PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Jelang akhir masa jabatan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Firdaus-Ayat Cahyadi menghadiri paripurna terakhir mereka bersama DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (19/5) petang. Di kesempatan ini, Firdaus memberikan jawaban terkait masalah banjir dan sampah yang masih dikeluhkan masyarakat di masa kepemimpinannya.
Momen ini juga dijadikan sebagai ajang berpamitan oleh keduanya setelah satu dekade memimpin Kota Pekanbaru.
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"Diakui Firdaus, dalam sambutannya, dirinya menyadari bahwa, satu dekade ini, pemko belum bisa bekerja seratus persen. Masih ada kekurangan di sana-sini. Khususnya mengenai persoalan penanganan banjir, dan juga persampahan. Serta persoalan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kota Pekanbaru.
"Kami (Firdaus-Ayat, red) mohon undur diri. Terima kasih atas dukungan selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami," ujar Firdaus kepada seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama didampingi Wakil Ketua Nofrizal. Selain Firdaus dan Ayat, Sekko Pekanbaru HM Jamil, dan sejumlah kepala OPD, serta unsur Forkopimda.
Paripurna tersebut adalah lanjutan dari penyampaian Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pekanbaru 2021 dengan agenda mendengarkan pandangan tujuh fraksi di DPRD Kota Pekanbaru. Dilanjutkan dengan jawaban Pemko.
"Semua masukan dan saran DPRD tentu akan dijalankan bersama-sama untuk Kota Pekanbaru lebih ke depannya," sebut Firdaus.
Disampaikannya, permasalahan yang paling krusial di Kota Pekanbaru saat ini adalah sampah dan banjir. Ia menyebutkan kalau masalah ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama.
“Semua sektor dan stakeholder harus mau bergandengan tangan. Karena ini tugas dan tanggung jawab kita bersama," kata Firdaus.
Untuk masalah banjir, dikatakannya, pemko sudah berupaya mengatasinya secara komprehensif. Di antaranya, sudah dilakukannya normalisasi sungai-sungai, dan lain sebagainya. Hanya saja, dalam penanganannya ada kewenangan Pemprov Riau dan pemerintah pusat yang perlu terus dimaksimalkan.
Dan yang paling penting lagi, ditegaskannya, ialah peran masyarakat sangat memengaruhi. Seperti tidak buang sampah sembarangan, dan menghidupkan terus gotong royong di setiap kecamatan dan kelurahan, RT/RW.
Untuk masalah pengelolaan sampah, ditegaskan Wako, penanganannya sudah dilaksanakan DLHK melalui pembagian zona dan pihak ketiga. "Kinerja pihak ketiga ini terus dievaluasi, dan ini menjadi catatan," tegasnya.
KAMMI Gelar Aksi
Dalam pada itu, menjelang berakhirnya jabatan Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi, massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Pekanbaru menggelar aksi di Tugu Perjuangan, Jumat (20/5). Aksi yang dikoordinatori Andri Wilyo membentang spanduk masalah perkotaan.
"Ke mana anggaran pemko yang triliunan rupiah setiap tahun? Banjir di mana-mana, sampah berserakan, jalan berlubang. Sebagai warga Kota Pekanbaru, kami patut mempertanyakan ini," ungkap Andri.(gus/end/yls)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
