PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) masih menunggu data dari Kementerian Tenaga Kerja, terkait berapa usulan penerima kartu Prakerja dari Riau yang disetujui. Pasalnya, sejak diusulkan beberapa waktu lalu hingga saat ini Pemprov Riau belum menerima data.
Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Jonli, mengatakan, pemerintah pusat memberikan kuota kartu prakerja sebanyak 92.893 orang. Namun hingga batas akhir pendaftaran, masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan kartu prakerja sebanyak 139.870 orang.
Kata Jonli, total jumlah pendaftar calon penerima kartu tersebut sudah melebihi kuota yang diberikan pemerintah pusat. Di mana, untuk Riau pemerintah pusat memberikan kuota kartu prakerja sebanyak 92.893 orang.
"Pada pendaftaran tahap awal, ada sebanyak 25.796 orang. Sedangkan pada tahap kedua sebanyak 114.074 orang. Jadi total ada 139.870 orang pendaftar atau terdapat selisih pendaftar dari kuota yang diterima sebanyak 46.977 orang. Namun kelebihan itu tetap diajukan ke pemerintah pusat," katanya.
Jika data dari pemerintah pusat terkait berapa jumlah kartu Prakerja Riau yang disetujui, demikian Jonli, pihaknya dapat melakukan pendataan kembali siapa saja yang tidak mendapatkan kartu. Sehingga mereka yang tidak dapat, akan diberikan bantuan dari pemprov.
"Karena mereka yang mendaftar itukan juga ikut terdampak, jika tidak mendapatkan bantuan pusat maka akan dibantu dari daerah. Tapi tentunya memang mereka yang benar-benar membutuhkan karena terdampak virus corona. Bantuan yang diberikan tersebut sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Riau Yan Prana Jaya mengatakan dana bantuan bagi masyarakat yang terdampak virus corona tersebut diambil dari realokasi atau pergeseran pada APBD Riau tahun 2020. Dalam melakukan realokasi tersebut, pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Kementerian dalam negeri (Kemendagri).
"Pak Gubernur sudah membuat kebijakan memberikan bantuan Rp 300 ribu untuk masyarakat yang terdampak virus corona. Terutama bagi masyarakat yang rentan miskin. Dananya diambil dari realokasi APBD Riau," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, Pemerintah Provinsi Riau saat ini masih menunggu data dari pihak kabupaten/kota terkait berapa jumlah masyarakat yang akan mendapatkan dana bantuan tersebut. Pasalnya, masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tidak akan diberikan lagi bantuan ini.
"Data sementara yang kami dapat, ada sekitar 25 ribu masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Tapi kami masih menunggu data pastinya, agar tidak terjadi penerimaan bantuan ganda," sebutnya.(nda)
