TP2DD diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, ekonomi inklusif bertambah kuat, dan kesejahteraan dapat lebih merata.

Tidak hanya itu, ditambahkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Fernando HSiagian juga mengaharapkan Pemerintah Daerah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna membantu sistem kerja dalam mengumpulkan penginputan data pajak.(gus)

Agenda FGD dimaksud guna 

mempercepat  pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Walikota juga mengatakan, ini menuju kemajuan Kota Pekanbaru kedepan dalam digitalisasi, smart city madani. “Maka perlu percepat  pembentukan Tim TP2DD, ” kata Firdaus dalam rilis yang diterima Riau Pos. 

Turut hadir dalam agenda ini, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Divisi SP, PUR & MI Asral Masruri, Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah III Harteti Rospelita SKom MSi, Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Kota Pekanbaru, Kepala Bapenda Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Riau.  

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Fernando H Siagian S STP MSi dan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri RI RAn An Andri Hikmat SR AP MM, selaku narasumber. 

Dari TP2DD ini juga nantinya diyakini dapat mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Disebutkannya juga, TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan ETPD dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan. 

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru H Zulhelmi Arifin S STP MSi menjelaskan, dalam rangka optimalisasi pajak darah TP2DD mampu mempercepat transformasi digital dan  berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat terutama di era pandemi.

Dijelaskannya juga, bahwa FGD tidak hanya membahas tentang  TP2DD, ETPD juga membahas tentang SIPD pendapatan Pemerintah Daerah yang nantinya laporan akan sampai langsung kepada Kepala Daerah.

“Upaya yang dilakukan ini tidak dapat berhasil tanpa adanya sinergi yang berkesinambungan antar pihak yang terkait seperti Bapenda, BKAD dan Perbankan, baik di tingkat Provinsi, Kota, hingga Kabupaten,” ujar Zulhemi.

Oleh karena itu, disebutkan Zulhelmi lagi, dengan terbentuknya TP2DD diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, ekonomi inklusif bertambah kuat, dan kesejahteraan dapat lebih merata.

Tidak hanya itu, ditambahkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Fernando HSiagian juga mengaharapkan Pemerintah Daerah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna membantu sistem kerja dalam mengumpulkan penginputan data pajak.(gus)