PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini masih melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau tahun 2021. Karena hasil evaluasi belum keluar, maka anggaran tersebut belum bisa digunakan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, proses pembahasan dan pengesahan APBD P 2021 sudah selesai dilaksanakan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Riau. Selanjutnya APBD P 2021 tersebut dikirimkan ke Kemendagri untuk dievaluasi.

"Evaluasi APBD perubahan belum turun, tapi sudah selesai semua. Kami tinggal menunggu turun dari Jakarta (Kemendagri, red)," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika evaluasi APBD perubahan sudah turun dari Kemendagri, maka anggaran perubahan sudah bisa langsung digunakan. Pihaknya berharap dalam waktu dekat ini evaluasi APBD tersebut sudah bisa diturunkan ke Riau.

"Kalau sudah turun bisa langsung digunakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa turun evaluasinya," ujarnya.

Dengan sisa waktu yang ada hingga akhir tahun ini, Sekdaprov optimis serapan anggaran bisa dioptimalkan. Karena para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diberikan instruksi untuk menggesa serapan APBD.

"Dengan waktu yang tersedia, Insya Allah kami bisa optimal dalam menggunakan APBD perubahan 2021. Karena OPD sudah diminta untuk menyiapkan rencana kegiatan," sebutnya.

Sementara itu, saat ditanyakan terkait evaluasi APBD P kabupaten/kota di Riau. Sekdaprov mengaku bahwa evaluasinya sudah selesai dilaksanakan.

"Untuk evaluasi APBD perubahan kabupaten/kota sudah kami keluarkan semuanya, kalau untuk itu kami berusaha cepat lah," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2021 berjumlah Rp9,680 triliun. Naik dari APBD murni tahun 2021 yang disahkan Rp9,132 triliun. 

"Iya, ada kenaikan sedikit dari APBD murni 2021," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar usai menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan APBD Perubahan tahun 2021, Kamis (23/9) di Gedung DPRD Riau.

Gubri Syamsuar mengungkapkan, selain untuk kegiatan rutin dan prioritas pembangunan, fokus APBD P adalah di penanganan Covid-19, penggenjotan vaksinasi, dan persiapan anggaran bencana alam.

"Covid-19 belum berhenti, jadi kita masih akan terus memprioritaskan anggaran penanganan Covid-19," katanya.(gem) 
 

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini masih melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau tahun 2021. Karena hasil evaluasi belum keluar, maka anggaran tersebut belum bisa digunakan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, proses pembahasan dan pengesahan APBD P 2021 sudah selesai dilaksanakan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Riau. Selanjutnya APBD P 2021 tersebut dikirimkan ke Kemendagri untuk dievaluasi.

"Evaluasi APBD perubahan belum turun, tapi sudah selesai semua. Kami tinggal menunggu turun dari Jakarta (Kemendagri, red)," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika evaluasi APBD perubahan sudah turun dari Kemendagri, maka anggaran perubahan sudah bisa langsung digunakan. Pihaknya berharap dalam waktu dekat ini evaluasi APBD tersebut sudah bisa diturunkan ke Riau.

"Kalau sudah turun bisa langsung digunakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa turun evaluasinya," ujarnya.

Dengan sisa waktu yang ada hingga akhir tahun ini, Sekdaprov optimis serapan anggaran bisa dioptimalkan. Karena para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diberikan instruksi untuk menggesa serapan APBD.

"Dengan waktu yang tersedia, Insya Allah kami bisa optimal dalam menggunakan APBD perubahan 2021. Karena OPD sudah diminta untuk menyiapkan rencana kegiatan," sebutnya.

Sementara itu, saat ditanyakan terkait evaluasi APBD P kabupaten/kota di Riau. Sekdaprov mengaku bahwa evaluasinya sudah selesai dilaksanakan.

"Untuk evaluasi APBD perubahan kabupaten/kota sudah kami keluarkan semuanya, kalau untuk itu kami berusaha cepat lah," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2021 berjumlah Rp9,680 triliun. Naik dari APBD murni tahun 2021 yang disahkan Rp9,132 triliun. 

"Iya, ada kenaikan sedikit dari APBD murni 2021," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar usai menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan APBD Perubahan tahun 2021, Kamis (23/9) di Gedung DPRD Riau.

Gubri Syamsuar mengungkapkan, selain untuk kegiatan rutin dan prioritas pembangunan, fokus APBD P adalah di penanganan Covid-19, penggenjotan vaksinasi, dan persiapan anggaran bencana alam.

"Covid-19 belum berhenti, jadi kita masih akan terus memprioritaskan anggaran penanganan Covid-19," katanya.(gem) 
 

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini masih melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau tahun 2021. Karena hasil evaluasi belum keluar, maka anggaran tersebut belum bisa digunakan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, proses pembahasan dan pengesahan APBD P 2021 sudah selesai dilaksanakan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Riau. Selanjutnya APBD P 2021 tersebut dikirimkan ke Kemendagri untuk dievaluasi.

"Evaluasi APBD perubahan belum turun, tapi sudah selesai semua. Kami tinggal menunggu turun dari Jakarta (Kemendagri, red)," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika evaluasi APBD perubahan sudah turun dari Kemendagri, maka anggaran perubahan sudah bisa langsung digunakan. Pihaknya berharap dalam waktu dekat ini evaluasi APBD tersebut sudah bisa diturunkan ke Riau.

"Kalau sudah turun bisa langsung digunakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa turun evaluasinya," ujarnya.

Dengan sisa waktu yang ada hingga akhir tahun ini, Sekdaprov optimis serapan anggaran bisa dioptimalkan. Karena para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diberikan instruksi untuk menggesa serapan APBD.

"Dengan waktu yang tersedia, Insya Allah kami bisa optimal dalam menggunakan APBD perubahan 2021. Karena OPD sudah diminta untuk menyiapkan rencana kegiatan," sebutnya.

Sementara itu, saat ditanyakan terkait evaluasi APBD P kabupaten/kota di Riau. Sekdaprov mengaku bahwa evaluasinya sudah selesai dilaksanakan.

"Untuk evaluasi APBD perubahan kabupaten/kota sudah kami keluarkan semuanya, kalau untuk itu kami berusaha cepat lah," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2021 berjumlah Rp9,680 triliun. Naik dari APBD murni tahun 2021 yang disahkan Rp9,132 triliun. 

"Iya, ada kenaikan sedikit dari APBD murni 2021," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar usai menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan APBD Perubahan tahun 2021, Kamis (23/9) di Gedung DPRD Riau.

Gubri Syamsuar mengungkapkan, selain untuk kegiatan rutin dan prioritas pembangunan, fokus APBD P adalah di penanganan Covid-19, penggenjotan vaksinasi, dan persiapan anggaran bencana alam.

"Covid-19 belum berhenti, jadi kita masih akan terus memprioritaskan anggaran penanganan Covid-19," katanya.(gem) 
 

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini masih melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau tahun 2021. Karena hasil evaluasi belum keluar, maka anggaran tersebut belum bisa digunakan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, proses pembahasan dan pengesahan APBD P 2021 sudah selesai dilaksanakan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Riau. Selanjutnya APBD P 2021 tersebut dikirimkan ke Kemendagri untuk dievaluasi.

"Evaluasi APBD perubahan belum turun, tapi sudah selesai semua. Kami tinggal menunggu turun dari Jakarta (Kemendagri, red)," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika evaluasi APBD perubahan sudah turun dari Kemendagri, maka anggaran perubahan sudah bisa langsung digunakan. Pihaknya berharap dalam waktu dekat ini evaluasi APBD tersebut sudah bisa diturunkan ke Riau.

"Kalau sudah turun bisa langsung digunakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa turun evaluasinya," ujarnya.

Dengan sisa waktu yang ada hingga akhir tahun ini, Sekdaprov optimis serapan anggaran bisa dioptimalkan. Karena para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diberikan instruksi untuk menggesa serapan APBD.

"Dengan waktu yang tersedia, Insya Allah kami bisa optimal dalam menggunakan APBD perubahan 2021. Karena OPD sudah diminta untuk menyiapkan rencana kegiatan," sebutnya.

Sementara itu, saat ditanyakan terkait evaluasi APBD P kabupaten/kota di Riau. Sekdaprov mengaku bahwa evaluasinya sudah selesai dilaksanakan.

"Untuk evaluasi APBD perubahan kabupaten/kota sudah kami keluarkan semuanya, kalau untuk itu kami berusaha cepat lah," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2021 berjumlah Rp9,680 triliun. Naik dari APBD murni tahun 2021 yang disahkan Rp9,132 triliun. 

"Iya, ada kenaikan sedikit dari APBD murni 2021," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar usai menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan APBD Perubahan tahun 2021, Kamis (23/9) di Gedung DPRD Riau.

Gubri Syamsuar mengungkapkan, selain untuk kegiatan rutin dan prioritas pembangunan, fokus APBD P adalah di penanganan Covid-19, penggenjotan vaksinasi, dan persiapan anggaran bencana alam.

"Covid-19 belum berhenti, jadi kita masih akan terus memprioritaskan anggaran penanganan Covid-19," katanya.(gem) 
 

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru